Perubahan Bea Impor sebagai Cara Pemerintah Melindungi Industri Indonesia

Ferio B, 10 hari yang lalu

bandung - Bandung, pajakku.com – Apakah Anda termasuk dari sebagian orang Indonesia yang menggunakan e-commerce sebagai wadah untuk membeli barang impor? Jika jawaban dari pertanyaan tersebut ialah iya, sepertinya Anda tidak akan senang dengan kebijakan pemerintah Indonesia kali ini. Sebabnya, pada hari Kamis (30/1/2020), pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk terkait barang kiriman lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah akan mengenakan bea masuk dan pajak pada barang impor yang dbeli lewat ­e-commerce dengan nilai 3 Dollar AS. Perubahan kebijakan ini tentu akan terasa sangat signifikan karena berdasaskan pada peraturan terakhir, barang impor baru akan dikenakan bea masuk dan pajak jika nilainya melebihi 75 dollar AS. Pemberlakuan tersebut merupakan reaksi pemerintah yang diberikan untuk menunjukkan dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Harapannya, produsen produk-produk Indonesia lebih bisa bersaing, terutama dalam konteks harga jual, sehabis diberlakukannya peraturan ini.

Namun, masyarakat boleh sedikit lega, bersamaan dengan perubahan peraturan ini, tarif bea masuk dan pajak yang dikenakan kepada barang impor juga mengalami penurunan. Lewat peraturan terbaru, bea masuk yang dikenakan ialah 7.5% dari nilai pembelian dan 10% untuk pajak pertambahan nilai. Hal yang paling berbeda di peraturan baru ini ialah tidak dikenakannya pajak penghasilan terhadap nilai pembelian.

Tetapi, perlu dicatat, perubahan tarif bea masuk dan pajak ini tidak berlaku untuk produk tekstil, tas, dan sepatu. Bea masuk dan pajak untuk produk-produk tersebut masih mengikuti peraturan lama yaitu bea masuk sekitar 15-20% untuk produk tas, 25-30% untuk produk sepatu, dan 15-20% untuk produk tekstil, ketiganya juga akan dikenai pajak pertambahan nilai 10% dan pajak penghasilan dengan kisaran 7.5% sampai 10%.

Adanya pengecualian terhadap ketiga produk tersebut dikarenakan prioritas pemerintah yang ingin menjaga industri dari ketiga produk tersebut di Indonesia. Pemerintah ingin menjaga terjadinya pelemahan dari kekuatan ekonomi makro kita yang banyak ditopang oleh industri-industri prioritas tersebut. Pemerintah sangat sadar bahwa tidak adil bagi industri dalam negeri jika tarif impor yang tinggi bagi produk-produk tersebut tidak diberlakukan karena tingginya harga produk dari industri dalam negeri juga dipengaruhi oleh pembayaran pajak yang harus disetor ke negara.

Soal beredarnya kabar bahwa pemberlakuan kebijakan tarif impor yang baru akan memengaruhi arus dagang Indonesia terhadap barang impor juga telah ditepis oleh pemerintah lewat pihak Kemenkeu. Pihak Kemenkeu meyakini bahwa jika diteruskan (arus impor yang besar-besaran dan tidak dikenai nilai pajak) fenomena tersebut dapat menggangu roda ekonomi industri-industri yang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Tentunya jika gangguan tersebut sangat besar dan sudah tidak terkontrol, Indonesia akan mengalami masalah besar terkait ekonomi dalam negeri.

Hal yang menjadi catatan di kasus ini adalah jangan sampainya pemerintah menjadi pemerintah yang manja terhadap perlindungan pemerintah. Banyak perwakilan pengusaha meyakini baiknya peraturan ini, namun tidak sedikit dari mereka memberikan catatan bagi pemerintah untuk turut membangun ekosistem industri yang baik di Indonesia. Harapannya jika ekosistem industri sudah baik, produksi barang-barang di Indonesia juga bisa lebih murah dan tidak perlu lagi mengharapkan proteksi dari pemerintah sehingga industri kita pun menjadi lebih mandiri.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami