Tantangan dan Resolusi Pajak 2020 DJP

J Merrick, 5 bulan yang lalu

Jakarta - Tantangan Penerimaan Pajak 2019

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.577,6 triliun, namun realisasinya penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar RP. 1332,1 triliun atau sekitar 84,4 persen dari yang ditargetkan. Meskipun tidak mencapai target pada APBN, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1.4 persen dibandingkan tahun 2018.

"Penerimaan pajak migas dan non masih tumbuh positif dari tahun lalu di tengah tekanan ekonomi global," kata beliau dalam konferensi pers APBN Kita di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).

Jika dirinci, penerimaan pada pos Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp711,2 triliun atau 85,9 persen dari target Rp828,3 triliun. Sektor penerimaan PPh non migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen meski lebih rendah dari pertumbuhan 14,9 persen di 2018.

Penerimaan Pajak pada Pos yang lain

Sementara pada pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkumpul sebesar Rp 532,9 triliun. Penerimaan di sektor ini mencapai 81,3 persen dari target Rp 655,4 triliun, meski pertumbuhannya mengalami kontraksi 0,8 persen.

Untuk pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 28,9 triliun atau melebihi target hingga 104,2 persen dari Rp 27,7 triliun. Penerimaan PBB dan pajak lainnya tumbuh 10,7 persen atau hampir sama dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,9 persen.

Realisasi sementara PPh migas di 2019 adalah Rp 59,1 triliun atau mencapai 89,3 persen dari target Rp66,2 triliun. Sektor PPh migas mengalami kontraksi sebesar 8,7 persen, padahal tahun sebelumnya pertumbuhan PPh migas mencapai 28,6 persen.

Resolusi Penerimaan Pajak di 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas besar untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.680 triliun. Berdasarkan hasil wawancara CNBC Indonesia ke Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, beliau mengatakan "Pada dasarnya di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, hanya melakukan dua fungsi sebenarnya. Ekstentifikasi dalam pengawasan dan intensifikasi. Banyak yang nanya ke saya, 'Kok gak ada strategi lain sih Pak?' Karena strategi dari zaman dulu sampai sekarang dikelompokkan hanya dua (itu) saja,"

"Di tahun 2020 ekstentifikasi dan insentifikasi kita coba dalam rangka memperluas basis pemajakan yang ada. Meskipun jumlah wajib pajak yang ada saat ini lebih 45 juta orang, namun ada banyak lagi potensi dan celah yang dapat digali kedepannya. Sehingga bisa dibilang basis pemajakannya harus diperkuat.", sambung Yon Arsal.

Ekstensifikasi yang dimaksud adalah mencari wajib pajak baru yang belum terdaftar, sedangkan intensifikasi untuk membuat setiap wajib pajak yang sudah terdaftar memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kenapa harus diperkuat? Supaya gak bergantung pada wajib pajak yang dominan. Kalau bergantung pada yang besar-besar saja otomatis bergantung ke (perdagangan) luar terus. Kita perlu memperluas basis pemajakan domestik. Syaratnya dengan didukung data valid dan prudent," tambah Yon Arsal.

Sektor dominan yang dimaksud merupakan ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena nilai ekspor produk dari Indonesia memiliki nilai pajak yang besar sehingga dapat meningkatkan perolehan pajak. Namun, adanya perlambatan ekonomi global seringkali menyebabkan penerimaan pajak menjadi terkontraksi.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami