UMKM Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Ferio B, 6 bulan yang lalu
Artikel Pajakku

Medan - Alasan UMKM Menghindari Pajak

Medan, pajakku.com – Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah mengalami defisit aggaran sampai dengan Rp. 368 T per November 2019. Angka ini sudah mencapai defisit 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan batasan sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara sebesar 3%. Jika dlihat dari faktor pendapatan dari pajak negara, defisit ini salah satunya diakibatkan oleh masih rendahnya pendapatan pajak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bayangkan, jika kita ambil data tahun 2017, kontribusi pembayaran pajak UMKM hanya 2,2 persen terhadap penerimaan PPh total yang mencapai Rp645,6 triliun. Padahal, masih dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2017, UMKM menyumbang 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rincian 36,8 persen dari usaha mikro, 23,2 persen dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Lalu, kenapa ini bisa terjadi?

Pertama, penulis meyakini bahwa keilmuan dan pengetahuan soal pajak tidak banyak diketahui bahkan ditakuti oleh mayoritas Wajib Pajak yang memiliki UMKM. Hal ini bisa penulis utarakan karena pernah langsung turun untuk melakukan wawancara terhadap para pemilik UMKM. 90% dari mereka yang masuk ke dalam kategori UMKM sesuai UU No. 20 Tahun 208 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah tidak pernah membayar pajak dan tidak memunyai atau pun mengurus kepemilikan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak. Kesan yang mereka berikan sehabis mendengar kata “pajak” ialah ketakutan.

Bagi mereka, ketakutan tersebut ialah hal yang wajar. Bagaimana tidak? Mereka tidak merasa masuk akal untuk memberikan sebagian dari hasil jerih payah mereka “sendiri” untuk pemerintah yang “tidak melakukan apa pun”. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak masih sangat minim, bahkan tidak sedikit yang menyamakannya dengan “upeti” atau “pemerasan”. Harusnya mereka diberi tahu bahwa pendapatan pajak untuk negara bisa menjadi salah satu modal pemerintah untuk berupaya menumbuhkan/menjaga pertumbuhan ekonomi negara, termasuk pembangunan fasilitas, meningkatkan pelayanan dari segi sumber daya manusia, dan sebagainya.

Kedua, bukan hanya soal pengetahuan terkait pajak, orang-orang yang punya kapasitas dan pengetahuan terkait pajak pun masih enggan membayar karena perhitungannya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk skema pembayaran pajak paling anyar ada diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Isinya menunjukkan bahwa pelaku UMKM bisa memilih untuk dipajaki atas dasar Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari omzet yang diterima atau dipajaki sesuai skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan yang terakhir adalah skema pajak reguler yang menuntut adanya pembukuan yang cukup rumit.

Skema yang diajukan dari dua peraturan tersebut nyatanya tidak terasa adil oleh para pelaku UMKM. Jika mereka memilih skema yang lebih sederhana, yaitu mengacu hanya pada omset, artinya pajak harus tetap dibayarkan walupun UMKM mengalami kerugian. Terasa sangat tidak menguntungkan bukan? Begitu pun cara lainnya, yaitu menggunakan skema reguler. Jika menggunakan skema reguler, pelaku UMKM memang tidak akan dikenakan pajak apabila tidak mendapat laba, tetapi harus ada pembukuan yang sesuai dengan standar yang berlaku – tentu saja pembukuannya tidak mudah dan cukup kompleks. Karena itu, bagi pelaku UMKM pembayaran pajak masih belum berlaku adil pada UMKM dan cenderung menyulitkan.

Pihak DJP sendiri tidak menampik pernyataan tersebut. Bahkan, sejak Maret 2019, DP tengah merancang skema pembayaran pajak yang berkeadilan dan bisa meningkatkan kemauan para pelaku UMKM untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Bagi pihak DJP, pelaku UMKM harus bisa dibantu karena mereka juga akan berperan besar bagi penerimaan pajak yang lebih “segar” dan pertumbuhan ekonomi negara. 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami