Peran Pajak dalam Meningkatkan Kesehatan

DNR, 20 hari yang lalu
Pemerintahan yang baik

Pajak untuk kesehatan Kita

Jakarta - Pemerintah selalu menggalangkan konsep pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan efisien dalam mengelola keuangan serta sumberdaya manusia agar mencapai tujuan demokrasi dan bernegara yang luhur atau yang dikenal sebagai "Good Governance". Pemerintahan yang baik tersebut, perlu keselarasan dari pemangku kebijakan serta pelaksana, di Indonesia sendiri penggalangan konsep ini dimulai sejak era reformasi tahun 1998, dimana salah satu titik nadir situasi di Indonesia peromakan sistem menjadi mutlak solusi dan tutuntan kala itu. Agar bisa menerapkan tujuan “Good Governance” tentunya ada prinsip-prinsip pemerintahan yang harus dianut, menurut European Label of Governance Excellence (ELoGE) terdapat 12 prinsip dari pemerintahan yang baik yaitu: 

Salah satu prinsip dari “Good Governance” tersebut yang diperjuangkan pemerintah adalah Keberlangsungan dan pola pandang jangka panjang, cara untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan memiliki sumberdaya yang siap dari segi pikiran dan raga, untuk dapat menjamin kualitas manusia Indonesia jaminan sosial diperlukan untuk menjadi sebuah kewajiban negara, investasi terhadap manusia Indonsia dapat dikembangkan dalam bentuk kesempatan pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan, perlindungan dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara dan tumpah darah serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat menjadi sekian banyak kewajiban negara untuk melindungi asset sumber daya manusianya.

Pajak merupakan cara bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan, yang kemudian dialokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat umum melalui perlindungan kesehatan. 

Selain memungut pajak pemerintah melalui Kementrian Keuangan melalui PMK no 117/PMK.03/2019 yang mengatur tentang daftar kategori pengusaha kena pajak, yang merubah status industri pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan menjadi resiko rendah. Dampak dari perubahan tersebut membantu para pelaku industri agar mendapatkan proses resitusi yang lebih cepat dari lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa pajak. 

Melalui proses yang lebih singkat dalam pencairan dana lebih bayar kepada para pengusaha alat medis dan oabt-obatan, dengan hadirnya kebijakan ini diharapkan proses resitusi bisa selesai dalam waktu 1 bulan, karena dengan pengkategorian resiko rendah wajib pajak hanya diproses melalui penelitian bukan pemeriksaan yang memakan waktu lebih lama, yang notabenenya merupakan pendukung dari rumah sakit yang menyelenggarakan BPJS menjadi lebih berkembang sehingga dapat menyalurkan dan mendistribusikan kebutuhan rumah sakit secara lebih luas. Tujuan besar dari PMK ini juga ikut mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih baik dan ramah bagi pengusaha obat-obat dan peralatan medis.

Untuk mendukung proses tersebut Pajakku sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, melalui Pajakku.com memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar mendapatkan akses mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Layanan gratis yang ramah pengguna disediakan agar mendukung tujuang pemerintah dalam menciptakan visi “Good Governance” dari prinsip keterlibatan masyarakat.

Sumber sitasi: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-08/SP%2024%20 %20%20Dukung%20Program%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional.pdf

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami