Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Dalam dunia perpajakan masih banyak beberapa di antara Wajib Pajak yang tidak memahami keterkaitan penyusutan dan amortisasi dalam aktivitas perpajakan. Sebenarnya pemahaman mengenai dua ketentuan tersebut sudah menjadi keharusan bagi setiap wajib pajak dalam mengurus laporan keuangan hingga laporan perpajakan suatu kegiatan usaha ataupun badan usaha.
Secara umum, salah satu biaya yang digunakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto ialah biaya penyusutan dan amortisasi. Setiap wajib pajak dapat melakukan perhitungan penyusutan yang harus disesuaikan dengan standar akuntansi komersial. Namun, apabila dilakukan atas pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan), maka wajib pajak diharuskan melakukan penyusutan fiskalnya terlebih dahulu.
Jika terdapat selisih pada saat perhitungan biaya penyusutan, maka wajib pajak diharuskan melakukan rekonsiliasi fiskal. Oleh karena ini, sangat penting bagi setiap wajib pajak dalam memahami konsep dan maksud dari setiap ketentuan penyusutan maupun amortisasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dari penyusutan dan amortisasi? Berikut penjelasannya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Konsep Penyusutan dan Amortisasi</h2>
Secara konsepnya, penyusutan merupakan sebuah alokasi dari biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) yang memiliki masa manfaat tertentu atau disesuaikan dengan kelompok hartanya. Penyusutan ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 11. Sedangkan dalam amortisasi, dimana alokasi dilakukan atas perolehan harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tertentu. Amortisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 11A.
Dalam hal ini, penyusutan akan dimulai pada saat bulan dimana terjadinya pengeluaran. Sementara apabila terjadi pada harta yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutan baru dapat dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan atas harta tersebut. Sedangkan, dalam amortisasi akan dimulai juga pada bulan saat terjadinya pengeluaran. Kedua ketentuan tersebut sama-sama akan berakhir apabila masa manfaat dari harta tersebut telah habis sesuai dengan ketentuan perpajakannya.
Selanjutnya dalam UU PPh pada metode perhitungan, dimana terdapat 2 (dua) metode perhitungan yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kedua metode tersebut ditentukan atas bagian-bagian yang sebanding atau sama besar dan tentunya tergantung dari masa manfaat yang telah ditetapkan. Masa manfaat pada aktiva tetap akan disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap. Dalam hal ini, ketentuan tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Mengenal Apa Itu Penyusutan</h2>
Secara umum penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya (asli) dari fixed assets (aset tetap). Sebagai contoh, gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait. Dimana beban yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil laba bersih, lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ce8ff1a9ea8709cb18af57/Serba-Serbi-Laporan-Keuangan-Fiskal:-Apa-Perbedaannya-dengan-Laporan-Komersial" target="_blank" rel="noopener">Serba Serbi Laporan Keuangan Fiskal: Apa Perbedaannya dengan Laporan Komersial?</a></h3>
Dalam hal ini, penyusutan biasanya terjadi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, hingga perbaikan atau perubahan atas harta berwujud. Adapun, yang menjadi pengecualian dalam hal ini, yakni atas tanah yang memiliki status hak milik, hak guna bangunan atau usaha, dan hak pakai yang diperuntukkan atau digunakan sebagai menagih, mendapatkan, hingga memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun (12 bulan) dalam bagian-bagian yang memiliki masa manfaat sebanding atau sama besar atas ketentuan harta tersebut.
Penyusutan juga dapat dilakukan atas harta berwujud selain daripada bangunan, selain itu juga pada bagian-bagian yang memiliki penurunan selama masa manfaatnya, atau yang dihitung dengan menetapkan nilai sisa buku ataupun masa akhir manfaat sisa buku yang bisa disusutkan sekaligus untuk penggunaan tarifnya. Dalam hal ini terdapat syarat dan ketentuan dalam menetapkan tarif, dimana harus dilakukan sesuai dengan taat asas. Penyusutan pun dimulai pada bulan terjadinya pengeluaran, namun apabila terjadi pada harta yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutan baru dapat dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan atas harta tersebut dan tentunya telah disetujui oleh Dirjen Pajak (DJP).&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Mengenal Apa Itu Amortisasi</h2>
Pada umumnya, amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit serta pembayaran sejenis lainnya. Dalam hal perhitungan amortisasi memiliki perhitungan khusus. Kendati demikian angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar dari pada pokok pinjaman yang ditanggung oleh peminjam. Dengan kata lain amortisasi dilakukan dalam angsuran&nbsp; bertahap agar terlunasi peminjaman atau cicilannya.
Dalam hal ini, amortisasi biasa terjadi atas pengeluaran guna memperoleh harta tidak berwujud ataupun pengeluaran lainnya, baik biaya perpanjangan hak guna bangun atau usaha, hak pakai, hingga goodwill (kelebihan harga beli) yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun (12 bulan) dan tentunya diperuntukkan atau digunakan sebagai menagih, mendapatkan, hingga memelihara penghasilan dalam bagian-bagian menurun yang memiliki masa manfaat sebanding atau sama besar. Penggunaan tarif amortisasi pun dilakukan dengan melihat pengeluaran atau atas nilai sisa buku di akhir masa manfaat yang diamortisasi sekaligus, tentunya telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<h2 style="text-align: justify;">Penetapan Tarif Penyusutan dan Amortisasi</h2>
Berdasarkan Undang-Undang PPh, terdapat ketentuan dalam mengatur besaran tarif atas penggunaan penyusutan maupun amortisasi yang disesuaikan dengan kelompok aktivanya. Berikut penjelasan di antara kedua ketentuan tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penyusutan</h3>
</li>
</ul>
Untuk menghitung biaya penyusutan, masa manfaat hingga tarif penyusutan atas harta berwujud, berikut penetapannya:
<table style="height: 514.875px; width: 98.6538%;">
<tbody>
<tr style="height: 35.0625px;">
<td style="text-align: center; width: 25.1834%; height: 35.0625px;" width="145">
Kelompok Harta
</td>
<td style="text-align: center; width: 27.2332%; height: 35.0625px;" width="157">
Masa Manfaat (Tahun)
</td>
<td style="text-align: center; width: 21.3766%; height: 35.0625px;" width="123">
Tarif (Garis Lurus)
</td>
<td style="text-align: center; width: 26.2083%; height: 35.0625px;" width="151">
Tarif (Saldo Menurun)
</td>
</tr>
<tr style="height: 80.3333px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 80.3333px;" width="145">
1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bukan Bangunan
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 80.3333px;" width="157">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 80.3333px;" width="123">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 80.3333px;" width="151">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
Kelompok 1
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
4
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
25%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
50%
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
Kelompok 2
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
8
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
12,5%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
25%
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
Kelompok 3
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
16
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
6,25%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
12,5%
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
Kelompok 4
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
20
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
5%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
10%
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bangunan
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.0625px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.0625px;" width="145">
Permanen
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.0625px;" width="157">
10
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.0625px;" width="123">
10%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.0625px;" width="151">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 57.1042px;">
<td style="width: 25.1834%; height: 57.1042px;" width="145">
Bukan Permanen
</td>
<td style="width: 27.2332%; height: 57.1042px;" width="157">
20
</td>
<td style="width: 21.3766%; height: 57.1042px;" width="123">
5%
</td>
<td style="width: 26.2083%; height: 57.1042px;" width="151">
&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62b2caffa9ea8709cb18a70e/Apa-Itu-Pembongkaran-Dalam-Kepabeanan" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Pembongkaran Dalam Kepabeanan?</a></h3>
Sebagai tambahan, ketentuan atas penyusutan harta berwujud yang dimiliki ataupun digunakan dalam bidang tertentu, khususnya badan usaha telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jika terjadi pengalihan ataupun penarikan harta karna satu dan lain hal, maka nilai sisa buku harta akan dikenakan sebagai bentuk kerugian hingga jumlah daripada harga jual yang diperoleh atau diterima sebagai penghasilan pada saat terjadinya penarikan harta tersebut.
Jika hasil dari pengalihan atau pergantian atas asuransi yang diterima/diperoleh jumlahnya dapat diketahui di masa kemudian, maka sesuai dengan persetujuan Dirjen Pajak (DJP) perhitungan jumlah atau pembukuan akan disesuaikan dengan masa atau waktu terjadinya pergantian tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Amortisasi</h3>
</li>
</ul>
Untuk menghitung biaya amortisasi, masa manfaat hingga tarif amortisasi atas harta tidak berwujud, berikut penetapannya:
<table style="height: 256.042px; width: 99.2308%;">
<tbody>
<tr style="height: 32px;">
<td style="width: 17.7326%; height: 32px;" width="122">
Kelompok Harta
</td>
<td style="width: 24.1279%; height: 32px;" width="166">
Masa Manfaat (Tahun)
</td>
<td style="width: 18.4593%; height: 32px;" width="127">
Tarif (Garis Lurus)
</td>
<td style="width: 23.4012%; height: 32px;" width="161">
Tarif (Saldo Menurun)
</td>
</tr>
<tr style="height: 56px;">
<td style="width: 17.7326%; height: 56px;" width="122">
Kelompok 1
</td>
<td style="width: 24.1279%; height: 56px;" width="166">
4
</td>
<td style="width: 18.4593%; height: 56px;" width="127">
25%
</td>
<td style="width: 23.4012%; height: 56px;" width="161">
50%
</td>
</tr>
<tr style="height: 56px;">
<td style="width: 17.7326%; height: 56px;" width="122">
Kelompok 2
</td>
<td style="width: 24.1279%; height: 56px;" width="166">
8
</td>
<td style="width: 18.4593%; height: 56px;" width="127">
12,5%
</td>
<td style="width: 23.4012%; height: 56px;" width="161">
25%
</td>
</tr>
<tr style="height: 56px;">
<td style="width: 17.7326%; height: 56px;" width="122">
Kelompok 3
</td>
<td style="width: 24.1279%; height: 56px;" width="166">
16
</td>
<td style="width: 18.4593%; height: 56px;" width="127">
6,25%
</td>
<td style="width: 23.4012%; height: 56px;" width="161">
12,5%
</td>
</tr>
<tr style="height: 56.0417px;">
<td style="width: 17.7326%; height: 56.0417px;" width="122">
Kelompok 4
</td>
<td style="width: 24.1279%; height: 56.0417px;" width="166">
20
</td>
<td style="width: 18.4593%; height: 56.0417px;" width="127">
5%
</td>
<td style="width: 23.4012%; height: 56.0417px;" width="161">
10%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sebagai tambahan, pengeluaran atau biaya pendirian, serta biaya perluasan modal dalam perusahaan akan dibebankan pada dimulainya tahun atas terjadinya pengeluaran. Amortisasi yang terjadi atas pengeluaran guna memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun (12 bulan), misalnya dalam bidang penambangan gas bumi maupun minyak, dimana akan dilakukan dengan metode satuan produksi.
Selain menggunakan metode satuan produksi, dapat dilakukan juga dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mudah Hitung Penyusutan dan Amortisasi</h2>
Terkait dengan konsep penyusutan dan amortisasi. Wajib pajak perlu melakukan perhitungan penyusutan dan amortisasi secara manual. Namun, hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan.
Kini, telah hadir SIP Pajakku atau Sistem Informasi Perpajakan Pajakku yang membantu wajib pajak dalam melakukan berbagai perhitunga, mulai dari hitung kewajiban perpajakan yang terhutang, hitung koreksi fiskal, hitung represiasi, hitung amortisasi, hingga komparasi database.
Tidak hanya itu, SIP Pajakku dapat melakukan automatic mapping jenis pajak terhutang, pembentukan SPT 1771, membuat daftar nominative, integrasi dengan e-PPT, dan GL Tax Mapping. Semua keuntungan ini dilengkapi dengan keunggulan SIP Pajakku yang multi-user, multi NPWP, dan web base, sehingga memudahkan seluruh wajib pajak untuk pengelolaan.
Untuk mendapatkannya, Anda dapat menghubungi melalui email <a href="mailto:marketing@pajakku.com" target="_blank" rel="noopener">marketing@pajakku.com</a> atau melalui live chat di <a href="https://webchat.pajakku.com/" target="_blank" rel="noopener">webchat.pajakku.com</a>

Dalam dunia perpajakan masih banyak beberapa diantara Wajib Pajak yang tidak memahami keterkaitan penyusutan dan armortisasi dalam aktivitas perpajakan. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dari penyusutan dan amortisasi? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Penyusutan dan Amortisasi?

Merujuk dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> mengenai harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) dimana dalam peraturan tersebut telah membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam aturan perpajakan. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada tarif maupun sanksi, melainkan juga pada perubahan ketentuan mengenai identitas atau tanda pengenal setiap wajib pajak.
Jika sebelumnya wajib pajak akan diberikan NPWP sebagai identitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun sekarang melalui UU HPP, NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang akan digunakan atau di integrasikan menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi.
Bersamaan dengan itu, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) merilis peraturan baru terkait penggunaan NPWP bagi wajib pajak dengan status badan ataupun instansi pemerintah, khususnya yang memiliki cabang. Dalam ketentuan tersebut terdapat ketentuan mengenai pemberian NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha). NITKU inilah yang merupakan sebuah terminolgi baru yang diterapkan. Lantas apa sebenarnya NITKU? Dan apa hubungannya dengan SIP?
<h2 style="text-align: justify;">Definisi NITKU</h2>
Berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12561/PER_MENKEU/112/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 1 Angka 6 Nomor 112/PMK.03/2022</a> mengenai NPWP bagi wajib pajak, baik orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) merupakan nomor identitas yang diberikan kepada tempat kegiatan usaha yang tempatnya terpisah dari tempat tinggal ataupun tempat kedudukan wajib pajak. NITKU akan diberikan bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 tempat kegiatan usaha. Penerapan kebijakan tersebut telah berlangsung sejak 8 Juli 2022.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63244261fa33631a29b634e0/NITKU-Berlaku-Bagi-WP-Lebih-Dari-1-Tempat-Usaha-Permudah-Pengelolaan-NPWP-Anda-Dengan-Ini!" target="_blank" rel="noopener">NITKU Berlaku Bagi WP Lebih Dari 1 Tempat Usaha, Permudah Pengelolaan NPWP Anda Dengan Ini!</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan NITKU</h2>
Seperti yang kita ketahui penerapan NITKU merupakan hasil dari modernisasi sistem informasi perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, kita tahu bahwa setiap cabang dalam satu perusahaan memiliki NPWP-nya masing-masing, namun dengan adanya regulasi baru terciptalah NITKU sebagai nomor identitas wajib pajak (cabang) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam mendapatkan nomor NITKU tentunya hampir sama dengan sebelumnya, dimana pada saat badan usaha yang memiliki beberapa cabang di daerah yang berbeda untuk mengajukan pembuatan NPWP. Ketentuan atau syarat dasar yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan NITKU ialah bagi wajib pajak yang memang memiliki cabang lebih dari 1, nantinya setelah pengajuan wajib pajak tersebut akan diberikan NITKU oleh DJP. Hal tersebut akan disampaikan melalui salah satu dari kanal atau saluran resmi DJP.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Gunakan SIP Untuk Permudah NITKU</h2>
Pada umumnya, penerapan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dilakukan sebagai sebuah sistem informasi dalam memanajemen data tentang hak dan kewajiban perpajakan yang diolah menjadi suatu informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang seperti DJP/KPP sebagai sarana dalam mengambil keputusan guna meningkatkan produktivitas kerja dari ekstensifikasi serta intensifikasi wajib pajak.
Jika kita lihat dari penerapan NITKU sebagai nomor identitas wajib pajak, tentunya kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari kebijakan yang sebelumnya. Kebijakan penerapan NITKU ini merupakan regulasi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung perkembangan teknologi dan digitalisasi yang hingga saat ini terus berkembang secara pesat.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62a310fda9ea8709cb18a491/Cek-Keaslian-Pajakku-Sebagai-PJAP-Disini!" target="_blank" rel="noopener">Cek Keaslian Pajakku Sebagai PJAP Disini!</a></h3>
Penggunaan sistem perpajakan yang mumpuni tentunya dapat membantu otoritas pajak dalam mengolah data wajib pajak. Maka dari itu, sebagaimana yang dimaksud dari SIP, tentunya dapat terlihat dengan jelas bahwa SIP (Sistem Informasi Perpajakan) memiliki peranan penting dalam membantu keberlangsungannya perpajakan di Indonesia, termasuk dalam memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) kepada setiap wajib pajak yang memiliki badan usaha (cabang) lebih dari 1.
Sebagai tambahan, SIP dibuat tentunya memiliki tujuan dalam membantu meningkatkan efektivitas dan keefesienan dalam menunjang sistem perpajakan saat ini. Program SIP itu sendiri telah dilakukan uji coba oleh beberapa KPP di wilayah Jakarta setelah beberapa kali dilakukan evaluasi secara bertahap.
Aplikasi SIP ini juga tidak hanya dilakukan oleh KPP saja, melainkan beberapa PJAP juga telah melakukan pembaruan sistem dalam menunjang produk dan layanannya sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang aplikasi perpajakan. Seperti PT. Mitra Pajakku yang telah menyediakan aplikasi SIP Pajakku dalam menunjang pelaksanaan peraturan perpajakan.
Segera gunakan SIP Pajakku dengan menghubungi e-mail marketing@pajakku.com

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) dimana dalam peraturan tersebut telah membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam aturan perpajakan. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada tarif maupun sanksi, melainkan juga pada perubahan ketentuan mengenai identitas atau tanda pengenal setiap wajib pajak. 

Sistem Integrasi Perpajakan

Artikel Terkait

Produk Lainnya

Langganan Info Terbaru