PP No.69 Tahun 2015

Muhammad Zaqi8 Nov 2018 pukul 12.32
Mohon Pencerahannya,

Kami Dealer Resmi yang berjualan kendaraan secara umum, ada transaksi kemi dengan TNI AD dimana mereka mendapatkan SKB dari KPP.
Atas transaksi itu kami tidak mengenakan PPN ke TNI AD, sedangkan kami dikenakan PPN dari ATPM.

Pertanyaan kami :
1. Apakah PPN kami dari ATPM bisa di kreditkan di SPT PPN kami bila merujuk ke PP no.69 Tahun 2015 bila jenis kendaraan kami kendaraan angkutan Darat?

2. Bilamana untuk kendaraan Transportasi dan Kendaraan Strategis yang dibiayai APBN apakah PPN dan PPnBM kami yg dikenakan oleh ATPM bisa di restitusi?

Mohon dasar hukumnya, supaya kami tidak salah dalam melakukan transaksi yang akhirnya berakibat fatal.

Demikian pertanyaan kami .

Terima kasih,
Zaki
Moderator9 Nov 2018 pukul 19.18
Mohon diperjelas fasilitas apa yang ingin dimanfaatkan? PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut?

Dalam keterangan di atas disebutkan bahwa Bendahara tersebut memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) yaitu dalam rangka mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Sementara itu, sesuai Pasal 2 huruf a PP-69/2015, atas pennyerahan: alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN.

Perlu diketahui bahwa, sesuai Pasal 9 PP-69/2015 ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1; PP-146/2000 stdtd. PP-38/2003 dinyatakan dicabut. Sehingga, seharusnya atas transaksi tersebut mendapat fasilitas  PPN tidak dipungut, bukan dibebaskan. Namun demikian, mohon dijelaskan kembali fasilitas apa yang akan digunakan, berhubung sesuai informasi Bendahara tersebut memiliki SKB.

Jenis Fasilitas PPN yang akan digunakan, PPN Dibebaskan atau Tidak Dipungut menentukan Pengkreditan PPN Masukannnya. Sesuai Pasal 16B ayat (2) dan (3) diatur bahwa:
(2)     Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
(3)     Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”

Dalam hal WP ingin mendapatkan Fasilitas PPN Tidak Dipungut, maka wajib memenuhi tata cara sebagaimana diatur pada PMK-193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan JKP Terkait Alat Angkutan Tertentu.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami