• Forum
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan
  • Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

    Moderator18 Jul 2018 pukul 19.40

    ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

    Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

      1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
      2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan
      3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

    Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan?bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

    Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

     Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

    Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

    Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalamtahun pajak berjalan dalamhal?haltertentu,sebagai berikut:

    1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
    2. Wajib Pajakmemperoleh penghasilan tidak teratur;
    3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah
    4. lewat batas waktu yang ditentukan;
    5. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
    6. Tahunan Pajak Penghasilan;
    7. Wajib Pajakmembetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
    8. mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
    9. pembetulan; dan
    10. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

    Dasar penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

    Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

    Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

    1. Wajib Pajak baru;
    2. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa,
    3. dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
    4. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

     

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2019 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami