Wajib Pungut

Handy Susanto28 Jul 2017 pukul 13.53
Dear Pajakku,

Jika sesuatu faktur 01 tetapi dpp+ppn+ppnbm itu 10 juta ke atas apakah wajib/perlu pengganti 030 ?

Terima kasih.
Moderator30 Jul 2017 pukul 21.29
PMK nomor 85/PMK.03/2012 stdd. 136/PMK. 03/2012 Pasal 5, antara lain mengatur bahwa:

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal : 
  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. pembayaran atas rekening telepon;
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Dengan demikian, jika pembayaran (termasuk PPN dan/atau PPnBM) melebihi Rp 10.000.000 maka, BUMN diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN. Konsekwensinya adalah PKP Penjual harus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 03 (transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP Kepada Pemungut PPN lainnya). Jika FP terlanjur diterbitkan dengan kode selain 03, maka wajib diterbitkan FP Pengganti.

Referensi:
PMK nomor 85/PMK.03/2012
PMK nomor 136/PMK. 03/2012

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami