Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Halo kakIzin bertanya terkait negara mana saja yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia dan berapa tarif yang ditetapkanTerima kasih

Negara Kerjasama P3B Dengan Indonesia

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">Negara Kerjasama P3B Dengan Indonesia</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Halo kakIzin bertanya terkait negara mana saja yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia dan berapa tarif yang ditetapkanTerima kasih
 </div> 
 </div>Country - INTEREST ROYALTIES DIVIDEN - PORTFOLIO DIVIDEN - SUBSTANTIAL HOLDING BRANCH PROFIT TAXAljazair 15% 15% 15% 15% 10%Australia 10% 10%/15% 15% 15% 15%Austria 10% 10% 15% 10% 12%Bangladesh 10% 10% 15% 10% 10%Belgia 10% 10% 15% 10% 10%Brunei Darussalam 10% 15% 15% 15% 10%Bulgaria 10% 10% 15% 15% 15%Kanada 10% 10% 15% 10% 15%China 10% 10% 10% 10% 10%Kroasia 10% 10% 10% 10% 10%Republik Ceko 12,50% 12,50% 15% 10% 12,50%Denmark 10% 15% 20% 10% 15%Mesir 15% 15% 15% 15% 15%Finlandia 10% 10%/15% 15% 10% 15%Perancis 15% 10% 15% 10% 10%Jerman 10% 10%/15% 15% 10% 10%Hong Kong 10% 5% 10% 5% 5%Hungaria 15% 15% 15% 15%&nbsp;India 10% 10% 15% 10% 10%Iran 10% 12% 7% 7% 7%Italia 10% 10%/15% 15% 10% 12%Jepang 10% 10% 15% 10% 10%Yordania 10% 10% 10% 10%&nbsp;Korea Utara 10% 10% 10% 10% 10%Korea Selatan 10% 15% 15% 10% 10%Kuwait 5% 20% 10% 10% 10%Luxembourg 10% 12,50% 15% 10% 10%Malaysia 10% 10% 10% 10% 12,50%Maroko 10% 10% 20% 10% 10%Meksiko 10% 10% 10% 10% 10%Mongolia 10% 10% 10% 10% 10%Belanda 10% 10% 10% 10% 10%Selandia Baru 10% 15% 15% 15%&nbsp;Norwegia 10% 10%/15% 15% 15% 15%Pakistan 15% 15% 15% 10% 10%Papua Nugini 10% 10% 15% 15% 15%Philipina 15% 15%/25% 20% 15% 20%Polandia 10% 15% 15% 10% 10%Portugal 10% 10% 10% 10% 10%Qatar 10% 5% 10% 10% 10%Romania 12,50% 12,5%/15 % 15% 12,50% 12,50%Rusia 15% 15% 15% 15% 12,50%Serbia 10% 15% 15% 15% 15%Seychelles 10% 10% 10% 10%&nbsp;Singapura 10% 10%/8% 15% 10% 10%Slovakia 10% 10%/15% 10% 10% 10%Afrika Selatan 10% 10% 15% 10% 10%Spanyol 10% 10% 15% 10% 10%Sri Lanka 15% 15% 15% 15% Sesuai UU DomestikSudan 15% 10% 10% 10% 10%Suriname 15% 15% 15% 15% 15%Swedia 10% 10%/15% 15% 10% 15%Swiss 10% 12,50% 15% 10% 10%Suriah 10% 15%/20% 10% 10% 10%Taiwan 10% 10% 10% 10% 5%Thailand RI = 15%, THAI = 10%/25% 15% 20% 15% Sesuai UU DomestikTunisia 12% 15% 12% 12% 12%Turki 10% 10% 15% 10% 15%Uni Emirat Arab 7% 5% 10% 10% 5%Ukraina 10% 10% 15% 10% 10%Inggris 10% 10%/15% 15% 10% 10%Amerika 10% 10% 15% 10% 10%Uzbekistan 10% 10% 10% 10% 10%Venezuela 10% 20% 15% 10% 10%Vietnam 15% 15% 15% 15% 10%

Izin menajwab, &nbsp;negara&nbsp; yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia yaitu:
Country - INTEREST ROYALTIES DIVIDEN - PORTFOLIO DIVIDEN - SUBSTANTIAL HOLDING BRANCH PROFIT TAX
Aljazair 15% 15% 15% 15% 10%
Australia 10% 10%/15% 15% 15% 15%
Austria 10% 10% 15% 10% 12%
Bangladesh 10% 10% 15% 10% 10%
Belgia 10% 10% 15% 10% 10%
Brunei Darussalam 10% 15% 15% 15% 10%
Bulgaria 10% 10% 15% 15% 15%
Kanada 10% 10% 15% 10% 15%
China 10% 10% 10% 10% 10%
Kroasia 10% 10% 10% 10% 10%
Republik Ceko 12,50% 12,50% 15% 10% 12,50%
Denmark 10% 15% 20% 10% 15%
Mesir 15% 15% 15% 15% 15%
Finlandia 10% 10%/15% 15% 10% 15%
Perancis 15% 10% 15% 10% 10%
Jerman 10% 10%/15% 15% 10% 10%
Hong Kong 10% 5% 10% 5% 5%
Hungaria 15% 15% 15% 15%&nbsp;
India 10% 10% 15% 10% 10%
Iran 10% 12% 7% 7% 7%
Italia 10% 10%/15% 15% 10% 12%
Jepang 10% 10% 15% 10% 10%
Yordania 10% 10% 10% 10%&nbsp;
Korea Utara 10% 10% 10% 10% 10%
Korea Selatan 10% 15% 15% 10% 10%
Kuwait 5% 20% 10% 10% 10%
Luxembourg 10% 12,50% 15% 10% 10%
Malaysia 10% 10% 10% 10% 12,50%
Maroko 10% 10% 20% 10% 10%
Meksiko 10% 10% 10% 10% 10%
Mongolia 10% 10% 10% 10% 10%
Belanda 10% 10% 10% 10% 10%
Selandia Baru 10% 15% 15% 15%&nbsp;
Norwegia 10% 10%/15% 15% 15% 15%
Pakistan 15% 15% 15% 10% 10%
Papua Nugini 10% 10% 15% 15% 15%
Philipina 15% 15%/25% 20% 15% 20%
Polandia 10% 15% 15% 10% 10%
Portugal 10% 10% 10% 10% 10%
Qatar 10% 5% 10% 10% 10%
Romania 12,50% 12,5%/15 % 15% 12,50% 12,50%
Rusia 15% 15% 15% 15% 12,50%
Serbia 10% 15% 15% 15% 15%
Seychelles 10% 10% 10% 10%&nbsp;
Singapura 10% 10%/8% 15% 10% 10%
Slovakia 10% 10%/15% 10% 10% 10%
Afrika Selatan 10% 10% 15% 10% 10%
Spanyol 10% 10% 15% 10% 10%
Sri Lanka 15% 15% 15% 15%&nbsp;
Sudan 15% 10% 10% 10% 10%
Suriname 15% 15% 15% 15% 15%
Swedia 10% 10%/15% 15% 10% 15%
Swiss 10% 12,50% 15% 10% 10%
Suriah 10% 15%/20% 10% 10% 10%
Taiwan 10% 10% 10% 10% 5%
Thailand RI = 15%, THAI = 10%/25% 15% 20% 15%&nbsp;
Tunisia 12% 15% 12% 12% 12%
Turki 10% 10% 15% 10% 15%
Uni Emirat Arab 7% 5% 10% 10% 5%
Ukraina 10% 10% 15% 10% 10%
Inggris 10% 10%/15% 15% 10% 10%
Amerika 10% 10% 15% 10% 10%
Uzbekistan 10% 10% 10% 10% 10%
Venezuela 10% 20% 15% 10% 10%
Vietnam 15% 15% 15% 15% 10%

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Cara Perusahaan Multinasional Mengelola Kewajiban Pajak

Perusahaan multinasional mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional dengan mengadopsi beberapa strategi dan praktik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil oleh perusahaan multinasional untuk mengelola kewajiban pajak mereka: 1. Menggunakan manajemen pajak 2. Mengatur pengajuan pajak secara digital 3. Menyesuaikan dengan peraturan lokal dan internasional 4. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar 5. Melakukan kegiatannya terutama dalam hal produksi dan marketing
Dengan menerapkan strategi dan praktik ini, perusahaan multinasional dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional.

Bagaimana perusahaan multinasional mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional?

Dampak Teknologi dan Digitalisasi terhadap Perpajakan Internasional

Bagaimana perubahan teknologi dan digitalisasi berdampak pada perpajakan internasional, terutama dalam hal e-commerce dan bisnis online?

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa dampak yang signifikan pada perpajakan internasional, terutama dalam hal e-commerce dan bisnis online. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I John Hutagaol, perkembangan teknologi informasi menimbulkan efek yang disruptif terhadap aktivitas perekonomian dan transaksi, termasuk penerimaan pajak. Efek disruptif dari teknologi seperti big data, internet of things, hingga artificial intelligence bisa meminimalisasi peran manusia. Disrupsi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi menghasilkan model bisnis yang benar-benar baru dan sama sekali berbeda dengan model bisnis konvensional. Teknologi informasi juga memungkinkan munculnya startup, e-commerce, fintech, share economy, hingga aset kripto. Perekonomian antarnegara menjadi makin terhubung. Tiga isu yang muncul dari sisi perpajakan akibat perkembangan teknologi tersebut antara lain tentang pembagian hak pemajakan yang adil antaryurisdiksi, kompleksitas administrasi pajak, dan rendahnya kepatuhan pajak akibat perkembangan teknologi informasi.
&nbsp;
Dalam hal e-commerce dan bisnis online, digitalisasi pajak dapat mendorong masyarakat semakin cakap teknologi sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perpajakan. Sistem perpajakan yang kompleks membuat masyarakat malas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Melalui administrasi pajak berbasis online services atau teknologi digital, otoritas pajak akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam mendukung analisa big tax data dan membantu produktivitas operasi organisasi. Sistem administrasi pajak yang efesien dapat mengubah fundamental dari proses kepatuhan wajib pajak

Mekanisme Pemotongan Pajak

Dalam transaksi internasional, terdapat dua macam administrasi yang dihadapi oleh pemilik penghasilan ketika melakukan bisnis antarnegara. Negara domisili penjual dapat memajaki penghasilan yang diperoleh, sedangkan negara sumber penghasilan memerlukan suatu mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) yang dilakukan ketika terjadinya transaksi.
Withholding tax adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara Indonesia. Pemotongan pajak ini menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan
Desain withholding tax sangat menentukan terlanggar atau tidaknya pilar-pilar kebebasan yang disepakati oleh Uni Eropa dalam Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Keempat pilar kebebasan tersebut dirumuskan dan disepakati agar desain sistem pajak negara anggota Uni Eropa mendukung hal tersebut. Namun, withholding tax berpotensi menimbulkan distorsi terhadap fundamental freedoms tersebut. Distorsi tersebut timbul karena adanya diskriminasi perlakuan baik dalam bentuk beban pajak maupun administrasi dari suatu bisnis sebagai penerima penghasilan

Bagaimana mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) beroperasi dalam transaksi internasional, dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak?

Pajak Minimum GLobal

Pajak minimum global (Global Minimum Tax) adalah sistem pajak yang menetapkan tarif pajak minimum yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional. Pajak minimum global bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan tersebut menghindari pajak dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Beberapa dampak positif dari penerapan pajak minimum global di Indonesia meliputi: - Memastikan negara menerima hak pajaknya: Penerapan pajak minimum global memastikan bahwa negara menerima hak pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional - Menarik investasi: Penerapan pajak minimum global dapat menarik investasi di negara-negara anggota G20, karena memberikan dampak positif pada keselaratan investasi - Mengatasi praktik penghindaran pajak: Penerapan pajak minimum global bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional

Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap penerapan pajak minimum global, yaitu kebijakan yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional. dari kebijakan di atas, yang dimaksud tarif minimum itu untuk apa ya rekan? terima kasih

Corresponding Agreement

Selamat Malam Rekan,
Corresponding adjustment adalah penyesuaian penghasilan kena pajak Wajib Pajak (WP) oleh otoritas pajak, sebagai akibat koreksi transfer pricing yang dilakukan. Tujuan dari corresponding adjustment adalah untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda. Dalam konteks pengajakan, corresponding adjustment dapat menjadi alat untuk menghindarkan WP dari pengenaan pajak berganda, terutama jika perusahaan terlibat dalam transaksi hubungan istimewa dengan WP lainnya

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan corresponding adjustment dalam hal perpajakan rekan ?

Balas

Balas

Komentar

Komentar

Topic Lainnya