Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

&nbsp;apakah tahun 2023 ( Fasilitas Perumahan di tempat kerja / Mobil / Listrik / Reimburst MCU ,Dll ) atas natura ini wajib menjadi Penghasilan PPH 21 bagi karyawan dan Untuk perusahaan Menjadi Biaya, dan Jika tidak kita perhitungakan ke PPH 21 apakah konsekuennya.

Apakah tahun 2023 ( Fasilitas Perumahan di tempat kerja / Mobil / Listrik / Reimburst MCU ,Dll ) atas natura ini wajib menjadi Penghasilan PPH 21 bagi karyawan dan Untuk perusahaan Menjadi Biaya?

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @gyankenanga said in <a class="mpk-link">Apakah tahun 2023 ( Fasilitas Perumahan di tempat kerja / Mobil / Listrik / Reimburst MCU ,Dll ) atas natura ini wajib menjadi Penghasilan PPH 21 bagi karyawan dan Untuk perusahaan Menjadi Biaya?</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 &nbsp;apakah tahun 2023 ( Fasilitas Perumahan di tempat kerja / Mobil / Listrik / Reimburst MCU ,Dll ) atas natura ini wajib menjadi Penghasilan PPH 21 bagi karyawan dan Untuk perusahaan Menjadi Biaya, dan Jika tidak kita perhitungakan ke PPH 21 apakah konsekuennya.
 </div> 
 </div>Pemberi kerja atau pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bakal memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan kenikmatan yang diberikan.Hal tersebut sesuai Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 beserta pasal penjelasannya, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan adalah merupakan objek pemotongan PPh.“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pemotongan PPh. Pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan pemotongan PPh atas imbalan dalam bentuk uang,” demikian isi pasal penjelas dari Pasal 30 PP 55/2022. Untuk pemberi kerja pada tahun pajak 2022 masih belum memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh atas natura dan kenikmatan yang diterima oleh pegawai.Pemberi kerja baru memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai sejak tanggal&nbsp;1 Januari 2023. Pemerintah memberikan pemberi kerja waktu untuk menyiapkan sistem pemotongan PPh.

Berdasarkan PP 55/2022, Pemberi kerja atau pemberi natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, misal periode pembukuannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 30 September 2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut<ol><li>Sebelum Tanggal 1 Januari 2022, maka pemberi natura idak dapat dibebankan sebagai biaya dan natura bukan objek pph bagi pnerima</li><li>Mulai 1 Januari 2022, Natura dapat dibebankan sebagai biaya dan merupakn objek pph bagi penerima</li></ol> Sehingga dapat disimpulkan tahun 2023, natura dapat dibebankan sebagai biaya

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

PPh 21 Bukan Karyawan

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Pajak untuk Freelancer

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

PPh 23 Dikreditkan Saat Pelaporan Pajak Tahunan

Sepanjang bukti pemotongan pph 23 tidak cacat maka dapat dikreditkan pada pph tahunan badan/perorangan tahun yang sama dengan bukti potong 23 dibuat.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada&nbsp;tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong.

Halo kak, apakah PPH 23 dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan?
Terima kasih

Batasan Nilai Pembayaran PPh 25

PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. PPh 25 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. PPh 25 tidak termasuk bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25 maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Apakah ada batasan nilai pembayaran untuk dikenakan PPH 25

Pajak rokok elektrik

DJP punya strategi apa untuk memastikan bahwa pajak rokok elektrik diterapkan dengan baik dan tanpa kendala? Gimana cara mereka menjalankan ini secara efisien? Karena saya adalah pengusaha dagang rokok elektrik, apa ini akan berdampak pada pricing product? Terima kasih

Selamat Sore,
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menjalankan pengawasan ketat, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam penerapan pajak rokok elektrik. Sebagai pengusaha dagang rokok elektrik, penerapan pajak rokok elektrik dapat berdampak pada harga produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terkait dan memperhitungkan dampaknya dalam penetapan harga produk.

Balas

Balas

Topic Lainnya