Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Apakah Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26

Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26

E-Bupot Unifikasi merupakan sebuah dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh dan menunjukkan besaran PPh yang dipotong atau dipungut ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Sedangkan E-Bupot 23/26 adalah sebuah dokumen elektronik untuk membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26.&nbsp;-Perbedaan fungsi yaitu jenis PPh yang dipotong atau dipungut e-bupot yakni hanya PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan e-bupot unifikasi memotong dan memungut beberapa jenis PPh yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.-Perbedaan umum dapat dilihat dari segi pemberian nama dokumen. Pada e-bupot 23/26 menggunakan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT yang hanya meliputi PPh 23 dan 26. Sedangkan pada e-bupot unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi yang meliputi beberapa jenis PPh seperti yang sudah dijelaskan di atas.-Pada E-bupot 23/26 menurut PER-14/PJ/2013, SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan pemotong. Sedangkan e-bupot unifikasi, pemotong atau pemungut PPh memiliki kewajiban membuat bukti potong atau pungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memenuhi kriteria sesuai Peraturan DJP PER-23/PJ/2020.

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

bupot 21/26

apakah untuk orang yang memiliki penghasilan dibawah ptkp juga dibuatkan bupot 21/26?

Dear Ibu Linda
pemotong pajak tetap perlu membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21, meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a PER-2/PJ/2024, disebutkan bupot PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP
untuk lebih jelasnya bisa dicek pada aturan tersebut ya bu

pembetulan bupot

Daer Ibu Linda,
dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan
terima kasih

berapa batas untuk pembetulan bupot?

salah input masa bupot

apabila terdapat kesalahan input masa bupot apakah masih bisa dilakukan penghapusan, sebelum lapor?

Masih bisa Bu, selama SPTnya belum dilaporkan maka data bukti potong masih bisa dilakukan edit atau hapus&nbsp;

Pemindahbukuan (Pbk)

apabila kita salah memasukan lawan transaksi yang kita potong apakah bisa pemindahbukuan? jika bisa bagaimana langkah"nya?
misal: PT A merupakan perusahaan induk dan PT Z merupakan anak dari PT A. Pada suatu hari PT A pembayaran ongkos angkut kepada PT B (PPh 23) yang mana kan PT A yang harus membuat bupot, tetapi terdapat kesalahan input pegawai accounting, malah PT Z yang membuat bupot. Nah berkaitan dengan kasus tersebut apakah bisa di Pbk?

Pemindahbukuan pajak adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai ketika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Pemindahbukuan pajak dapat dilakukan antara jenis pajak yang sama atau berbeda, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, untuk wajib pajak yang sama atau berbeda, dan dalam satu kantor pelayanan pajak yang sama atau beda.
Untuk kasus tersebut, Wajib Pajak bisa melakukan pemindahbukuan pajak dari PPh 23 yang dibuat oleh PT Z ke PPh 23 yang seharusnya dibuat oleh PT A. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:
<ol>
<li>Isilah formulir pemindahbukuan pajak dengan benar dan lengkap.</li>
<li>Persiapkan lampiran bukti asli setoran pajak, yaitu SSP atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau kantor pos. Jika kesalahan terjadi karena kesalahan petugas bank atau kantor pos, sertakan lampiran surat pernyataan mengenai kekeliruan yang dibuat dari pimpinan bank atau kantor pos.</li>
<li>Jika pemindahbukuan pajak dilakukan untuk wajib pajak yang berbeda, sertakan lampiran surat pernyataan tidak keberatan pemindahbukuan dari wajib pajak yang bersangkutan.</li>
<li>Kirimkan formulir dan lampiran-lampiran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar sebagai wajib pajak. Tunggu sampai permohonan diproses dan diverifikasi oleh pejabat pajak. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 14 hari kerja.</li>
<li>Jika permohonan disetujui, maka akan menerima surat keputusan pemindahbukuan pajak dari pejabat pajak. Surat ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis, masa, dan tahun pajak yang dipindahbukukan, serta nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang baru.</li>
<li>Jika permohonan ditolak, maka akan menerima surat penolakan pemindahbukuan pajak dari pejabat pajak. Surat ini berisi alasan penolakan dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.</li>
</ol>

Kemudahan Menggunakan e-Bupot

Hai rekan,
Berikut merukan kemudah untuk menggunakan ebupot:
a. Hemat Waktu
b. Mudah dan Real Time
c. Keamanan
Dengan adanya e-Bupot, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak bagi para wajib pajak

Halo kak
apa saja kemudahan menggunakan e-bupot?
Terima aksih

Balas

Balas

Topic Lainnya