Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

﻿Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah&nbsp;&nbsp;Menteri Keuangan melalui PMK-58/PMK.03/2022 menetapkan Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pajak tersebut antara lain Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.&nbsp;&nbsp;Pihak lain sebagaimana dimaksud pada PMK tersebut adalah Marketplace Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan, yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat Instansi Pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan/atau jasa. Pihak Lain wajib:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pihak Lain untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.&nbsp;&nbsp;Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penjualan barang;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyerahan jasa; dan/atau3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.&nbsp;Jasa sebagaimana dimaksud meliputi:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa pelayaran dalam negeri atau jasa penerbangan dalam negeri yang dilakukan oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak tertentu;5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa konstruksi; dan/atau6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;jasa yang dilakukan oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu selain jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.&nbsp;&nbsp;Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah&nbsp;Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak.Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak.Dasar pengenaan pajak yaitu seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain.&nbsp;&nbsp;Pihak Lain tidak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi yang dilakukan melalui Pihak Lain;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Instansi Pemerintah.&nbsp;

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

WP OP Luar Negeri

apabila wp op telah bekerja di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu, lalu tahun ini membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia, belum ber-NPWP 1. Apakah wp tsb perlu ber-NPWP ? 2. Bagaimana cara wp tsb melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia?

<ol>
<li>
Wajib Pajak (WP) yang telah bekerja di luar negeri dan membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia tetap wajib memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk melaporkan penghasilan dan aset yang dimiliki di Indonesia, serta untuk keperluan administrasi pajak lainnya.
</li>
<li>
Untuk melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia, WP tersebut perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
<ul>
<li>Mendaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.</li>
<li>Melaporkan aset yang dimiliki, termasuk tanah dan bangunan, dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Melakukan pembayaran pajak atas aset dan penghasilan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Terlambat Lapor SPT PPh Badan

SPT Badan yang belum dilaporkan atas Tahun Pajak berapa ya? Jika yang dimaksud untuk tahun 2023 maka pelaporan masih bisa dilakukan hingga batas akhir pelaporan per April 2024 Namun jika yang dimaksud adalah SPT Badan tahun pajak 2022 maka tentunya sudah melebihi batas akhir pelaporan dan akan dikenai denda Silahkan dipastikan melaporkan SPT yang belum terlapor dahulu, barulah melanjutkan melaporkan SPT Badan di tahun berjalan atau SPT tebaru

Saya belum lapor SPT PPh Badan tahun lalu, apakah sebaiknya saya lapor tahun ini? Kalau saya lapor apakah saya akan didenda karena tidak lapor tahun lalu?
&nbsp;

pelaporan spt tahunan

apabila ada perusahaan yang bangkrut dipertengahan tahun 2023, apakah tetap melaporkan spt badan 2023?

Dear Ibu Linda,
Apabila npwp atas perusahaan tersebut statusnya masih aktif untuk pelaporan SPT Tahunannya tetap dilakukan, jika memang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi bisa dilakukan pengajuan penutupan npwp ke KPP terdaftar
terima kasih

pengajuan penghapusan PKP

Dear Ibu Linda
Proses permohonan pencabutan PKP sekitar 6 bulan sejak pengajuan disampaikan dan biasanya akan ada pihak dari KPP ke lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan dokumen untuk di tandatangan, untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke AR KPP terdaftar
terima kasih

apakah akan dilakukan pemeriksaan jika kita melakukan pengajuan penghapusan pkp?

Insentif pajak 2024 untuk UMKM

Apakah ada insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah pada tahun 2024?

Hai rekan,
Pada tahun 2024, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berlaku. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait insentif pajak untuk UMKM:
<ol>
<li>Tarif Pajak Penghasilan</li>
<li>Pengurangan Tarif PPh</li>
<li>Pembatasan Tarif PPh</li>
<li>Keringanan Pajak UMKM</li>
<li>Insentif Pajak UMKM</li>
</ol>
Dengan memahami insentif pajak yang tersedia untuk UMKM pada tahun 2024, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut untuk meminimalkan biaya pajak dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.
&nbsp;

Balas

Balas

Topic Lainnya