Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam P3B Indonesia

moderator(Moderator)3 Mar 2022 pukul 16.21

Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam P3B Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memberikan penegasan mengenai pedoman penerapan P3B. Berikut adalah petunjuk umum interpretasi dan penerapan P3B:

Sesuai dengan penjelasan Pasal 32A Undang-Undang PPh, P3B mengatur hak-hak pemajakan masing-masing Negara Pihak dalam Persetujuan dan berlaku khusus (lex specialis) sehingga dalam menerapkan P3B, langkah pertama adalah menerapkan ketentuan Undang-Undang PPh dan selanjutnya perlu memperhatikan:

1)                 dalam hal terdapat batasan yang diatur dalam P3B, maka Undang-Undang PPh diterapkan dengan memperhatikan batasan dalam P3B dimaksud; atau

2)                 dalam hal tidak terdapat batasan dalam P3B, maka Undang-Undang PPh diterapkan sepenuhnya.

Dalam P3B juga diatur ketentuan-ketentuan khusus diantaranya ketentuan mengenai Non-discrimination, Mutual Agreement Procedure, Exchange of Information, Assistance in the Collection of Taxes, dan Members of Diplomatic Missions and Consular Posts.

Penginterpretasian P3B dilakukan dengan iktikad baik (good faith) dan menggunakan pengertian yang lazim (ordinary meaning) sesuai dengan konteks, maksud, dan tujuan disepakatinya P3B tersebut. Hal tersebut diatur dalam hukum kebiasaaan internasional (international customary law) sebagaimana dikodifikasi dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Secara umum, Negara Pihak dalam Persetujuan (a Contracting State) dan Negara Pihak lainnya dalam Persetujuan (the other Contracting State) mewakili Negara Domisili dan Negara Sumber. Sebagai contoh, dalam hal Negara Pihak dalam Persetujuan adalah Indonesia maka Negara Pihak lainnya dalam Persetujuan adalah Negara Mitra, dan sebaliknya.

Dalam menginterpretasikan P3B, definisi atas suatu istilah harus digunakan secara konsisten. Ketentuan mengenai definisi yang digunakan untuk interpretasi P3B dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1)                 definisi yang tercantum dalam pasal P3B mengenai Definisi Umum (General Definitions) yang berlaku umum untuk keperluan penginterpretasian dan penerapan pasal-pasal yang terdapat dalam P3B;

2)                 definisi yang diatur secara khusus dalam suatu pasal untuk keperluan penginterpretasian pasal tersebut, misalnya definisi "dividen", "bunga" dan "royalti" yang masing-masing terdapat dalam pasal P3B mengenai Dividen, Bunga dan Royalti;

3)                 definisi menurut ketentuan perundang-perundangan domestik Negara Pihak dalam Persetujuan, misalnya definisi subjek pajak dalam negeri (SPDN) untuk menginterpretasikan pasal P3B mengenai Penduduk (Residents); dan

4)                 definisi yang diatur secara khusus dalam suatu pasal untuk keperluan penginterpretasian pasal tersebut yang diperluas hingga mencakup juga definisi menurut ketentuan perundang-perundangan domestik Negara Pihak dalam Persetujuan, misalnya definisi “harta tak gerak” yang terdapat dalam pasal P3B mengenai Penghasilan dari Harta Tak Gerak dan definisi “bunga” yang terdapat dalam pasal P3B Indonesia mengenai Bunga, misalnya, P3B Indonesia dengan Korea Selatan dan Swiss.

Definisi atas istilah dalam P3B yang tidak didefinisikan dalam P3B mengikuti definisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan domestik Negara Pihak dalam Perjanjian yang berlaku pada saat penerapan P3B, kecuali konteksnya mensyaratkan lain, atau jika Pejabat yang Berwenang telah menyepakati definisi yang berbeda berdasarkan Pasal 25 (Prosedur Persetujuan Bersama).

Suatu istilah dalam P3B umumnya didefinisikan dengan urutan atau langkah sesuai dengan definisi yang tercantum dalam:

1)                 Pasal 3 (Definisi Umum);

2)                 pasal P3B yang terkait, misalnya dividen, bunga, dan royalti;

3)                 didefinisikan sesuai dengan:

a)      peraturan perundang-undangan Negara Pihak dalam Persetujuan yang ketentuan perpajakannya sedang diterapkan atau yang akan memberikan manfaat P3B kecuali konteksnya mensyaratkan lain, dalam hal definisi atas suatu istilah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan bukan perpajakan, yang diutamakan adalah definisi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; atau

b)     kesepakatan Pejabat yang Berwenang Negara Pihak dalam Persetujuan dalam Prosedur Persetujuan Bersama.

P3B Indonesia umumnya disepakati dalam bahasa Indonesia, bahasa Negara Mitra, dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara naskah P3B dalam bahasa Indonesia, bahasa Negara Mitra, dan bahasa Inggris, umumnya P3B Indonesia mengatur bahwa interpretasi harus dilakukan berdasarkan naskah P3B dalam bahasa Inggris, kecuali diatur lain dalam P3B Indonesia dimaksud.

Dalam hal SPDN Indonesia memperoleh atau menerima penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra, maka pemajakan SPDN Indonesia dimaksud harus memperhatikan ketentuan:

1)        Undang-Undang PPh, antara lain ketentuan mengenai:

a)        prinsip pemajakan worldwide;

b)        kredit pajak luar negeri; dan

c)        surat keterangan domisili bagi SPDN Indonesia dalam rangka penerapan P3B.

2)        P3B Indonesia, antara lain ketentuan mengenai:

a)        pembagian hak pemajakan atas jenis penghasilan terkait; dan

b)        tarif pemajakan maksimal di Negara Sumber atas jenis penghasilan terkait, jika diatur, misalnya tarif pemajakan maksimal yang terdapat dalam Pasal 10 (Dividen), Pasal 11 (Bunga), atau Pasal 12 (Royalti).

Dalam hal SPDN dari Negara Mitra memperoleh atau menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka pemajakan SPDN dari Negara Mitra dimaksud harus memperhatikan ketentuan:

1)                 Undang-Undang PPh;

2)                 P3B Indonesia; dan

3)                 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan P3B bagi SPDN Negara Mitra yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn