Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

sore, mau tanya dong temen-temen Pajakku. kalau penjual yang menjual barang eceran secara online tp masih mempunyai gudang, itu KLU nya masuk kemana ya? tia.

KLU untuk penjual eceran online itu masuk kemana?

Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha tidak secara khusus mengatur mengenai klasifikasi lapangan usaha perdangangan eceran secara online. Jadi, untuk menentukan KLU yang paling sesuai, didasarkan pada jenis barang yang dijual. Untuk info lengkap mengenai deskripsi KLU, dapat dilihat di:<a href="https://www.pajakku.com/read/606ed56deb01ba1922cca758/Kode-KLU:-Pengertian-Kategori-dan-Kode-Lengkap" target="_blank">https://www.pajakku.com/read/606ed56deb01ba1922cca758/Kode-KLU:-Pengertian-Kategori-dan-Kode-Lengkap</a> Berikut beberapa KLU yang mungkin mendekati deskripsi usaha yang dipertanyakan: Kategori:G: Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan:471: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko 472: Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko 473: Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 474: Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi di Toko 475: Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko 476: Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi di Toko Khusus 477: Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko 478: Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar 479: Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pajak Dihapuskan

Halo kak
Apa saja yang menjadi faktor jika pajak dapat dihapuskan?
Terima kasig

Penghapusan pajak adalah tindakan yang kompleks dan sangat tergantung pada situasi dan kebijakan pemerintah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan penghapusan pajak meliputi:
<ol>
<li>
Kondisi Keuangan Pemerintah: Kemampuan pemerintah untuk menghapus atau mengurangi pajak sangat tergantung pada kesehatan keuangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa penghapusan pajak tidak akan mengganggu pendapatan yang diperlukan untuk membiayai layanan publik, proyek infrastruktur, atau program-program sosial yang penting.
</li>
<li>
Dampak Ekonomi: Pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari penghapusan pajak. Penghapusan pajak tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara penghapusan pajak yang lain mungkin memengaruhi penerimaan negara secara signifikan. 
</li>
<li>
Tujuan Kebijakan: Pemerintah mungkin ingin menghapus pajak sebagai bagian dari kebijakan tertentu. Misalnya, mereka dapat menghapus pajak tertentu untuk merangsang investasi atau konsumsi.
</li>
</ol>
&nbsp;

Mekanisme restitusi pajak bagi pelaku usaha UMKM

Bagaimana proses restitusi pajak yang baik agar terhindar dari penambahan nilai pajak?

Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Proses restitusi pajak yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut:
<ol>
<li>Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) dan lampirannya dengan benar dan jelas.</li>
<li>Menyertakan bukti pembayaran pajak, seperti surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.</li>
<li>Menghitung pajak yang seharusnya tidak terutang dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.</li>
<li>Mengajukan permohonan restitusi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili wajib pajak.</li>
<li>Menunggu hasil penelitian kewajiban formal dan materiil yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</li>
<li>Menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) dari DJP.</li>
<li>Mencairkan uang restitusi pajak di bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP.</li>
</ol>
Untuk menghindari penambahan nilai pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam pelaporan, perhitungan, atau pembayaran pajak. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, wajib pajak harus segera melakukan koreksi atau pembetulan SPT. Wajib pajak juga harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti petunjuk atau arahan dari DJP.

Pengenaan denda ketelambatan pembayaran pajak

Apakah dapat mengajukan banding jika pengenaan denda pajak atas keterlambatan pembayaran?

Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika tidak setuju dengan pengenaan denda pajak atas keterlambatan pembayaran. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Banding diajukan dengan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.</li>
<li style="text-align: justify;">Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Jika melebihi batas waktu tersebut, wajib pajak dianggap setuju dengan keputusan tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Banding hanya dapat diajukan jika Anda telah membayar setidaknya 50% dari jumlah pajak yang terutang, termasuk denda pajaknya. Wajib Pajak juga harus melampirkan bukti pembayaran pajak tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Dalam satu surat banding, hanya dapat diajukan satu keputusan yang dibanding. Wajib Pajak tidak dapat menggabungkan dua keputusan atau lebih dalam satu surat banding.</li>
<li style="text-align: justify;">Jika wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, wajib pajak dapat mengirimkan surat banding ke Pengadilan Pajak yang berwenang. Wajib Pajak juga dapat meminta bantuan dari konsultan pajak atau kuasa hukum untuk membantu dalam proses banding</li>
</ol>

BPN Sementara

Bukti Pembayaran Negara (BPN) sementara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. BPN sementara ini berlaku sebagai bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara apabila transaksi pembayaran sudah dilakukan atau dana sudah terdebet. Untuk pelaporan pajak, Wajib Pajak harus melampirkan bukti pembayaran pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan. Jika wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan kode billing, maka harus melampirkan BPN sementara sebagai bukti pembayaran. Jika wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan SSP atau SSP PBB, maka harus melampirkan SSP atau SSP PBB yang diteraan BPN oleh bank atau pos persepsi. Jika wajib pajak membayar zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak, maka harus melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat yang memuat nama lengkap, NPWP, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan nama badan/lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Bukti pembayaran pajak ini harus disimpan dengan baik untuk mengantisipasi adanya audit pajak di kemudian hari.

Selama Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah saat ini Bukti Pembayaran Negara sementara masih berlaku ? Dan dapat digunakan sebagai lampiran dalam pelaporan pajak ?

Kode Billing Expired/Kadaluarsa

Selamat malam rekan,
Terkait dengan kode billing yang sudah expired sudah tidak bisa dibayarkan lagi ya, silahkan membuat kode billing yang baru apabila ingin melakukan pembayaran.

Selamat sore rekan,
Izin bertanya, apakah kode billing yang sudah expired masih bisa dibayarkan rekan ?

Balas

Balas

Topic Lainnya