Amnesti Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016-2020

moderator(Moderator)24 Nov 2021 pukul 15.31

Amnesti Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016-2020

Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) antara lain mengatur tentang amnesti pajak, baik kepada Wajib Pajak badan dan orang pribadi. Dalam UU tersebut, khusus untuk wajib orang pribadi, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan melalui program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atas harta yang diperoleh pada tahun pajak 2016-2020. Berikut adalah ketentuan mengenai program pengungkapan sukarela tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU HPP.

Objek Pengungkapan Sukarela

 

Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:

1.      diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

2.      masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan

3.      belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

kepada Direktur Jenderal Pajak.

Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih harus memenuhi ketentuan:

1.      tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;

2.      tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;

3.      tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

4.      tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau

5.      tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Tarif Pajak

 

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif ditetapkan sebesar:

1.      12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:

a)      kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

b)     surat berharga negara;

2.      14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diiventasikan pada:

a)      kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

b)     surat berharga negara;

3.      12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:

a)      dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b)     diinvestasikan pada:

(1)   kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

(2)   surat berharga negara;

4.      14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:

a)      dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b)     tidak diinvestasikan pada:

(1)   kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

(2)   surat berharga negara;

atau

5.      18% (delapan belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:

a)                  nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau

b)                 harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.

Tata Cara Pengungkapan Sukarela

Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)     memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

2)     membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

3)     menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan

4)     mencabut permohonan:

a)      pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b)     pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

c)      pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

d)     pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

e)      keberatan;

f)      pembetulan;

g)     banding;

h)     gugatan; dan/atau

i)       peninjauan kembali,

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:

1)     bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;

2)     daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;

3)     daftar utang;

4)     pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5)     pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:

a)      kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

b)     surat berharga negara,

dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih; dan

6)     pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1)     Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan

2)     harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud di atas, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn