Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

moderator(Moderator)9 Jun 2021 pukul 16.18

Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Artikel ini membahas Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Pengusaha Kena Pajak yang dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah meliputi:

a.      perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

b.      Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

c.      Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;

d.      Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai AEO;

e.      pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi;

f.       Pedagang Besar Farmasi yang memiliki:

g.      Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi; dan

h.      Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-­undangan yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik;

i.       Distributor Alat Kesehatan yang memiliki:

j.       Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan; dan

k.      Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik; atau

l.       perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan pengusaha pabrikan atau produsen yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf h merupakan persentase kepemilikan saham yang tercantum pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tanpa terlebih dahulu diterbitkan keputusan penetapan, dalam hal tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepala KPP dapat menetapkan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah:

a.      secara jabatan, terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PER-04/PJ/2021; atau

b.      berdasarkan permohonan, terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PER-04/PJ/2021.

Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud terhadap pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan atau AEO sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dilakukan sepanjang data penetapan pengusaha sebagai MITA Kepabeanan atau AEO tersebut telah tersedia pada basis data Direktorat Jenderal Pajak.

Pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atas pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan atau AEO dapat dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak menerima data atau informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pencabutan keputusan penetapan MITA Kepabeanan atau AEO yang disampaikan secara berkala.

Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan melampirkan surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan penetapan Pengusaha Kena Pajak diterima secara lengkap, menerbitkan:

a.      surat keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah; atau

b.      surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses.

Keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berlaku dalam hal Pengusaha Kena Pajak dilakukan:

a.      pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau

b.      pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema KIK tertentu.

Dalam hal surat keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berlaku, maka terhadap SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diterbitkan surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info