Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing

moderator(Moderator)18 Mei 2021 pukul 02.50

Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing

Artikel ini membahas kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada PMK-18/PMK.03/2021. Ketentuan tersebut merupakan petujuk pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

I.         Pengertian

Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

1.     memiliki keahlian tertentu; dan

2.     berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

II.         Keahlian Tertentu

WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. WNA dengan keahlian tertentu yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai:

1.     penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau

2.     peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset.

Kriteria keahlian tertentu meliputi:

1.     berkewarganegaraan asing;

2.     memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:

a.     sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing;

b.     ijazah pendidikan; dan/atau

c.     pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,

di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan

c.         memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.

Ketentuan mengenai pos jabatan tertentu antara lain:

1.     Ahli Kimia

2.     Ahli Geologi dan Geofisika

3.     Ahli Biologi, Botani, Zoologi dan ybdi

4.     Ahli Perlindungan Lingkungan

5.     Ahli Teknik Industri dan Produksi

6.     Ahli Teknik Sipil

7.     Ahli Teknik Lingkungan

8.     Ahli Teknik Mekanika

9.     Ahli Teknik Kimia

10.  Ahli Teknik Pertambangan, Metalurgi, ybdi

11.  Ahli Teknik ytd

12.  Ahli Teknik Listrik

13.  Ahli Teknik Elektronik

14.  Ahli Teknik Telekomunikasi

15.  Perancang Produk dan Pakaian Jadi

16.  Perencanan Tata Kota dan Lalu Lintas

17.  Perancang Grafis dan multimedia

18.  Dosen di Universitas

19.  Analis Sistem

20.  Pengembang Perangkat Lunak

21.  Pengembang Web dan Multimedia

22.  Pemrograman Aplikasi

23.  Supervisor Pertambangan

24.  Teknisi Proses Kontrol ytdl

25.  Teknisi Perangkat Elektronik Keselamatan Lalu Lintas Udara

III.         Jangka Waktu

Jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri. Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

IV.         Tatacara Permohonan

           WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.  Permohonan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-18/PMK.03/2021.

           Permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal saluran tertentu belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan:

1.     secara langsung; atau

2.     melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,

ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:

1.     surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terpenuhi; atau

2.     surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi,

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima lengkap.

V.         Pelaporan SPT bagi WNA dengan Keahlian Tertentu

WNA melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan atas:

1.     penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia; atau

2.     penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Sebelum melaporkan penghasilan, WNA melakukan penghitungan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan:

1.     jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak belum terlampaui; dan

2.     mengajukan permohonan memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia

Dalam hal permohonan disetujui, pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info