Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021&nbsp;Menteri Keuagan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Pada intinya, PMK ini ditujukan untuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna&nbsp;mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah ketentuan mengenai PPnBM DTP atas Kendaraan Bermotor tertentu tersebut.&nbsp;PPnBM ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 antara lain atas penyerahan:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.&nbsp;Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal atau yang dikenal dengan sebutan local purchase. Persyaratan jumlah pembelian lokal tersebut meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud yang memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal mengacu pada keputusan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian.&nbsp;PPnBM ditanggung oleh Pemerintah diberikan sebesar:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.&nbsp;Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor wajib membuat:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.&nbsp;Faktur Pajak sebagaimana dimaksud harus diberikan keterangan “PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.010/2021”.Faktur Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai ketentuan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, merupakan laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.PPnBM terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas penyerahannya:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tidak menggunakan Faktur Pajak; dan/atau2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tidak melaporkan Faktur Pajaknya sesuai ketentuan.Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan dikenai PPnBM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.&nbsp;Referensi:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021&nbsp;

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

pembatalan faktur

bagaimana sistematika jika kita melakukan pembatalan faktur karena kesalahan kode faktur untuk transaksi desember, apakah faktur tersebut bisa kita terbitkan kembali di bulan januari setelah tgl 15?

Jika melakukan pembatalan faktur pajak karena kesalahan kode faktur maka nomor seri faktur pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali. Atas kesalahan tersebut, PKP perlu memperbaiki faktur pajak dengan cara membatalkan faktur lama yang keliru kemudian menerbitkan faktur pajak baru menggunakan nomor seri faktur pajak yang baru.

Penerapan PPN Pada Transaksi Internasional

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN internasional mengacu pada pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis internasional. PPN ini terutama diterapkan pada impor barang dan jasa dari luar negeri. PPN internasional juga dikenal sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) di beberapa negara. 
Ketika barang atau jasa diperoleh dari luar negeri, PPN dikenakan atas nilai barang atau jasa tersebut. Nilai barang atau jasa tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang saat transaksi dilakukan. Perusahaan atau individu yang melakukan transaksi bisnis internasional harus membayar PPN internasional. Jika barang atau jasa yang diperoleh dari luar negeri digunakan untuk kepentingan pribadi, maka individu yang melakukan pembelian tersebut harus membayar PPN internasional. Indonesia telah menandatangani perjanjian pajak ganda dengan banyak negara. Perjanjian ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan dari bisnis internasional. Selain itu, Indonesia juga memperbolehkan pengenaan PPN 0% untuk ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Namun, PPN internasional memiliki banyak kompleksitas dan aturan yang harus dipatuhi.

Halo kak, bagaimana PPN Diterapkan pada Transaksi Internasional?
Terima kasih

Penerapan PPN di Negara Lain

Apakah setiap negara menerapkan PPN, atau ada variasi dalam penerapannya?

Setiap negara tentunya memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. PPN dalam bahasa internasional disebut dengan Goods and Service Tax (GST). Contoh negara yang menerapkan pajak PPN ini adalah Hungaria dengan tarif 27% dan Maroko dengan tarif 20%, namun ada juga negara yang tidak menerapkan PPN seperti Qatar dan Irak namun tetap memberlakukan regulasi/skema lain pengganti PPN yang disesuaikan dengan ideologi dan sistem pemerintahan negara tersebut seperti peraturan PPN bagi komoditas yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara seperti konsumsi soda, minuman berenergi, dan produk hasil tembakau.
&nbsp;

Pengaruh PPn terhadap Bisnis

Bagaimana PPN mempengaruhi bisnis dan konsumen dalam ekonomi?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. PPN memainkan peran penting dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi penjualan serta keuntungan bisnis.
Dalam hal ini, PPN dapat mempengaruhi bisnis dan konsumen dalam ekonomi sebagai berikut:
Harga Jual: PPN dapat mempengaruhi harga jual produk atau jasa. Ketika menambahkan PPN pada harga jual, hal ini berarti pelanggan harus membayar lebih untuk produk atau jasa tersebut. Sebagai bisnis, perlu mempertimbangkan bagaimana harga jual yang termasuk PPN akan mempengaruhi daya tarik produk bagi konsumen.
Permintaan Konsumen: PPN dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk atau jasa. Jika harga jual termasuk PPN naik, konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian dan mempertimbangkan alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat berdampak pada volume penjualan.
Keuntungan Bisnis: PPN juga mempengaruhi keuntungan bisnis. Ketika menambahkan PPN pada harga jual, kita mengumpulkan pajak tersebut dari pelanggan. Namun, kita juga harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau menjalankan bisnis yang mungkin juga termasuk PPN. Perhitungan keuntungan bisnis harus memperhitungkan pajak yang harus di bayar dan memastikan bahwa margin keuntungan cukup untuk menutupi biaya operasional dan PPN

Mengapa Barang Mewah Dikenakan PPN?

Apa yang dianggap sebagai barang mewah dan apa alasannya dikenai PPnBM?

Barang mewah adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Beberapa contoh barang mewah yang dikenai PPnBM di Indonesia adalah kendaraan bermotor, perhiasan mewah, apartemen, rumah jenis townhouse, pesawat pribadi, dan lain-lain.
PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen atas kegiatan produksi atau impor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM adalah untuk memperhatikan keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan pengamanan penerimaan negara. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%

Balas

Balas

Topic Lainnya