Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya Menerapkan PP-23/2018

moderator(Moderator)21 Des 2020 pukul 04.41

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya Menerapkan PP-23/2018

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak merilis pengumuman nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan. Isi dari Pengumuman tersebut antara lain:

Pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:

1.     3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan

2.     4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan  komanditer (CV), atau firma.

Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:

1.     Wajib Pajak badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan

2.     Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Sehubungan dengan itu, timbul banyak pertanyaan bagaiamana penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2021 bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya menerapkan PP-23/2018. Ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut:

1.     Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-99/PMK.03/2018, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru.

2.     Sementara itu, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-215/PMK.03/2018 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan nihil.

Referensi:

1.     Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan.

2.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info