Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya Menerapkan PP-23/2018&nbsp;Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak merilis pengumuman nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan. Isi dari Pengumuman tersebut antara lain:&nbsp;Pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan&nbsp;&nbsp;komanditer (CV), atau firma.&nbsp;Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wajib Pajak badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.&nbsp;Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.&nbsp;Sehubungan dengan itu, timbul banyak pertanyaan bagaiamana penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2021 bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya menerapkan PP-23/2018. Ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-99/PMK.03/2018, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sementara itu, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-215/PMK.03/2018 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan nihil.&nbsp;&nbsp;Referensi:&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya Menerapkan PP-23/2018

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

PPh 21 Bukan Karyawan

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Pajak untuk Freelancer

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

PPh 23 Dikreditkan Saat Pelaporan Pajak Tahunan

Halo kak, apakah PPH 23 dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan?
Terima kasih

Sepanjang bukti pemotongan pph 23 tidak cacat maka dapat dikreditkan pada pph tahunan badan/perorangan tahun yang sama dengan bukti potong 23 dibuat.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada&nbsp;tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong.

Batasan Nilai Pembayaran PPh 25

PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. PPh 25 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. PPh 25 tidak termasuk bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25 maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Apakah ada batasan nilai pembayaran untuk dikenakan PPH 25

Pajak rokok elektrik

DJP punya strategi apa untuk memastikan bahwa pajak rokok elektrik diterapkan dengan baik dan tanpa kendala? Gimana cara mereka menjalankan ini secara efisien? Karena saya adalah pengusaha dagang rokok elektrik, apa ini akan berdampak pada pricing product? Terima kasih

Selamat Sore,
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menjalankan pengawasan ketat, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam penerapan pajak rokok elektrik. Sebagai pengusaha dagang rokok elektrik, penerapan pajak rokok elektrik dapat berdampak pada harga produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terkait dan memperhitungkan dampaknya dalam penetapan harga produk.

Balas

Balas

Topic Lainnya