Objek Bea Meterai sesuai Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020

moderator(Moderator)12 Nov 2020 pukul 03.36

Objek Bea Meterai sesuai Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut, tarif Bea Meterai ditetapkan tarif tunggal yaitu, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Ketentuan mengenai Bea Meterai tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021. Artikel ini membahas Objek dan Bukan Objek Bea Meterai.

Objek Bea Meterai

Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 3 UU No 10 tahun 2020, yaitu:

(1) Bea Meterai dikenakan atas:

a.  Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan

b.  Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

(2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.  surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

b.  akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

c.  akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

d.  surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

e.  Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

f.    Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;

g.  Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

h.  menyebutkan penerimaan uang; atau

i.    berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

j.    Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bukan Objek Bea Meterai

Dokumen yang bukan merupakan Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 7 UU No 10 tahun 2020, yaitu dokumen berupa:

a.    Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

1.    surat penyimpanan barang;

2.    konosemen;

3.    surat angkutan penumpang dan barang;

4.    bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

5.    surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan

6.    surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;

b.    segala bentuk ljazah;

c.     tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

d.    tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

f.      tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g.    Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;

h.    surat gadai;

i.      tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan

j.      Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Topik Lainnya

mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami
    BAYAR
    PAJAK
    icon-mpn
    Web Info