• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
  • Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

    moderator(Moderator)23 Apr 2020 pukul 13.50

    Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

     

    Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Keijakan di Bidang Perpajakan antara lain berupa perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Artikel ini membahas Pertanyaan dan Jawaban mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana di publish secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

     

    Apa itu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)?

    PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.PPMSE ini merupakan bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPMSE, pelaku usaha PMSE meliputi Pedagang/Penyedia Jasa yang melakukan transaksi perdagangan melalui sarana komunikasi elektronik (PMSE), baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sarana elektronik lainnya yang menyediakan PPMSE.

    Model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) antara lain marketplace atau penyedia platform/pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

    Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE adalah semua pihak yang menyediakan Jasa dan/atau sarana Sistem Elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku Usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:

    a.     retail online atau Pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;

    b.     marketplace atau penyedia platformlpelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa;

    c.     iklan baris online yaitu suatu platform/pelantar yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;

    d.     platform/pelantar pembanding harga;

    e.     daily deals.

     

    Apa saja perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?

    a.     Pengenaan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui PMSE

    b.     Pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan.

     

    Siapa yang melakukan kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang dalam kegiatan PMSE sesuai PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini?

    Kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang ,dilakukan oleh:

    a.     pedagang luar negeri,

    b.     penyedia jasa luar negeri,

    c.     Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau

    d.     Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selain dilakukan oleh diri mereka sendiri, mereka dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perwakilan ini dapat berupa badan di Indonesia.

     

    Siapa yang melakukan kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang dalam kegiatan PMSE sesuai peraturan yang berlaku saat ini?

    Sesuai aturan yang berlaku saat ini yang melakukan adalah konsumen (pihak yang melakukan impor) di dalam negeri melalui Surat Setoran Pajak.

    Sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

    Saat ini Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PMK 40).

    Beberapa poin yang diatur:

    a.     kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang berada di konsumen di Indonesia (orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean)

    b.     Tarif yang dikenakan adalah 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP (pihak pelaku PMSE luar negeri)

    c.     Saat terutangnya PPN adalah saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean tersebut.

    d.     PPN yang terutang wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

    e.     SSP sebagaimana dimaksud merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dan dapat dikreditkan oleh pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP yang berstatus PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam regulasi mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019)

    f.      Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya pajak

     

    Bagaimana mekanisme penunjukannya?

    Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme atau tata cara penunjukkan pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pelaku PMSE yang memenuhi kriteria tertentu akan dapat ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE.

     

    Siapa yang melakukan kegiatan pembayaran dan pelaporan PPh atau pajak transaksi elektronik?

    Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik dibayar dan dilaporkan oleh:

    a.     pedagang luar negeri,

    b.     penyedia jasa luar negeri, dan/atau

    c.     Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

    Selain dilakukan oleh diri mereka sendiri, mereka dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perwakilan ini dapat berupa badan di Indonesia.

     

    Bagaimana cara pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik kepada Subjek Pajak Luar Negeri?

    Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

    Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, maka dikenakan pajak transaksi elektronik

    Pajak transaksi elektronik dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan

    Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui

    Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri. Besarnya tarif, dasar pengenaan dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik akan diatur lebih lanjut atau dengan Peraturan Pemerintah.

     

    Apakah yang dimaksud dengan kehadiran ekonomi signifikan itu?

    Pendekatan di mana kehadiran pajak pada suatu yurisdiksi akan muncul saat perusahaan nonresiden memiliki keberadaan ekonomi yang signifikan berdasarkan faktor tertentu (OECD, 2019).

     

    Berdasarkan apakah kehadiran ekonomi signifikan itu, dan apakah bersifat kumulatif?

    Kriteria kehadiran ekonomi signifikan, adalah:

    a.     peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;

    b.     penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau

    c.     pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

    dan Kriteria tersebut tidak berlaku kumulatif.

     

    Apa saja sanksi yang diperoleh apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan terkait kegiatan PMSE?

    Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tidak melakukan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan:

    a.     dikenai sanksi administrative

    b.     pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menkeu (setelah diberi teguran).

     

    Referensi

    Daftar FAQ terkait Kebijakan perpajakan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami