Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)&nbsp;&nbsp;Dalam rangka &nbsp;Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut antara lain: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020)2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020)&nbsp;Selain itu, Direktur Jenderal pajak membuat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang pada intinya merupakan relaksasi jatuh tempo kewajiban perpajakan.&nbsp;Artikel ini merupakan rangkuman insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan dengan&nbsp;pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur/ ditetapkan dalam peraturan/ keputusan di atas.&nbsp;Kebijakan di bidang perpajakan meliputi:a.&nbsp;&nbsp;penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;b.&nbsp;&nbsp;perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);c.&nbsp;&nbsp;perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d.&nbsp;&nbsp;pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.&nbsp;Insentif Pajak meliputi;a.&nbsp;&nbsp;Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21;b.&nbsp;&nbsp;Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;c.&nbsp;&nbsp;Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, dand.&nbsp;&nbsp;Insentif Pajak Pertambahan Nilai&nbsp;Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 meliputi:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penghapusan sanksi atas penyampaian/ pelunasan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2019;b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan;c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penghapusan sanksi atas penyampaian SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020;d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relaksasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum &nbsp;&nbsp;A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri&nbsp;Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:a.&nbsp;&nbsp;sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; danb.&nbsp;&nbsp;sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. &nbsp;Wajib Pajak dalam negeri: a.&nbsp;&nbsp;berbetuk Perseroan Terbuka; b.&nbsp;&nbsp;dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); danc.&nbsp;&nbsp;memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif di atas.&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perlakuan Perpajakan Dalam Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)&nbsp;Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa:a.&nbsp;&nbsp;pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); danb.&nbsp;&nbsp;pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.&nbsp;Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, danf atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan&nbsp;Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak danf atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi: 1)&nbsp;&nbsp;permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;2)&nbsp;&nbsp;pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;3)&nbsp;&nbsp;permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009,yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pemberian Kewenangan Kepada Menteri Keuangan Untuk Memberikan Fasilitas Kepabeanan Berupa Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk&nbsp;Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan/ataub.&nbsp;&nbsp;&nbsp;menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;INSENTIF PAJAK&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insentif PPh Pasal 21&nbsp;Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-23/PMK.03/2020; dan/ atau2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;memiliki NPWP; danc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf Undang-Undang PPh. Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud ditanggung Pemerintah.&nbsp;Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan&nbsp;disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insentif PPh Pasal 22 Impor&nbsp;PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-03/PMK.03/2020; dan/ ataub.&nbsp;&nbsp;&nbsp;telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.&nbsp;Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.Pembebasan dari pemungutan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.&nbsp;Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insentif Angsuran PPh Pasal 25&nbsp;Kepada Wajib Pajak yang:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/ ataub.&nbsp;&nbsp;&nbsp;telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung.&nbsp;Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insentif PPN&nbsp;Wajib Pajak yang:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-23/PMK.0/2020; ataub.&nbsp;&nbsp;&nbsp;telah ditetapkan sebagai Perusahaan KlTE,c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.&nbsp;Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan tersebut meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.&nbsp;PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud di atas diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; danc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.&nbsp;&nbsp;C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;RELAKSASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penghapusan sanksi atas penyampaian/ pelunasan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2019&nbsp;Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.&nbsp;Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sanksi administrasi atas keterlambatan:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) orang pribadi Tahun Pajak 2019; danb.&nbsp;&nbsp;&nbsp;pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019,&nbsp;yang dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2020.&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan&nbsp;Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat tanggal 30 April 2020.&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penghapusan sanksi atas penyampaian SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020&nbsp;Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh. Kewajiban penyetoran PPh yang terutang dalam SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan tetap harus dipenuhi pada saat jatuh tempo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relaksasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum&nbsp;Kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan upaya hukum berupa:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;keberatan;b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua; atauc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua,yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020, diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.&nbsp;&nbsp;Referensi:&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020)2.&nbsp;&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020)3.&nbsp;&nbsp;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

WP OP Luar Negeri

apabila wp op telah bekerja di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu, lalu tahun ini membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia, belum ber-NPWP 1. Apakah wp tsb perlu ber-NPWP ? 2. Bagaimana cara wp tsb melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia?

<ol>
<li>
Wajib Pajak (WP) yang telah bekerja di luar negeri dan membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia tetap wajib memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk melaporkan penghasilan dan aset yang dimiliki di Indonesia, serta untuk keperluan administrasi pajak lainnya.
</li>
<li>
Untuk melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia, WP tersebut perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
<ul>
<li>Mendaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.</li>
<li>Melaporkan aset yang dimiliki, termasuk tanah dan bangunan, dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Melakukan pembayaran pajak atas aset dan penghasilan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Terlambat Lapor SPT PPh Badan

SPT Badan yang belum dilaporkan atas Tahun Pajak berapa ya? Jika yang dimaksud untuk tahun 2023 maka pelaporan masih bisa dilakukan hingga batas akhir pelaporan per April 2024 Namun jika yang dimaksud adalah SPT Badan tahun pajak 2022 maka tentunya sudah melebihi batas akhir pelaporan dan akan dikenai denda Silahkan dipastikan melaporkan SPT yang belum terlapor dahulu, barulah melanjutkan melaporkan SPT Badan di tahun berjalan atau SPT tebaru

Saya belum lapor SPT PPh Badan tahun lalu, apakah sebaiknya saya lapor tahun ini? Kalau saya lapor apakah saya akan didenda karena tidak lapor tahun lalu?
&nbsp;

pelaporan spt tahunan

apabila ada perusahaan yang bangkrut dipertengahan tahun 2023, apakah tetap melaporkan spt badan 2023?

Dear Ibu Linda,
Apabila npwp atas perusahaan tersebut statusnya masih aktif untuk pelaporan SPT Tahunannya tetap dilakukan, jika memang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi bisa dilakukan pengajuan penutupan npwp ke KPP terdaftar
terima kasih

pengajuan penghapusan PKP

Dear Ibu Linda
Proses permohonan pencabutan PKP sekitar 6 bulan sejak pengajuan disampaikan dan biasanya akan ada pihak dari KPP ke lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan dokumen untuk di tandatangan, untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke AR KPP terdaftar
terima kasih

apakah akan dilakukan pemeriksaan jika kita melakukan pengajuan penghapusan pkp?

Insentif pajak 2024 untuk UMKM

Apakah ada insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah pada tahun 2024?

Hai rekan,
Pada tahun 2024, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berlaku. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait insentif pajak untuk UMKM:
<ol>
<li>Tarif Pajak Penghasilan</li>
<li>Pengurangan Tarif PPh</li>
<li>Pembatasan Tarif PPh</li>
<li>Keringanan Pajak UMKM</li>
<li>Insentif Pajak UMKM</li>
</ol>
Dengan memahami insentif pajak yang tersedia untuk UMKM pada tahun 2024, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut untuk meminimalkan biaya pajak dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.
&nbsp;

Balas

Balas

Topic Lainnya