• Forum
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23
  • Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23

    moderator(Moderator)27 Nov 2019 pukul 14.31

    Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong. Bukti Pemotongan PPh harus diberikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut. Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

    Kewajiban Penerbitan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dalam Bentuk Dokumen Elektronik

    SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1.        menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau

    2.        jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.

    Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23

    1.        Bukti pembayaran PPh Pasal 23/ 26 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.

    2.        Daftar Bukti Pemotongan.

    3.        Daftar SSP, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pbk untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

    4.        Bukti Pemotongan

    5.        Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan:

    a.     Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;

    b.     Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;

    c.     Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak;

    d.     Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.

    6.        Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan:

    a.     Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak;

    b.     Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP;

    c.     Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;

    d.     Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.

    7.        Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili

    8.        Tanda terima SKD WPLN

     

     

    Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot) PPh Pasal 23/26

    Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot) PPh Pasal 23/26 adalah sistem informasi yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui akses laman DJP dan saluran tertentu lainnya, seperti aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dalam e-Bupot, sistem akan memvalidasi identitas pihak yang dipotong dan melakukan standardisasi penomoran bukti pemotongan sehingga data pihak yang dipotong tersebut dapat dengan mudah diawasi oleh DJP.

    Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017

    1.   Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki sertifikat elektronik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

    1.   KPP Wajib Pajak Besar Satu;

    2.   KPP Wajib Pajak Besar Dua;

    3.   KPP Wajib Pajak Besar Tiga;

    4.   KPP Wajib Pajak Besar Empat;

    5.   KPP Penanaman Modal Asing Satu;

    6.   KPP Penanaman Modal Asing Dua;

    7.   KPP Penanaman Modal Asing Tiga;

    8.   KPP Penanaman Modal Asing Empat;

    9.   KPP Penanaman Modal Asing Lima;

    10. KPP Penanaman Modal Asing Enam;

    11. KPP Perusahaan Masuk Bursa;

    12. KPP Badan dan Orang Asing;

    13. KPP Minyak dan Gas Bumi;

    14. KPP Madya Jakarta Pusat;

    15. KPP Madya Jakarta Barat;

    16. KPP Madya Jakarta Selatan I;

    17. KPP Madya Jakarta Timur;

    18. KPP Madya Jakarta Utara.

    2.   Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak atau setelah penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, diharuskan membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, sejak Masa Pajak diaktifkannya sertifikat elektronik.

    DJP menargetkan e-Bupot PPh Pasal 23/26 dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2021.

    Referensi:

    1.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) stdtd. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018

    2.   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

    3.   Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

    4.   Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2019 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami