• Forum
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • bukpot 21 tenaga ahli notaris
  • bukpot 21 tenaga ahli notaris

    cantikindah11 Okt 2019 pukul 14.36

    dear moderator,

    • jika saya ada terima 2 invoice tenaga ahli notaris, orang pribadi TN.A, bernpwp dimana nomor invoice itu berbeda (pengerjaan akte yg berbeda) tapi dengan tanggal invoice yang sama tanggal 5 sept 2019
    • dan satu invoice lg dr TN.A tanggal 10 sept 2019
    • pembayaran terhadap ke3 invoice diatas adalah tgl 20 okt 2019

    bukpot tidak final tenaga ahli seharusnya kita buka di masa pajak sept 2019 atau okt 2019 ?

    apakah kita buat 3 bukpot , atau kita gabung menjadi satu bukpot saja ?

    jika buat 3 bukpot, nomor bukpot 1 apakah kita pilih jenisnya tidak berkesinambungan, sisa no 2 dan 3 kita buat berkesinambungan ?

    dan jika buat satu bukpot , berkesinambungan atau tdk ?

    thanks

    moderator(Moderator)15 Okt 2019 pukul 21.10

    Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) PER-16/PJ/2016:

    PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

    Selanjutnya pada ayat (4) diatur bahwa:

    Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.

    Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa ada 3 (tiga) tagihan Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21.

    1. Tagihan tanggal 5 September untuk transaksi A

    2. Tagihan tanggal 5 September untuk transaksi B

    3. Tagihan tanggal 10 September untuk transaksi C

    Dalam hal ini, sehubungan dengan saat terutang penghasilan (tagihan) lebih dahulu terjadi dari pembayaran, maka saat terutangnya PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan adalah saat terutangnya penghasilan tersebut atau saat Penerima Penghasilan menerbitkan tagihan/ invoice.

    Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada PER-16/PJ/2016, maka atas ketiga Objek PPh Pasal 21 dapat dibuat 1 kali saja, yaitu pada tanggal 10 September.

    Sesuai dengan Pasal 1 angka 22:

    Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

    Berdasarkan informasi pada pertanyaan dan ketentuan di atas, jelas bahwa penghasilan tersebut bersifat berkesinambungan.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami