• Forum
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Bukti Potong Elektronik (eBupot)
  • Bukti Potong Elektronik (eBupot)

    moderator(Moderator)9 Okt 2019 pukul 21.15

    Bukti Potong Elektronik (eBupot)

    Definisi

    Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang dilakukan.

    Sesuai denga Pasal 3 ayat (3) PER-04/PJ/2017, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan berbentuk:

    1.   formulir kertas (hard copy); atau

    2.   dokumen elektronik.

    Ketentuan ini yang menjadi dasar dikembangkannya Aplikasi Bukti Pemotongan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

    SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus dilampiri dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:

    1.   Bukti Pemotongan;

    2.   SSP atau BPN, dalam hal PPh yang seharusnya dibayar dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;

    3.   Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan;

    4.   Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Pemotong Pajak;

    5.   fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;

    6.   fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan

    7.   fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT pembetulan.

    Ketentuan Mengenai Penerbitan Bukti Potong (Bupot)

     

    Pemotong Pajak harus membuat dan memberikan Bukti Pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk:

    a.   1 (satu) Wajib Pajak;

    b.   1 (satu) kode objek pajak; dan

    c.    1 (satu) Masa Pajak.

    Bukti Pemotongan tetap dibuat dalam hal:

    a.   jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;

    b.   jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili; dan/ atau

    c.    PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

    Pemotong Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan yaitu masih 1 (satu) Wajib Pajak, 1 (satu) kode objek pajak; dan 1 (satu) Masa Pajak.

    Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam Bentuk Dokumen Elektronik

    SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

    a.   menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;

    b.   jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalarn satu Bukti Pemotongan;

    c.    sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; dan/atau

    d.   terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

    Pemotong Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 untuk Masa Pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik

    SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik dapat disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan menggunakan. Aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus dilampiri dengan hasil pemindaian (scan) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Portable Document Format (PDF), dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (upload) dalam Aplikasi e-Bupot 23/26.

    Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.

    Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam Bentuk Dokumen Elektronik

     

    a.   SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) masih dapat digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

    b.   menerbitkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak; dan

    c.    jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan dalam satu Masa Pajak.

    Dasar Hukum:

     

    1.   Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;

    2.   Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;

    3.   Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya;

    4.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

    5.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

    6.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan,

    7.   Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/ Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2019 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami