• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Pajak untuk perusahaan NGO
  • Pajak untuk perusahaan NGO

    byhaliman1 Okt 2019 pukul 23.23

    Dear Team Pajakku,

    Saya mau menanyakan tentang Kewajiban perusahaan NGO di dalam perpajakan sbb:

    Apabila Perusahaan NGO tersebut disamping mendapatkan Dana Sumbangan; perusahaan tersebut juga menjual Jasa / Barang kenapa Pajak.

    1. Apakah dalam Perhitungan Rugi Laba nya secara pajak harus di lakukan pemisahan antara Pendapatan dari Dana Sumbangan dan Pendapatan dari hasil Penjualan?
    2. Bagaimana perlakukan Pajak perusahaan tersebut atas keuntungan dan Nilai Sisa Lebih yang didapat dari Rugi laba tersebut?

    Mohon pencerahannya, terimakasih

    moderator(Moderator)10 Okt 2019 pukul 13.27

    Sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh:

    Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

    1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

    2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

    3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

    4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

    Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP-23/2018:

    Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

    Sesuai dengan Penjelasan pada pertanyaan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:

    1. penghasilan dari usaha dan kegiatan berupa Dana Sumbangan;

    2. penghasilan lain-lain berupa Penjualan Barang dan Jasa.

    1. Dana Sumbangan

    Dana Sumbangan dapat merupakan Objek Pajak Penghasilan dan dapat pula menjadi Bukan Objek Pajak Penghasilan, tergantung pada jenis dan kondisinya. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat antara lain pada Pasal 4 ayat (3) UU PPh dan PP-18/2009.

    2. Penjualan Barang dan Jasa

    Dalam hal jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto. Demikian sebaliknya.

    Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) PP-94/2010 stdtd. PP-45/2019:

    Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

    a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;

    b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau

    c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

    Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan informasi pada pertanyaan, maka dapat disampaikan bahwa:

    1. Harus dilakukan pembukuan terpisah antara Penghasilan dari Dana Sumbangan dan Penjualan Barang dan Jasa.

    2. Nilai Sisa Lebih yang didapat dari Rugi/ Laba dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sisa Lebih yang didapat dari Rugi/ Laba yang bersumber dari Dana Sumbangan dapat merupakan Objek Pajak Penghasilan dan dapat pula menjadi Bukan Objek Pajak Penghasilan tergantung pada jenis Dana Sumbangan dan kondisinya.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2019 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami