Item Merchandise

nicko35141825 Sep 2019 pukul 15.08

Dear Pajakku,

Di salah satu company distributor cat, mereka kesulitan dalam mengatur barang-barang merchandise (misal kaos, payung).

Contoh, mereka mempunyai promo beli 2 kaleng Cat gratis 1 kaleng Cat dan 1 kaos

Saat ini apakah diperbolehkan di Sales invoice (exclude) tercetak sebagai berikut ?

Line 1      2 kaleng Cat, unit price 100.000, gross amt = 200.000, discount = 0

Line 2      1 kaleng Cat, unit price 100.000, gross amt = 100.000, discount = 100%

Line 3      1 kaos, unit price 0, gross amt = 0, discount = 100%

Sehingga secara total di Sales Invoice tersebut menjadi Taxable 200.0000, PPN 20.000, Net Amt = 220.000

Pertanyaan :

  1. Apakah diperbolehkan untuk line 2 (bonus barang) dengan discount 100% ?
  2. Apakah diperbolehkan untuk line 2 (bonus barang) dengan harga 0, discount 100% ?
  3. Apakah diperbolehkan barang Merchandise dengan nilai 0 tercetak di Sales Invoice ?

note :

Kaos dibeli langsung dari Supplier berbeda, dan mereka tidak menjual Kaos ini

Terimakasih

Nicko

moderator(Moderator)27 Sep 2019 pukul 12.46

Pada dasarnya, sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP:

..., pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Dengan demikian bentuk/ format dari Sales Invoice harus mengikuti Sales Invoice sebagaimana lazimnya dalam akuntansi. Aturan perundang-undangan perpajakan tidak mengatur secara detail mengenai hal tersebut.

Namun demikian, Faktur Pajak-nya tetap harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPN.

Sesuai dengan Bagian E Angka 3 huruf a SE-24/PJ/2018:

Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa:

1)   pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;

2)   penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau

3)   pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, pada angka 2) diatur bahwa:

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian Barang Kena Pajak (BKP) oleh Penjual kepada Pembeli:

(1) Dalam hal Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN, dan berlaku ketentuan:

(a) Penjual yang sesuai ketentuan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP; dan

(b) DPP atas penyerahan BKP berupa nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) huruf b);

Maka, dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual harus juga termasuk BKP yang merupakan bonus dari transaksi tersebut dengan DPP sebesar nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan atau nilai pasar (dalam hal nilai kesepakatan tidak ada/ diketahui).

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami