• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Konfirmasi Status Wajib Pajak
  • Konfirmasi Status Wajib Pajak

    moderator(Moderator)29 Agt 2019 pukul 15.34

    TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA

    PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK

    TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH

    Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.

    Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah dilakukan:

    1.      melalui sistem informasi pada Instansi Pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

    2.      melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

    Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak. Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid. Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

    1.      nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

    2.      telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberikan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

    Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP. Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

    Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah atau KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal nomor PER 43/PJ/2015. Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.

    KPP meneliti permohonan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan, KPP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap dengan menggunakan contoh format sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 43/PJ/2015. Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan Keterangan Status Wajib Pajak. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, KPP mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.

    Instansi Pemerintah dapat melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung Konfirmasi Status Wajib Pajak.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami