• Forum
  • Amnesti Pajak
  • Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
  • Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

    moderator(Moderator)8 Agt 2019 pukul 19.27

    Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

    Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi:

    a.                  Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak;

    b.                 Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/atau

    c.                  Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

    Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak, termasuk:

    a.                  Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan:

    1.      Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:

    a)     SPT PPh Terakhir; dan

    b)     Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;

    2.      Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan

    3.      Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

    b.                 Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

    Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan Harta Bersih yang:

    a.                  diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

    b.                 masih dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

    Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019, merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan:

    a.                  masih dimiliki Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

    b.                 belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

    Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

    Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

    a.                  Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

    b.                 Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

    c.                  Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

    Wajib Pajak tertentu yang dikenakan Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) merupakan:

    a.                  Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

    b.                 Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); atau

    c.                  Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada huruf b, dengan ketentuan:

    1.      jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak Rp 632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan

    2.      jumlah penghasilan bruto yang bersumber:

    a)     dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

    b)     selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b,

    paling banyak Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

    Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir meliputi seluruh penghasilan yang:

    a.                  merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

    b.                 merupakan objek Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final,

    sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

    Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir ditentukan:

    a.                  bagi Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan:

    1.                  SPT PPh Terakhir;

    2.                  surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan, dalam hal SPT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam Surat Pernyataan; atau

    3.                  surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;

    b.                 bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan, berdasarkan:

    1.                  Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir yang diterbitkan paling akhir sebelum tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan;

    2.                  SPT PPh Terakhir, dalam hal belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; atau

    3.                  surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

    Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud di atas, berlaku tarif Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen). Surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto diakui sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data dan/atau informasi lain.

     

    Referensi:

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami