Peraturan PPN

Nicko Kurniawan23 Mei 2019 pukul 15.02
Dear All,

Saya memiliki perusahaan retail elektronik (jualan AC, TV, dan Kulkas), misal nama Toko saya PT ABC
Saya membutuhkan AC untuk kantor saya (di gedung yang sama)
Saya membeli AC dari toko saya sehingga mendapatkan faktur pajak atas nama PT ABC
Apakah faktur pajak tersebut bisa saya kreditkan (menjadi PPN Masukan) atas PT ABC pula ?


Terimakasih,
Nicko

 
Moderator25 Mei 2019 pukul 18.41
Sesuai dengan informasi di atas, maka diketahui telah terjadi Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif.


A. Faktur Pajak Keluaran
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP-01/2012:
Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Selanjutnya pada Bagian I Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP-01/2012, dijelaskan bahwa:
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP-01/2012:
Sebaliknya, untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan demikian PKP tersebut Wajib memungut PPN atas transaksi Pemakaian Sendiri tersebut.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 PMK No.75/PMK.03/2010 stdtd. PMK-121/PMK.03/2015:
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Dengan demikian Faktur Pajak diterbitkan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Lain atau dengan Kode Transaksi "04" senilai Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.


B. Faktur Pajak Masukan
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) UU PPN huruf b:
(8)    Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Sehubungan dengan transaksi tersebut merupakan transaksi "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" atau dengan kata lain BKP yang dipakai sendiri tersebut tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami