• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  • Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

    Moderator28 Nov 2018 pukul 13.11

    Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

     

     

    • I. DASAR HUKUM
    1. Pasal 17D UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PMK-39/PMK.03/2018 (berlaku sejak 12 April 2018) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, PMK ini mencabut PMK-198/PMK.03/2013

     

    • II. WP YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

            WP yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai meliputi: (Pasal 9 ayat (2) PMK-39/PMK.03/2018)

    1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
    2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    3. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
    4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

     

     

    • III. PENELITIAN TERHADAP PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

            Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT. (Pasal 10 ayat (1) PMK-39/PMK.03/2018)

            Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap: (Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) PMK-39/PMK.03/2018)

    1. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
      1. dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
    2. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon; dan
      1. dilakukan penelitian dengan cara memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.
      2. berdasarkan penelitian terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan, penghitungan kelebihan pembayaran pajak memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
        1. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak dan tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
        2. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.
    3. Pajak Masukan yang dikreditkan dan/atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon.
      1. dilakukan penelitian dengan cara memastikan:
        1. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; dan/atau
        2. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.
      2. berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan, penghitungan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
        2. Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

     

     

     

    • IV. PENERBITAN SKPPKP (Pasal 11 PMK-39/PMK.03/2018)

            Berdasarkan hasil penelitian Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP, dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak. SKPPKP diterbitkan paling lama:

    1. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan orang pribadi;
    2. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Badan; atau
    3. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai,

    Berdasarkan hasil penelitian Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukan kepada Wajib Pajak, dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan diterbitkan paling lama:

    1. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan orang pribadi;
    2. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Badan; atau
    3. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai,

     

     

    • V. KETENTUAN TAMBAHAN (Pasal 12 PMK-39/PMK.03/2018)
    1. Dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri.

    Terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri ditindaklanjuti dengan penelitian

    1. Dalam hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

     

     

    • VI. KETENTUAN TAMBAHAN (Pasal 19 PMK-39/PMK.03/2018)
    1. Dalam hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu juga ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, tata cara Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti aturan dalam Pengembalian Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Pendahuluan dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4f) Undang-Undang PPN (Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga).
    2. Dalam hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar dan SPT tersebut:
      1. tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan; dan
      2. tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP,

    SPT tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

    1. Dalam hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, SPT tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
    2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP, terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

     

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami
    BAYAR
    PAJAK
    icon-mpn
    Web Info