Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Dear Pajakku 
 
Jenis usaha perdangangan komputer, mohon masukan jika dalam 1 tagihan terdiri dari item barang dan jasa pemasangan instalasi, sebagai contoh ilustrasi invoicenya 
 
Invoice No.123 
Barang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 100.000.000 
Jasa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp.&nbsp; &nbsp; &nbsp;5.000.000 
Jumlah&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 105.000.000 
PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp.&nbsp; &nbsp;10.500.000 
Total&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 115.500.000 
 
Pemahaman saya, atas transaksi ini terkena pemotongan PPh 23 atas jasa instalasi saja sebesar 2% dengan NPWP, mohon pencerahan atas transaksi ini yang menjadi objek PPh 23 dan dasar peraturan perpajakannya mengenai transaksi seperti ini 
 
Terima kasih&nbsp;

Pemotongan PPh atas 1 tagihan yang terdiri dari barang dan jasa

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 2 PMK-141/PMK.03/2015: 
(3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 
...&nbsp; 
2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan; 
 
Selanjutnya pada ayat ayat (4) huruf b, diatur bahwa: 
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan: 
b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2; 
 
Dengan demikian, yang menjadi nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai jasanya saja, dengan catatan dibuktikan dengan Faktur Pembelian. Dalam hal ini, sebaiknya Wajib Pajak Penjual membuat Faktur Penjualan/ Pembelian tersendiri atas barang/ material.

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

WP OP Luar Negeri

apabila wp op telah bekerja di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu, lalu tahun ini membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia, belum ber-NPWP 1. Apakah wp tsb perlu ber-NPWP ? 2. Bagaimana cara wp tsb melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia?

<ol>
<li>
Wajib Pajak (WP) yang telah bekerja di luar negeri dan membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia tetap wajib memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk melaporkan penghasilan dan aset yang dimiliki di Indonesia, serta untuk keperluan administrasi pajak lainnya.
</li>
<li>
Untuk melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia, WP tersebut perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
<ul>
<li>Mendaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.</li>
<li>Melaporkan aset yang dimiliki, termasuk tanah dan bangunan, dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Melakukan pembayaran pajak atas aset dan penghasilan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Terlambat Lapor SPT PPh Badan

SPT Badan yang belum dilaporkan atas Tahun Pajak berapa ya? Jika yang dimaksud untuk tahun 2023 maka pelaporan masih bisa dilakukan hingga batas akhir pelaporan per April 2024 Namun jika yang dimaksud adalah SPT Badan tahun pajak 2022 maka tentunya sudah melebihi batas akhir pelaporan dan akan dikenai denda Silahkan dipastikan melaporkan SPT yang belum terlapor dahulu, barulah melanjutkan melaporkan SPT Badan di tahun berjalan atau SPT tebaru

Saya belum lapor SPT PPh Badan tahun lalu, apakah sebaiknya saya lapor tahun ini? Kalau saya lapor apakah saya akan didenda karena tidak lapor tahun lalu?
&nbsp;

pelaporan spt tahunan

apabila ada perusahaan yang bangkrut dipertengahan tahun 2023, apakah tetap melaporkan spt badan 2023?

Dear Ibu Linda,
Apabila npwp atas perusahaan tersebut statusnya masih aktif untuk pelaporan SPT Tahunannya tetap dilakukan, jika memang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi bisa dilakukan pengajuan penutupan npwp ke KPP terdaftar
terima kasih

pengajuan penghapusan PKP

Dear Ibu Linda
Proses permohonan pencabutan PKP sekitar 6 bulan sejak pengajuan disampaikan dan biasanya akan ada pihak dari KPP ke lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan dokumen untuk di tandatangan, untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke AR KPP terdaftar
terima kasih

apakah akan dilakukan pemeriksaan jika kita melakukan pengajuan penghapusan pkp?

Insentif pajak 2024 untuk UMKM

Apakah ada insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah pada tahun 2024?

Hai rekan,
Pada tahun 2024, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berlaku. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait insentif pajak untuk UMKM:
<ol>
<li>Tarif Pajak Penghasilan</li>
<li>Pengurangan Tarif PPh</li>
<li>Pembatasan Tarif PPh</li>
<li>Keringanan Pajak UMKM</li>
<li>Insentif Pajak UMKM</li>
</ol>
Dengan memahami insentif pajak yang tersedia untuk UMKM pada tahun 2024, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut untuk meminimalkan biaya pajak dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.
&nbsp;

Balas

Balas

Topic Lainnya