• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • PELAPORAN PPN KMS
  • PELAPORAN PPN KMS

    Suprianto26 Okt 2018 pukul 18.07
    Dear Pajakku,


    163/PMK.03/2012

    pasal 8 
    ayat 1
    "Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak."

    ayat 3

    "Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri selain wajib melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan fotokopi lembar ketiga Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)."

    Pertanyaan :
    1. Bagaimana jika penyetoran dilakukan menggunakan ebilling, dokumen apa yang perlu dilaporkan?
    2. Jika terdapat kondisi tempat KMS ada di PATI (telah mendapatkan NPWP cabang), dan dikukuhkan sebagai PKP di kpp tambora (NPWP pusat), Apakah penyetoran dan pelaporan dilakukan seperti yang disebutkan dalam pmk  163/PMK.03/2012 psl 8 ayat 3?
    3. Untuk pekerja yang direkrut dikontrak selama 6 bulan, upah dibayarkan bulanan, apakah atas upah tersebut dikenaakan pph21, atau?

    Mohon pencerahannya 

    Terimakasih
    Moderator29 Okt 2018 pukul 23.02
    1. Yang perlu dilaporkan adalah SPT Masa PPN dan Surat Setoran Elektronik.
    2. Dalam hal ini PPN KMS harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan atau sesuai informasi di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi Pati.
    3. Ya, secara umum, atas penghasilan yang diterima oleh karyawan (antara lain: tukang, kuli bangunan) dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja.
    Namun, dalam hal orang pribadi tersebut memenuhi definisi penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PP-51/2008 stdtd. PP-40/2009 maka atas jasanya dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami
    BAYAR
    PAJAK
    icon-mpn
    Web Info