Laporan Per Negara atau Country by Country Report (CbC Report/ CBCR)

Moderator2 Mei 2018 pukul 15.37

Laporan Per Negara atau Country by Country Report (CbC Report)

 

Latar Belakang Implementasi CbC Report di Indonesia

                                                              

Dalam rangka menangani penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and ProfitShifting/BEPS) yang mengakibatkan ketidakadilan di dalam perpajakan, untuk mendorong transparansi WajibPajak di dalam melakukan transaksi afiliasi, serta sebagai wujud pelaksanaan komitmen Indonesia sebagainegara anggota G20 dan anggota Inclusive Framework on BEPS dalam mengimplementasikan standarminimum BEPS Action 13, Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.03/2016 (/sites/default/files/213~PMK.03~2016Per.pdf) tentang Jenis Dokumen dan/atau InformasiTambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yangMemiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (PMK-213). Berdasarkan ketentuan PMK-213tersebut, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan dan/atau menyampaikan tigajenis dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen induk (master file),dokumen lokal (local file), dan Laporan per Negara (CbC Report).

 

 

Apa itu Laporan per Negara?

Laporan Per Negara atau Country by Country Report (CbC Report) adalah salah satu dokumen transfer pricingyang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usahayang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoriataspajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Januari 2017,Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)(https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf) on theExchange of Country-by-Country Reports yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbC Reportdengan negara lain.

Dalam pelaksanaannya, CbC Report yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk ke DJPakan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) denganotoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) denganIndonesia. Melalui AEoI tersebut, secara resiprokal Indonesia juga akan menerima pertukaran CbC Report terkaitdengan Wajib Pajak Indonesia yang entitas induknya berdomisili di luar negeri dari negara/yurisdiksi tempat EntitasInduk tersebut berdomisili.

 

 

CbC Report memuat informasi mengenai:

  1. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggotaGrup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  2. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi; dan
  3. penjelasan lain yang relevan dengan informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2.

 

Entitas yang Dilaporkan dalam CbC Report

  1. Entitas yang dilaporkan (dicakup) dalam CbC Report disebut sebagai Entitas Konstituen yang terdiri dari:
  1. Entitas Induk tertinggi (Ultimate Parent Entity/UPE);
  2. Setiap anggota Grup Usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk (baik UPEmaupun non-UPE) untuk keperluan pelaporan keuangan;
  3. Setiap anggota Grup Usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Indukkarena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 

 

Siapa yang Wajib Menyampaikan CbC Report?

  1. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan UPE dari suatu Grup Usaha dengan peredaran brutokonsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajibmenyelenggarakan dan menyampaikan CbC Report ke DJP. Penyampaian CbC Report melaluimekanisme ini disebut sebagai primary filing. Kewajiban ini juga berlaku bagi UPE yang seluruhanggota grup usahanya merupakan Wajib Pajak dalam negeri.
  2. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha yang UPE-nya merupakan subjekpajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan&euro750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) wajib menyampaikan CbC Report ke DJP.Penyampaian CbC Report melalui mekanisme ini disebut sebagai local filing. Pada dasarnyamekanisme local filing diwajibkan hanya apabila Indonesia tidak dapat mendapatkan CbC Report UPEdi luar negeri melalui mekanisme AEoI. Oleh karena itu, mekanisme local filing hanya diwajibkankepada anggota Grup Usaha di Indonesia apabila UPE-nya berdomisili di negara atau yurisdiksi yang:
  1. tidak mewajibkan penyampaian CbC Report;
  2. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakannamun tidak memiliki QCAA; atau
  3. memiliki QCAA namun terjadi systematic failure sehingga CbC Report tidak dapat diperolehpemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui AEOI.

 

 

Perlu Diperhatikan mengenai Mekanisme Penyampaian CbC Report

Dalam hal terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang wajib menyampaikan CbC Reportmelalui mekanisme local filing, kewajiban penyampaian CbC Report tersebut dapat dilaksanakan olehsalah satu entitas konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri tersebut sepanjang EntitasInduk di luar negeri menunjuk salah satu entitas konstituen di Indonesia untuk menyampaikan CbCReport ke DJP. Namun, setiap entitas konstituen di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi.

Mekanisme local filing tidak diwajibkan apabila UPE di luar negeri menunjuk Pengganti Entitas Induk(Surrogate Parent Entity) yang berdomisili di negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA denganIndonesia dan CbC Report dapat diperoleh melalui AEOI. Dalam hal demikian, setiap anak usaha diIndonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi.

 

Wajib Pajak dengan transaksi afiliasi atau anggota grup usaha

Jika Wajib Pajak Badan memiliki transaksi afiliasi atau merupakan anggota Grup Usaha maka Wajib Pajak Badantersebut harus menyampaikan Notifikasi. Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki transaksi afiliasi tetapi merupakananggota Grup Usaha tetap diharuskan menyampaikan Notifikasi. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan adalahSubjek Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

Notifikasi merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke DJP yang menyatakan bahwaWajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan CbC Report.

 

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria kewajiban CbC Report

Jika Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Badan yang diwajibkan menyelenggarakan dan/atau menyampaikan CbC Reportharus menyampaikan CbC Report sesuai dengan ketentuan di bawah ini.

 

Bagaimana Cara Menyampaikan CbC Report?

  1. CbC Report disampaikan bersamaan dengan penyampaian Notifikasi.
  2. CbC Report disampaikan melalui laman DJP Online. (https://djponline.pajak.go.id) atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.
  3. CbC Report disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format file XML. (/sites/default/files/cbc-xml-schemav1.0. zip). CbC Report tidak diperkenankan disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) maupun dalam format file selain XML. Panduan pembuatan CbC Report dalam format file XML (/sites/default/files/CBC report supplementary DGT updated 11 April 2018.xlsx).

 

 

Kertas Kerja (Worksheet)

Wajib Pajak Badan dalam negeri yang merupakan UPE di Indonesia yang memiliki kewajiban menyampaikan CbC Report harus menyelenggarakan CbC Report melalui pembentukan Worksheet. Worksheet tersebut disampaikan ke DJP bersama dengan penyampaian CbC Report.

 

Referensi:

http://www.pajak.go.id/cbcr

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info