Tentang Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Moderator9 Mei 2018 pukul 22.10

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

Artikel ini membahas definisi dan batasan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana iatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  1.    tempat kedudukan manajemen;
  2.    cabang perusahaan;
  3.    kantor perwakilan;
  4.    gedung kantor;
  5.    pabrik;
  6.     bengkel;
  7.    gudang;
  8.    ruang untuk promosi dan penjualan;
  9.     pertambangan dan penggalian sumber alam;
  10.     wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  11.    perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  12.     proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,

  1.    sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12
  2.    (dua belas) bulan;
  3.    orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
  4.    bebas;
  5.     agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
  6.    bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
  7.     menanggung risiko di Indonesia; dan
  8.    komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
  1.    atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
  1.   kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

 

Referensi:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

 

Moderator28 Mei 2018 pukul 22.38
Peraturan perundang-undangan perpajakan pada dasarnya tidak membatasi metode/cara transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP), tetapi hanya mengatur bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas tiap metode/cara transaksi tersebut.
 
Dalam hal ini, WP bebas saja memilih mata uang yang akan dipergunakan untuk penagihan (invoice). Akan tetapi untuk tujuan perpajakan, antara lain penerbitan Faktur Pajak (FP), nilai transaksi (dalam mata uang asing) tersebut harus dikonversikan ke Rupiah menggunakan Kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
 
Terkait dengan kepada siapa penagihan dilakukan atau nama pembeli dalam FP, itu kembali lagi pada substansi transaksinya, siapa pihak yang menerima BKP/ JKP tersebut. Jika yang menerima BKP/ JKP tersebut adalah BUT, maka FP diterbitkan atas nama BUT tersebut. Demikian sebaliknya, dalam hal yang menerima manfaat adalah headquarter (kantor pusat) WP tersebut, maka diterbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang/ Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info