Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Dear oderator, 
 
Saya mau bertanya, 
 
Apabila OP yang pada tahun 2017 mempunyai Penghasilan Bruto dari Pekerjaan Bebas lebih dari IDR 4.8 M, apakan masih bisa pakai tarif PPh final 1 %? 
PAda tahun 2016, Penghasilan OP ini tidak lebih dari IDR 4.8 M dan menggunakan Norma Perhitungan. 
 
Thx

Pekerjaan Bebas OP yang lebih dari IDR 4.8M

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP-46/2013 jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3) PMK-107/PMK.03/2013:

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan dari objek PPh Final sesuai PP-46/2013. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud meliputi: 

<ol>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; olahragawan;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pengarang, peneliti, dan penerjemah;.</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; agen iklan;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pengawas atau pengelola proyek;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; perantara;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; petugas penjaja barang dagangan;</li>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp; agen asuransi; dan</li>
 <li style="margin:0px 0px 10.66px 48px">&nbsp;&nbsp; distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.</li>
</ol>

&nbsp;

Dengan demikian Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dapat dikenakan PPh Final sesuai PP-46/2013.

&nbsp;

&nbsp;

Referensi:

<ol>
 <li style="margin:0px 0px 0px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</li>
 <li style="margin:0px 0px 10.66px 48px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</li>
</ol>

mohon diklarifikasi, apakah penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari: pekerjaan bebas atau usaha? 
 
Sebagai informasi, penghasilan yang diterima oleh WP dapat dikategorikan ke 4 kelompok, yaitu: 
1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; 
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha;dan 
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 
 
Penghasilan yang merupakan objek PPh Final sesuai PP-46/2013 yaitu hanya penghasilan sebagaimana dimaksud degan angka 2:&nbsp;<span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); cursor: text; font-family: sans-serif,Arial,Verdana,&quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20.8px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;">penghasilan dari usaha dan kegiatan. 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, sehingga bukan merupakan objek PPh Final sesuai PP-46/2013.

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

PPh 21 Bukan Karyawan

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Pajak untuk Freelancer

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

PPh 23 Dikreditkan Saat Pelaporan Pajak Tahunan

Sepanjang bukti pemotongan pph 23 tidak cacat maka dapat dikreditkan pada pph tahunan badan/perorangan tahun yang sama dengan bukti potong 23 dibuat.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada&nbsp;tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong.

Halo kak, apakah PPH 23 dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan?
Terima kasih

Batasan Nilai Pembayaran PPh 25

Apakah ada batasan nilai pembayaran untuk dikenakan PPH 25

PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. PPh 25 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. PPh 25 tidak termasuk bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25 maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Pajak rokok elektrik

DJP punya strategi apa untuk memastikan bahwa pajak rokok elektrik diterapkan dengan baik dan tanpa kendala? Gimana cara mereka menjalankan ini secara efisien? Karena saya adalah pengusaha dagang rokok elektrik, apa ini akan berdampak pada pricing product? Terima kasih

Selamat Sore,
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menjalankan pengawasan ketat, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam penerapan pajak rokok elektrik. Sebagai pengusaha dagang rokok elektrik, penerapan pajak rokok elektrik dapat berdampak pada harga produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terkait dan memperhitungkan dampaknya dalam penetapan harga produk.

Balas

Balas

Topic Lainnya