Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Dear Pajakku, 
 
 
PT A Pada tahun 2016 jumlah Omset kurang dari 4,8 M, sehingga pada tahun 2017 PT A melakukan penyetoran PPh 4(2) Final atas Omset (1%), namun pada akhir tahun 2017 Omset PT. A melebihi 4,8 M. 
 
Pertanyaan : 
 
1. Apakah SPT Tahunan 2017 tetap dilaporkan Final? 
 
 
Terimakasih

Pasal 31 E atau PPh 4(2) Final atas Omset?

Jawaban: 
Ya, Penghitungan di atas merupakan Penghitungan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari sd. Desember 2015. Sehingga dalam masa-masa pajak tersebut WP membayar angsuran PPh Pasal 25 (tetap) sebesar Rp&nbsp; 2.000.000.

Dalam kondisi tersebut, pada tahun pajak 2019 WP wajib menggunakan mekanisme PP-46/2013.&nbsp; 
 
Mekanisme PPh 25/29 atau PP-46/2013 bukan pilihan bagi WP yang omset tahun sebelumnya kurang dari Rp 4,8 milyar. Jadi, jika omsetnya kurang dari Rp 4,8 milyar, tahun berikutnya wajib PP-46/2013. Demikian sebaliknya.

<div>Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) s.d (3) PP-46/2013: 
(2)&nbsp;Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 
(3)&nbsp;Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. 
(4)&nbsp;Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.</div>

<div> 
Dengan demikian, dasar penerapan mekanisme penghitungan PPh Badan terhutang adalah peredahan bruto tahun sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, SPT Tahunan PPh 2017 PT A menggunakan mekanisme PP-46/2017.</div>

<div> 
Namun perlu diperhatikan, sesuai dengan ayat (4), WP tersebut wajib menggunakan mekanisme PPh Pasal 25/29 untuk tahun pajak 2018. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh 2017 (form 1771 hal. 2) WP harus memperhitungkan Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak di tahun 2018 yang perhitungangannya menggunakan tarif pasal 17 atau 31E UU PPh.</div>

Dear Pak Moderator, 
 
Jika tahun 2018 ternyata Omset PT. A, kurang dari 4,8 M. 
 
Pertanyaan : 
 
1. Apakah untuk tahun 2019, PT A wajib menggunakan mekanisme PP-46/2017, atau PT A bebas memilih akan menggunakan mekanisme perhitungan&nbsp; PP-46/2017 atau wajib menggunakan&nbsp;menggunakan tarif pasal 17 atau 31E UU PPh. 
 
 
Terimakasih

Dear Pak Moderator, 
 
Menanggapi tulisan pak Moderator: &quot;Namun perlu diperhatikan, sesuai dengan ayat (4), WP tersebut wajib menggunakan mekanisme PPh Pasal 25/29 untuk tahun pajak 2018. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh 2017 (form 1771 hal. 2) WP harus memperhitungkan Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak di tahun 2018 yang perhitungangannya menggunakan tarif pasal 17 atau 31E UU PPh.&quot; 
 
Menurut petunjuk di lampiran PMK No. 107/PMK.011/2013 angka 7 dijelaskan Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25-nya sebagai berikut: 
 
Contoh: 
Pada Tahun Pajak 2014 Wajib Pajak PT Pandiro Anugerah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri ini. Berdasarkan pembukuan yang dilakukan diketahui bahwa peredaran bruto usaha sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014 berjumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).&nbsp;Dengan demikian pada Tahun Pajak 2015 PT Pandiro Anugerah dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bulan Januari 2015 seluruh peredaran bruto PT Pandiro Anugerah adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain&nbsp;(bukan PPh final) adalah sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). 
&nbsp;Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut: 
&nbsp; 
Penghasilan bruto sebulan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 200.000.000,00 
&nbsp;Biaya-biaya&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 150.000.000,00 
&nbsp;Penghasilan neto sebulan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 50.000.000,00 
&nbsp;Penghasilan neto sebulan disetahunkan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 600.000.000,00 
&nbsp;PPh terutang (12,5% x Rp 600.000.000,00)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 75.000.000,00 
&nbsp;Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 51.000.000,00 
&nbsp;PPh kurang bayar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 24.000.000,00 
&nbsp;Angsuran PPh Pasal 25&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 2.000.000,00 
&nbsp;1/12 x Rp 24.000.000,00) 
&nbsp; 
Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan Desember 2015 adalah Rp2.000.000,00. 
 
Apakah hitungan ini bisa diterapkan juga untuk menghitungan Angsuran PPh 25 bulan berikutnya? 
&nbsp;

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

PPh 21 Bukan Karyawan

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Pajak untuk Freelancer

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

PPh 23 Dikreditkan Saat Pelaporan Pajak Tahunan

Sepanjang bukti pemotongan pph 23 tidak cacat maka dapat dikreditkan pada pph tahunan badan/perorangan tahun yang sama dengan bukti potong 23 dibuat.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada&nbsp;tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong.

Halo kak, apakah PPH 23 dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan?
Terima kasih

Batasan Nilai Pembayaran PPh 25

PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. PPh 25 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. PPh 25 tidak termasuk bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25 maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Apakah ada batasan nilai pembayaran untuk dikenakan PPH 25

Pajak rokok elektrik

DJP punya strategi apa untuk memastikan bahwa pajak rokok elektrik diterapkan dengan baik dan tanpa kendala? Gimana cara mereka menjalankan ini secara efisien? Karena saya adalah pengusaha dagang rokok elektrik, apa ini akan berdampak pada pricing product? Terima kasih

Selamat Sore,
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menjalankan pengawasan ketat, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam penerapan pajak rokok elektrik. Sebagai pengusaha dagang rokok elektrik, penerapan pajak rokok elektrik dapat berdampak pada harga produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terkait dan memperhitungkan dampaknya dalam penetapan harga produk.

Balas

Balas

Topic Lainnya