Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Dear Moderator, 
 
PT A pada bulan Mei 17 melaporkan SPT PPN dengan 1 faktur PK Rp. 10.000.000 dan kompensasi dari masa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000. PT A juga melakukan pembayaran SSP PPN sebesar Rp. 9.000.000 di awal - awal bulan Juni. Pada awal bulan Juli, lawan transaksi dari faktur pajak keluaran tersebut meminta faktur pengganti menjadi 031 dan akan menyetorkan PPN tersebut secara mandiri sehingga terjadi kelebihan setor atas SPT PPN masa Mei 17. 
 
Pertanyaannya : 
- Apakah PT A dapat melakukan PBK atas SSP yang telah dilaporkan pada masa SPT PPN masa Mei normal tersebut? apakah ada peraturan yang mengatur bahwa SSP tidak dapat&nbsp;dilakukan pemindahbukuan apabila sudah terlapor kedalam SPT ? 
- Apabila PT A dapat melakukan PBK, apakah PT A melakukan PBK dengan menggunakan SSP Rp 9.000.000 yang mereka setorkan atau menggukanan SSP Rp. 10.000.000 dari lawan transaksinya? 
- Jika PT A dapat melakukan PBK, apakah SSP tersebut dapat diPBKkan ke SPT PPh 4(2) masa Mei? 
 
Terimakasih

Syarat Pemindahbukuan (Pbk)

<div>Sesuai Pasal 17 ayat (7) PMK-242/PMK.03/2014: 
Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan. 
&nbsp;</div>

<div>Dengan demikian, apabila SSP tersebut sudah digunakan untuk melunasi SPT, maka tidak dapat lagi dilakukan Pemindahbukuan (Pbk). Dalam kasus di atas, SSP senilai Rp. 9.000.000 tersebut tidak dapat di Pbk karena sudah diperhitungkan dalam pelunasan SPT Masa sebelumnya. 
&nbsp;</div>

<div>Akan tetapi WP berhak melakukan Pbk atas SSP senilai Rp 10.000.000 (yang belum diperhitungkan) tersebut.&nbsp; 
 
Catatan: 
Sesuai Pasal 17 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014: P<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ermohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor. Oleh karena itu, Saran kami, demi kelancaran dalam permohonan Pbk, ebilling Rp 10.000.000 tersebut sebaiknya dibuka oleh PKP Penjual. Namun apabila sudah terlanjur menggunakan ebilling yang dibuka oleh Pembeli, maka, permohonan Pbk diajukan oleh Pembeli tersebut.</div>

<div> 
Referensi: 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak</div>

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

WP OP Luar Negeri

<ol>
<li>
Wajib Pajak (WP) yang telah bekerja di luar negeri dan membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia tetap wajib memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk melaporkan penghasilan dan aset yang dimiliki di Indonesia, serta untuk keperluan administrasi pajak lainnya.
</li>
<li>
Untuk melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia, WP tersebut perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
<ul>
<li>Mendaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.</li>
<li>Melaporkan aset yang dimiliki, termasuk tanah dan bangunan, dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Melakukan pembayaran pajak atas aset dan penghasilan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
</ol>

apabila wp op telah bekerja di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu, lalu tahun ini membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia, belum ber-NPWP 1. Apakah wp tsb perlu ber-NPWP ? 2. Bagaimana cara wp tsb melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia?

Terlambat Lapor SPT PPh Badan

Saya belum lapor SPT PPh Badan tahun lalu, apakah sebaiknya saya lapor tahun ini? Kalau saya lapor apakah saya akan didenda karena tidak lapor tahun lalu?
&nbsp;

SPT Badan yang belum dilaporkan atas Tahun Pajak berapa ya? Jika yang dimaksud untuk tahun 2023 maka pelaporan masih bisa dilakukan hingga batas akhir pelaporan per April 2024 Namun jika yang dimaksud adalah SPT Badan tahun pajak 2022 maka tentunya sudah melebihi batas akhir pelaporan dan akan dikenai denda Silahkan dipastikan melaporkan SPT yang belum terlapor dahulu, barulah melanjutkan melaporkan SPT Badan di tahun berjalan atau SPT tebaru

pelaporan spt tahunan

apabila ada perusahaan yang bangkrut dipertengahan tahun 2023, apakah tetap melaporkan spt badan 2023?

Dear Ibu Linda,
Apabila npwp atas perusahaan tersebut statusnya masih aktif untuk pelaporan SPT Tahunannya tetap dilakukan, jika memang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi bisa dilakukan pengajuan penutupan npwp ke KPP terdaftar
terima kasih

pengajuan penghapusan PKP

apakah akan dilakukan pemeriksaan jika kita melakukan pengajuan penghapusan pkp?

Dear Ibu Linda
Proses permohonan pencabutan PKP sekitar 6 bulan sejak pengajuan disampaikan dan biasanya akan ada pihak dari KPP ke lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan dokumen untuk di tandatangan, untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke AR KPP terdaftar
terima kasih

Insentif pajak 2024 untuk UMKM

Apakah ada insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah pada tahun 2024?

Hai rekan,
Pada tahun 2024, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berlaku. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait insentif pajak untuk UMKM:
<ol>
<li>Tarif Pajak Penghasilan</li>
<li>Pengurangan Tarif PPh</li>
<li>Pembatasan Tarif PPh</li>
<li>Keringanan Pajak UMKM</li>
<li>Insentif Pajak UMKM</li>
</ol>
Dengan memahami insentif pajak yang tersedia untuk UMKM pada tahun 2024, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut untuk meminimalkan biaya pajak dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.
&nbsp;

Balas

Balas

Topic Lainnya