Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Bagaimana pemerintah mengatasi potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela?

Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Amnesti Pajak

Amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela (PPS) adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Amnesti pajak berlaku pada tahun 2016-2017, sedangkan PPS akan berlaku mulai Januari 2022. Untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan amnesti pajak dan PPS, pemerintah telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang ingin mengikuti program ini, antara lain:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan dan surat pernyataan tambahan yang berisi informasi lengkap dan benar tentang harta yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan final atas harta yang diungkapkan dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 2% untuk harta di dalam negeri dan 4% untuk harta di luar negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus mempertahankan harta yang diungkapkan di dalam negeri selama tiga tahun sejak tanggal pengungkapan, kecuali untuk keperluan investasi, pembayaran utang, atau kebutuhan mendesak lainnya</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak yang sudah pernah mengikuti amnesti pajak pada tahun 2016-2017 harus melaporkan perkembangan harta yang telah diungkapkan pada saat itu dan membayar pajak penghasilan final atas kenaikan harta dengan tarif yang sama dengan tarif amnesti pajak</li>
</ol>
Jika wajib pajak tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Proses Audit Orang/Perusahaan yang Amnesti Pajak

Bagaimana proses audit terhadap orang atau perusahaan yang mengikuti Amnesty Pajak?

Poin penting pemeriksaan pasca tax amnesty adalah :
<ol>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Restitusi dan/atau Kompensasi;</li>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau</li>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan khusus terhadap:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang telah menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang menerbitkan bukti potong PPh yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh; dan/atau</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak yang bersumber dari analisis risiko Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan prioritas Wajib Pajak Badan, untuk Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya mengikuti Pengampunan Pajak,</li>
</ul>
</li>
</ol>

Perbedaan Amnesti Pajak dan PPS

Tax Amnesty dapat diartikan sebagai pengampunan pajak atau salah satu program pemerintah yang digunakan untuk menghapus pajak dimana harus dibayarkan dengan cara pengungkapan harta wajib pajak yang bersangkutan dan membayar uang tebusan sedangkan PPS sendiri memberi kesempatan bagi WP atau wajib pajak untuk mengungkap kewajiban terkait perpajakan yang belum diselesaikan secara sukarela.&nbsp;

Apa perbedaan signifikan antara amnesti pajak dan PPS dalam hal penerimaan pelaporan dan pembayaran pajak?

 Perbandingan antara amnesti pajak dan pengungkapan sukarela 

Amnesti pajak dan Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah dua program yang berbeda dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:
<ol class="list-outside list-decimal marker:font-mono marker:text-sm pl-11">
<li>Pengertian:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan membayar pajak yang terutang dengan pengampunan pajak atas harta tersebut, sedangkan PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran harga pajak yang tersedia
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Tujuan:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memindahkan harta dari luar negeri ke dalam negeri, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Mekanisme:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak, wajib pajak mengungkapkan harta, membayar uang tebusan, dan mendapatkan pengampunan pajak atas harta yang diungkapkan, sedangkan dalam PPS, wajib pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan membayar harga pajak yang tersedia
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Perbedaan: 
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti pajak lebih fokus pada pengampunan pajak dan melibatkan pengampunan pajak atas harta yang diungkapkan, sementara PPS lebih fokus pada kepatuhan sukarela wajib pajak dan tidak selalu melibatkan pengampunan pajak.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Bagaimana perbandingan antara amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan?

Manfaat Mengikuti Amnesti Pajak bagi WP

Selamat Malam Rekan,
Amnesti pajak sering diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.&nbsp;
Manfaat dari amnesti pajak bagi wajib pajak antara lain dapat merevisi SPT yang belum sempurna atau ada harta perolehan yang harus dilaporkan tetapi belum dicatatkan. Dampak dari amnesti pajak bagi negara antara lain meningkatkan penerimaan pajak, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia, menanam modal baru yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyerap tenaga kerja, dan menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, amnesti pajak juga dapat mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan likuiditas domestik serta perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta.

Mengapa amnesti pajak sering diimplementasikan oleh pemerintah? Apa manfaat dan dampaknya bagi wajib pajak?

Konsekuensi yang Diperhatikan dalam PPS

Selamat Sore Rekan,
Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran harga pajak yang tersedia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. PPS tidak selalu melibatkan pengampunan pajak. Namun, jika WP tidak melakukan pengungkapan atas hartanya, maka akan dikenai sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
.

Apakah pengungkapan sukarela selalu melibatkan pengampunan pajak, atau apakah ada konsekuensi tertentu yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak?

Balas

Balas

Komentar

Topic Lainnya