Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

<p>Bagaimana pengenaan pajaknya jika perusahaan A memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk membangun rumah di atas tanah milik pihak ketiga?</p>

Pengenaan pajak bagi perusahaan developer yang membangun di tanah pihak ketiga

<p>Hai Rekan,</p>
<p>Ketetapan PPh yang dibebankan kepada perusahaan <em>developer</em>&nbsp;perumahan berdasarkan pada penghasilan yang diterimanya yang berasal dari penjualan produk perumahan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan penjualan perumahan yang memberikan penghasilan bagi&nbsp;<em>developer</em>. Perhitungan atas PPH Final 4 ayat 2 Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara mengalikan besaran pajak yang dikenakan tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan pembeli atau pemakai jasa. Selain Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi seperti yang telah dijelaskan,<em>&nbsp;developer</em>&nbsp;memiliki kewajiban memungut pajak atas gaji para karyawan mereka, pembayaran jasa kepada pihak ketiga, dan lain sebagainya.</p>

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

<p><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.</span></p>

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.</span></p>

Mudah dan Nyaman

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol<i> security platform&nbsp;</i>dan<i> security expert,</i> Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.</span></p>

Protect Plus

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.</span></p>

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Perbedaan Tarif BPHTB PHAT dan PHATB

<p>Selamat malam rekan,</p>
<p>BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB yang ditetapkan adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Untuk perolehan hak atas tanah dan perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak ada perbedaan tarif BPHTB. Keduanya memiliki tarif yang sama, yaitu 5% dari harga jual yang dikurangi dengan NPOPTKP.</p>
<p>Terima kasih</p>

<p>Apa Perbedaan Tarif BPHTB untuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?</p>

<p>Dear Ibu Sukmawati</p>
<p>Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak<br />𝐁𝐏𝐇𝐓𝐁=𝐓𝐀𝐑𝐈𝐅&times;(𝐃𝐏𝐏&minus;𝐍𝐏𝐎𝐏).</p>
<p><br />Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 %(lima persen)</p>

Dampak Perubahan Nilai Properti

<p>Apa dampak perubahan nilai properti terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pemilik properti?</p>

<p style="text-align: justify;">Perubahan nilai properti dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dapat memengaruhi pemilik properti. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain</p>
<ol>
<li><strong>Peningkatan Beban Keuangan Pemilik Properti</strong></li>
<li><strong>Peningkatan PBB</strong></li>
<li><strong>Perubahan Kondisi Ekonomi</strong></li>
<li><strong>Perubahan Dalam Nilai Aset</strong></li>
</ol>

Cara Pemerintah Menangani Ketidakpatuhan Pembayaran PBB

<p>Pemberian Penyuluhan kepada Wajib Pajak</p>
<p>Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar PajakBumi dan Bangunan.</p>

<p>Bagaimana pemerintah menangani kasus ketidakpatuhan atau kelalaian pembayaran PBB oleh wajib pajak?</p>

Pembelian Properti atas Nama Beberapa Orang

<p>Kewajiban pajak atas kepemilikan rumah dan tanah oleh beberapa orang dapat bervariasi tergantung pada hukum pajak properti di negara atau wilayah tertentu. Umumnya, pajak properti dapat dikenakan berdasarkan total nilai properti dan dibagi di antara pemilik sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau pihak berwenang setempat untuk memahami kewajiban pajak spesifik dalam situasi tersebut. Untuk wilayah Indonesia, aturan mengenai pajak properti untuk kepemilikan bersama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa objek pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, termasuk badan hukum, dikenakan pajak berdasarkan persentase hak atas tanah dan/atau bangunan masing-masing. Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (2) menegaskan bahwa besarnya pajak PBB yang terutang untuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan persentase hak atas tanah dan/atau bangunan masing-masing. Jadi, dalam situasi kepemilikan bersama, kewajiban pajak akan didasarkan pada persentase kepemilikan masing-masing pemilik.</p>

<p>Jika kita ingin membeli rumah dan tanah atas nama beberapa orang, bagaimana kewajiban pajak yang berlaku?</p>

Kewajiban Perpajakan atas Penjualan Properti

<p>Ketika menjual properti yang sertifikatnya terdaftar atas nama pengurus, ada beberapa jenis pajak yang perlu dipertimbangkan dan dibayarkan. Pajak pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi tanggung jawab penjual sebagai penerima uang hasil transaksi. Pajak kedua adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang biasanya dibayar dalam masa satu tahun dan menjadi tanggung jawab penjual rumah. Pajak ketiga adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi pajak penjualan rumah yang ditanggung oleh pembeli. Selain itu, ada juga biaya notaris yang menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik properti, namun hal ini bersifat negotiable antara penjual atau pembeli</p>

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col pb-9 text-sm">
<div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-13">
<div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion">
<div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="aa7e0340-1d4b-4200-b8dd-520702819c41">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Bagaimana kebijakan pajak yang berlaku ketika menjual properti yang sertifikatnya terdaftar atas nama pengurus? Apa saja jenis pajak yang perlu dipertimbangkan dan dibayarkan dalam situasi seperti ini? Terima kasih.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="mt-1 flex justify-start gap-3 empty:hidden">
<div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center lg:justify-start mt-0 gap-1 visible"><button class="flex items-center gap-1.5 rounded-md p-1 pl-0 text-xs hover:text-gray-950 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
<div class="flex gap-1">&nbsp;</div>
<div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Balas

Balas

Komentar

Topic Lainnya