Jakarta

Bandung

Bali

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Pajak-Bumi-dan-Bangunan-(PBB)-dan-Bea-Perolehan-Hak-atas-Tanah-dan-Bangunan-(BPHTB)&page=1

punya penghasilan, bayar pajak tapi NPWP statusnya NE?

Jika status NPWP NE berarti penghasilan tidak lebih dari 5 juta dalam artian lainnya tidak wajib lapor. Tidak akan terkena denda jika lapornya tidak telat pada tahun ini.

min aku mau nanya, aku punya penghasilan gaji, bayar pajak, tapi status NPWP nya NE, tahun kemaren gak lapor SPT. apakah ada dendanya, dan kalo ada kira2 berapa?

NIK jadi NPWP, Semua orang menjadi WP?

Ketika nanti peraturan NIK jadi NPWP di pertengahan 2024 berlaku, bagi yang waktu registrasi di sekuritas tanpa NPWP. Apa itu artinya semua trader/investor crypto/saham yang lewat bursa, bakal semuanya dibuatkan NPWP jabatan oleh DJP terlepas berapapun nilainya? Atau semua investor/trader bakal dijadikan WP/wajib pajak secara otomatis?
Begitu juga dengan segala jenis transaksi di perbankan (transfer/kartu kredit) menjadi subjek pajak oleh DJP, berapapun nilainya?
Jika ya, apakah mungkin pada akhirnya bisa terjadi pengenaan sanksi massal bagi investor yang tidak tahu apa2, kemudian diminta membuat SPT beserta dikenakan sanksi administratif seperti denda?

Selamat malam rekan,
Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap trader/investor crypto/saham?
<ol>
<li>Semua trader/investor yang melakukan transaksi melalui bursa saham atau platform crypto akan diwajibkan memiliki NPWP. Ini berlaku terlepas dari nilai transaksi yang dilakukan. Jadi, baik trader/investor dengan nilai transaksi besar maupun kecil akan diberikan NPWP.</li>
<li>Pendaftaran NPWP ini akan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh trader/investor dapat dipantau dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.</li>
</ol>
Bagaimana dengan transaksi perbankan seperti transfer dan kartu kredit?
<ol>
<li>Semua jenis transaksi perbankan, termasuk transfer dan penggunaan kartu kredit, juga akan menjadi subjek pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini berlaku untuk transaksi apa pun, tanpa memandang nilai transaksi.</li>
<li>NIK akan digunakan sebagai NPWP dalam hal ini.</li>
</ol>
Apakah ada risiko sanksi bagi investor yang tidak tahu apa-apa?
<ol>
<li>Ya, ada potensi sanksi administratif jika investor tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, DJP biasanya memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum memberlakukan sanksi massal.</li>
<li>Sanksi yang mungkin dikenakan termasuk denda administratif dan kewajiban mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, penting bagi semua investor untuk memahami kewajiban perpajakan dan memastikan mereka memiliki NPWP yang valid.</li>
</ol>
Terima kasih

PPh 21 Bukan Karyawan

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

susi

PKP&nbsp;(Pengusaha Kena Pajak) adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Syarat Utama Pengukuhan PKP:Penghasilan Bruto Setahun: Bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari&nbsp;Rp4,8 miliar, wajib mengajukan pengukuhan PKP.
<ul>
<li>Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, ada dua pilihan:
<ul>
<li>Tidak Wajib Menjadi PKP: Wajib pajak tidak diwajibkan menjadi PKP.</li>
<li>Tetap Bisa Mengajukan Pengukuhan PKP: Meskipun penghasilan di bawah batas tersebut, wajib pajak tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP.</li>
</ul>
</li>
<li>Pengajuan Pengukuhan PKP: Pengajuan dapat dilakukan di&nbsp;Kantor Pelayanan Pajak (KPP)sesuai dengan area tempat tinggal atau usaha berada.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
<ol start="2">
<li style="font-weight: var(--cib-type-subtitle2-stronger-font-weight);">Syarat Umum Pengukuhan PKP:
<ul>
<li>Formulir Pengukuhan PKP</li>
<li>Fotokopi Identitas Diri Seluruh Pengurus: KTP untuk WNI dan Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA.</li>
<li>Fotokopi NPWP Seluruh Pengurus</li>
<li>Fotokopi Akta Pendirian (untuk Pusat) dan Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk Cabang).</li>
</ul>
</li>
</ol>
Jadi, jika pengusaha memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai PKP untuk menghindari masalah di masa mendatang.

apakah bisa wajib pajak orang pribadi tidak mau menjadi PKP? krn penghasilan diatas 4.8m dikarenakan ada pemotongan pph 23 yg dipinjam untuk transaksi oleh PT wajib pajak op

PEMBERITAHUAN NPPN 

Selamat pagi,bapak,ibu. izin bertanya:
Sesuai dgn pmk 54/pmk.03/2021 tgl 31/5/2021 pasal 5, wp op yg melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas dgn peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 M setahun dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan NPPN. tanya :
1. apakah wp op semata-mata dgn status hanya PEGAWAI SWASTA, WAJIB menyampaikan NPPN sebelum akhir maret 2024 ini.(penghasilan dari gaji di bawah Rp. 4,8 M setahun)
2. apakah penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori pekerjaan bebas?
3. wp op yg melakukan kegiatan usaha UMKM, apakah bisa mengajukan surat keterangan bebas pemotong (SKB) untuk PPh pasal 21 ?
mohon pencerahannya. Terima kasih.🙏
&nbsp;
&nbsp;

baik, bapak/ibu Reviarmana
terima kasih atas pencerahannya🙏

<ol>
<li>
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan pegawai swasta dan memiliki penghasilan di bawah Rp. 4,8 juta per tahun wajib menyampaikan NPPN sebelum akhir Maret 2024 ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final.
</li>
<li>
Penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final, bukan termasuk kategori pekerjaan bebas.
</li>
<li>
WP OP yang melakukan kegiatan usaha UMKM dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB) untuk PPh Pasal 21, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SKB ini dapat digunakan untuk meminta kepada pihak pemotong pajak untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP OP tersebut.
</li>
</ol>

Aldi Ardiansah

Pengecekan NPWP juga dapat dilakukan dengan KTP ataupun KK, hal ini bisa anda lakukan apabila kartu NPWP anda hilang atau sulit ditemukan. Pengecekan dengan KTP dapat dilakukan karena saat membuat NPWP anda pun menggunakan KTP, selain itu data terkait NIK KTP dengan NPWP terhubung. Berikut cara pengecekannya
Buka web ereg.pajak.go.id/ceknpwp Masukkan NIK KTP dan nomor KK.
Informasi nama WP akan disamarkan demi keamanan, namun anda tetap dapat melihat status NPWP anda masih aktif atau tidak.
Validasi dan konfirmasi data wajib pajak juga dapat dilakukan di aplikasi e-Konfirmasi Status Wajib Pajak (e-KS) Pajakku. Selain itu, dengan aplikasi e-KS, calon wajib pajak dapat membuat NPWP. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi tim kami di marketing@pajakku.com.

WP OP Luar Negeri

<ol>
<li>
Wajib Pajak (WP) yang telah bekerja di luar negeri dan membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia tetap wajib memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk melaporkan penghasilan dan aset yang dimiliki di Indonesia, serta untuk keperluan administrasi pajak lainnya.
</li>
<li>
Untuk melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia, WP tersebut perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
<ul>
<li>Mendaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.</li>
<li>Melaporkan aset yang dimiliki, termasuk tanah dan bangunan, dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Melakukan pembayaran pajak atas aset dan penghasilan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
</ol>

apabila wp op telah bekerja di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu, lalu tahun ini membeli aset tanah dan bangunan di Indonesia, belum ber-NPWP 1. Apakah wp tsb perlu ber-NPWP ? 2. Bagaimana cara wp tsb melaporkan aset dan penghasilannya di Indonesia?

FAKTUR PAJAK KAWASAN BERIKAT

saya mau bertanya, ada BC 4.0 dan SPPB di bulan Januari 2024 namun karena barang tersebut indent hingga tgl 17 Feb 2024 sehingga faktur pajak harus terbit masa Febuari 2024. Untuk hal ini apakah di perbolehkan tgl BC 4.0 SPPB dan faktur pajak berbeda? Bila tidak bisa, mohon bantuannya untuk menjabarkan mengenai hal ini secara terperinci agar mudah di pahami karna hal ini harus saya sampaikan kepada customer saya.

DJP&nbsp;(Direktorat Jenderal Pajak) telah merilis pengumuman mengenai&nbsp;integrasi nasional&nbsp;antara&nbsp;BC 4.0&nbsp;(dokumen pemberitahuan pemasukan barang kena pajak) dengan&nbsp;faktur pajak kode transaksi &ldquo;07&rdquo;&nbsp;pada&nbsp;Kawasan Berikat. Integrasi ini sesuai dimaksud untuk mengimplementasikan PMK 65/2021 tentang Kawasan Berikat. &nbsp;&nbsp;
Berikut beberapa poin penting terkait integrasi ini:
<ul>
<li>Tanggal Implementasi : integrasi dokumen BC 4.0 dengan faktur pajak 07 diimplementasikan secara nasional mulai tgl 30 Desember 2021</li>
<li>Proses Bisnis : Proses bisnis integrasi dokumen dimulai dengan wajib pajak dalam Kawasan berikat mengajukan dokumen BC 4.0 melalui Aplikasi CEISA. Setelah itu, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai&nbsp;menerbitkan&nbsp;Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB). Dengan SPPB ini,&nbsp;PKP penjual di TLDDP&nbsp;(tempat lain dalam daerah pabean) dapat langsung mengirim barang ke kawasan berikat. Elemen data dokumen BC 4.0 akan dikirim ke DJP untuk diprepopulasikan pada e-faktur dalam rangka penerbitan faktur pajak.</li>
<li>Keuntungan: Integrasi ini memudahkan penerbitan faktur pajak oleh&nbsp;pengusaha kena pajak (PKP) penjual di dalam tempat lain dalam daerah pabean. PKP penjual tidak perlu lagi melakukan input manual, dan keandalan data faktur pajak meningkat.&nbsp;DJP juga memiliki tool analisis kepatuhan wajib pajak melalui dashboard monitoring.</li>
</ul>
Namun perlu diperhatikan bahwa PKP yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) kepada penerima penghasilan fasilitas Kawasan berikat wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan saat pembuatan faktur pajak. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, faktur pajak harus terbit pada masa&nbsp;Februari 2024, sesuai dengan tanggal indent barang hingga&nbsp;17 Februari 2024.
Jadi BC 4.0, SPPB dan faktur pajak sebaiknya berada pada periode yang sama untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Terlambat Lapor SPT PPh Badan

SPT Badan yang belum dilaporkan atas Tahun Pajak berapa ya? Jika yang dimaksud untuk tahun 2023 maka pelaporan masih bisa dilakukan hingga batas akhir pelaporan per April 2024 Namun jika yang dimaksud adalah SPT Badan tahun pajak 2022 maka tentunya sudah melebihi batas akhir pelaporan dan akan dikenai denda Silahkan dipastikan melaporkan SPT yang belum terlapor dahulu, barulah melanjutkan melaporkan SPT Badan di tahun berjalan atau SPT tebaru

Saya belum lapor SPT PPh Badan tahun lalu, apakah sebaiknya saya lapor tahun ini? Kalau saya lapor apakah saya akan didenda karena tidak lapor tahun lalu?
&nbsp;

Perbedaan Tarif BPHTB PHAT dan PHATB

Dear Ibu Sukmawati
Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 𝐁𝐏𝐇𝐓𝐁=𝐓𝐀𝐑𝐈𝐅&times;(𝐃𝐏𝐏&minus;𝐍𝐏𝐎𝐏).
 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 %(lima persen)

Apa Perbedaan Tarif BPHTB untuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?

Selamat malam rekan,
BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB yang ditetapkan adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Untuk perolehan hak atas tanah dan perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak ada perbedaan tarif BPHTB. Keduanya memiliki tarif yang sama, yaitu 5% dari harga jual yang dikurangi dengan NPOPTKP.
Terima kasih

Sistem Pajak IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah sebuah proyek pemindahan ibu kota Indonesia yang sedang berlangsung. Pemindahan ini didasarkan pada sejumlah alasan strategis, termasuk upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat, mendukung distribusi pembangunan ke wilayah timur Indonesia, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. IKN diusulkan akan menjadi kota yang modern dan berkelanjutan dengan fasilitas infrastruktur yang canggih.
Beberapa insentif pajak yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak Khusus IKN meliputi:
<ul>
<li>Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tarif PPh yang Lebih Rendah</li>
</ul>
Untuk mendorong investasi dan bisnis di IKN, pemerintah dapat memberikan pembebasan PPh atau menetapkan tarif PPh yang lebih rendah untuk jenis usaha tertentu. Hal ini dapat membantu menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
<ul>
<li>Pembebasan Pajak Properti</li>
</ul>
Pemilik properti di IKN mungkin mendapatkan pembebasan pajak properti sebagai insentif untuk berinvestasi dalam pembangunan properti di kawasan tersebut. Hal ini dapat mencakup pembebasan pajak atas bunga hipotek atau pajak transfer properti.
<ul>
<li>Pembebasan Pajak Penjualan</li>
</ul>
Pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak penjualan (PPN) atau menetapkan tarif PPN yang lebih rendah untuk beberapa jenis barang atau jasa yang berhubungan dengan pembangunan IKN. Hal ini dapat mengurangi biaya pembangunan dan investasi.
<ul>
<li>Insentif Pajak Lainnya</li>
</ul>
Selain insentif-insentif di atas, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak lainnya, seperti pembebasan pajak impor, kredit pajak, atau fasilitas lain yang mendukung investasi dan pengembangan infrastruktur di IKN.

Bagaimana Sistem Pajak akan Diterapkan di Ibu Kota Nusantara?
Terima kasih

Kebijakan Insentif IKN

Apakah Terdapat Kebijakan Pajak Khusus atau Insentif di Ibu Kota Nusantara?

Di&nbsp;Ibu Kota Nusantara, terdapat beberapa kebijakan pajak khusus dan insentif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa di antaranya:
<ol>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Pajak Khusus Ibu Kota Nusantara: Berdasarkan&nbsp;Peraturan Pemerintah No. 17/2022, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memungut pajak khusus dan/atau pungutan khusus dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.&nbsp;</li>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Insentif Pajak: Selain pajak khusus, pemerintah juga memberikan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan&nbsp;PP Nomor 12 Tahun 2023, insentif yang diberikan meliputi:</li>
</ol>
<ol>
<ul>
<li>Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.</li>
<li>Pengurangan PPh Badan atas pendirian dan pemindahan kantor pusat/kantor regional</li>
<li>Pengurangan PPh atas kegiatan sektor keuangan di pusat keuangan.</li>
</ul>
</ol>
<ol start="3">
<li>Fasilitas insentif fiskal</li>
</ol>
Dalam rangka persiapan Pembangunan IKN, pengembangan IKN, pemerintah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan di bidang perpajakan

Kebijakan Pajak Perusahaan dan Penduduk Daerah

Bagaimana Pemindahan Ibu Kota Mempengaruhi Kebijakan Pajak untuk Perusahaan dan Penduduk di Daerah Tersebut?
Terima kasih

Pemindahan ibu kota dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan pajak untuk perusahaan dan penduduk di daerah. Berikut adalah beberapa dampaknya :
<ol>
<li>Peningkatan Investasi&nbsp;pemindahan ibukota dapat menarik investor baru dan negara bisa menyesuaikan kebijakan pajak yang tepat untuk mendukukung hal tersebut</li>
<li>Peningkatan Nilai Propertidengan adanya ibukota baru maka biasanya diikuti dengan adanya peningkatan nilai properti di daerah tersebut, maka akan memicu adanya peningkatan nilai pajak properti di sekitar ibu kota baru</li>
<li>Peningkatan Pendapatan DaerahPendapatan daerah akan meningkat dari berbagai sumber seperti pajak perusahaan, pajak properti, dan lain-lain. Peningkatan tersebut dapat mengurangi beban pajak penduduk setempat</li>
<li>Dampak Sosial dan Politik Pemindahan ibu kota juga dapat memiliki dampak sosial dan politik yang memengaruhi kebijakan pajak. Pemerintah mungkin ingin menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan memastikan keadilan sosial, yang dapat tercermin dalam kebijakan pajak yang diambil.</li>
</ol>
&nbsp;

Dampak Perubahan Nilai Properti

Perubahan nilai properti dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dapat memengaruhi pemilik properti. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain
<ol>
<li>Peningkatan Beban Keuangan Pemilik Properti</li>
<li>Peningkatan PBB</li>
<li>Perubahan Kondisi Ekonomi</li>
<li>Perubahan Dalam Nilai Aset</li>
</ol>

Apa dampak perubahan nilai properti terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pemilik properti?

pelaporan spt tahunan

Dear Ibu Linda,
Apabila npwp atas perusahaan tersebut statusnya masih aktif untuk pelaporan SPT Tahunannya tetap dilakukan, jika memang perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi bisa dilakukan pengajuan penutupan npwp ke KPP terdaftar
terima kasih

apabila ada perusahaan yang bangkrut dipertengahan tahun 2023, apakah tetap melaporkan spt badan 2023?

pengajuan penghapusan PKP

apakah akan dilakukan pemeriksaan jika kita melakukan pengajuan penghapusan pkp?

Dear Ibu Linda
Proses permohonan pencabutan PKP sekitar 6 bulan sejak pengajuan disampaikan dan biasanya akan ada pihak dari KPP ke lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan dokumen untuk di tandatangan, untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke AR KPP terdaftar
terima kasih

pembatalan faktur

Jika melakukan pembatalan faktur pajak karena kesalahan kode faktur maka nomor seri faktur pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali. Atas kesalahan tersebut, PKP perlu memperbaiki faktur pajak dengan cara membatalkan faktur lama yang keliru kemudian menerbitkan faktur pajak baru menggunakan nomor seri faktur pajak yang baru.

bagaimana sistematika jika kita melakukan pembatalan faktur karena kesalahan kode faktur untuk transaksi desember, apakah faktur tersebut bisa kita terbitkan kembali di bulan januari setelah tgl 15?

bupot 21/26

apakah untuk orang yang memiliki penghasilan dibawah ptkp juga dibuatkan bupot 21/26?

Dear Ibu Linda
pemotong pajak tetap perlu membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21, meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a PER-2/PJ/2024, disebutkan bupot PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP
untuk lebih jelasnya bisa dicek pada aturan tersebut ya bu

pembetulan bupot

berapa batas untuk pembetulan bupot?

Daer Ibu Linda,
dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan
terima kasih

Penerapan PPN Pada Transaksi Internasional

Halo kak, bagaimana PPN Diterapkan pada Transaksi Internasional?
Terima kasih

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN internasional mengacu pada pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis internasional. PPN ini terutama diterapkan pada impor barang dan jasa dari luar negeri. PPN internasional juga dikenal sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) di beberapa negara. 
Ketika barang atau jasa diperoleh dari luar negeri, PPN dikenakan atas nilai barang atau jasa tersebut. Nilai barang atau jasa tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang saat transaksi dilakukan. Perusahaan atau individu yang melakukan transaksi bisnis internasional harus membayar PPN internasional. Jika barang atau jasa yang diperoleh dari luar negeri digunakan untuk kepentingan pribadi, maka individu yang melakukan pembelian tersebut harus membayar PPN internasional. Indonesia telah menandatangani perjanjian pajak ganda dengan banyak negara. Perjanjian ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan dari bisnis internasional. Selain itu, Indonesia juga memperbolehkan pengenaan PPN 0% untuk ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Namun, PPN internasional memiliki banyak kompleksitas dan aturan yang harus dipatuhi.

Insentif pajak 2024 untuk UMKM

Hai rekan,
Pada tahun 2024, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berlaku. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait insentif pajak untuk UMKM:
<ol>
<li>Tarif Pajak Penghasilan</li>
<li>Pengurangan Tarif PPh</li>
<li>Pembatasan Tarif PPh</li>
<li>Keringanan Pajak UMKM</li>
<li>Insentif Pajak UMKM</li>
</ol>
Dengan memahami insentif pajak yang tersedia untuk UMKM pada tahun 2024, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut untuk meminimalkan biaya pajak dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.
&nbsp;

Apakah ada insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah pada tahun 2024?

Pajak untuk Freelancer

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

pajak pada platform perdagangan daring

Hai rekan,
Pada tahun 2024, platform perdagangan daring (e-commerce) di Indonesia diharapkan akan menarik banyak pengusaha dan konsumen. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan keberlanjutan e-commerce pada tahun 2024:
<ol>
<li>Personalisasi</li>
<li>E-commerce yang Berkelanjutan</li>
<li>Teknologi suara</li>
<li>Q-commerce, AR, dan VR</li>
<li>Pelatihan dan pendidikan</li>
<li>Memperbarui dan meningkatkan layanan</li>
<li>Penerapan hukum dan kebijakan pemerintah</li>
</ol>
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat memanfaatkan keberlanjutan e-commerce pada tahun 2024 dan meningkatkan daya saing Anda dalam pasar.

Bagaimana pajak diterapkan pada penghasilan dari platform perdagangan daring (e-commerce) jika saya menjalankan bisnis online pada tahun 2024?

Pajak atas hadiah Emas Batangan

<span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin-top: 0px; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Pemberian hadiah berupa emas batangan kepada karyawan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hadiah yang diterima oleh karyawan termasuk objek PPh Pasal 21. Sebagai contoh, pegawai yang memenangkan hadiah tersebut akan dikenakan PPh 21 sebesar tarif PPh Pasal 17 yang dipotong oleh perusahaan. <span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin-bottom: 0px; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Hal ini berlaku untuk hadiah-hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, termasuk emas batangan.

Jika perusahaan saya memberikan hadiah berupa emas batangan kepada karyawan, itu dikenakan pajak apa saja ya? terima kasih

Merger perusahaan dari berbadan hukum CV jadi Firma

Selamat sore rekan ijin bertanya, saya pemilik usaha jasa kontruksi, kebetulan berbadan hukum CV. rencana akan melakukan merger dan membentuk usaha baru berbadan hukum firma. bagaimana kewajiban perpajakannya ya? apakah ada perubahan dari CV ke Firma? terimakasih

<span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin-top: 0px; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Dalam konteks perpajakan, merger dari CV ke firma akan mengakibatkan perubahan kewajiban perpajakan. CV (Comanditaire Venootschap) adalah bentuk usaha yang merupakan badan hukum terpisah, sedangkan firma merupakan bentuk usaha yang berbeda. Perubahan ini akan memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk perubahan dalam hal penetapan NPWP, PKP, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.<span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Namun, informasi detail mengenai perubahan kewajiban perpajakan dari CV ke firma perlu dikonsultasikan dengan ahli perpajakan atau lembaga terkait, karena hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk regulasi perpajakan yang berlaku dan kondisi spesifik dari perusahaan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB page 1

Langganan Info Terbaru