Jakarta

Bandung

Bali

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>
Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.
Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut &ldquo;Kebijakan Privasi&rdquo;) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketiga
Pengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.
Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.
1. Data Pengguna
1.1. Data Pribadi Pengguna
&ldquo;Data Pribadi&rdquo; mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:
Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.
1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi Pengguna
Pajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:
1.2.1. Informasi Lisensi/Langganan
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
1.2.2.&nbsp; Informasi Layanan
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
1.2.3. Peristiwa Sistem Operasi
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.
1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data Pengguna
Pajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:
1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.
1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.
1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.
1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.
1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.
1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.
1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.
2.&nbsp; Pengungkapan Data Pengguna
Kerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:
2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.
&nbsp;
2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.
2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.
2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna
3. Cookie
3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.
3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.
3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.
3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.
3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.
4. Pembatasan Pemrosesan Data
4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.
4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.
4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.
&nbsp;
&nbsp;
5. Hak Pengguna
Pengguna memiliki hak, diantaranya:
5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.
5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.
5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.
5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.
5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.
6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna
6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.
6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah
6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku
7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna
7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.
7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.
8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.
&nbsp;
&nbsp;
9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga
9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.
9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku
10. Platform Pihak Ketiga
10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.
10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.
10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.
11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna
11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.
11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.
12. Hubungi kami
Jika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>
13. Pembaruan Kebijakan Privasi
13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Pengguna&rdquo;) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.
Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.
Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
1. Definisi
1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li>
<li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li>
<li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li>
<li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li>
<li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li>
</ol>
</li>
</ol>
Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.
Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/2020
1.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.
1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.
1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.
1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.
1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>
2. Akun dan Kata Sandi
2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.
2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.
2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku
2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.
3. Persetujuan
3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.
3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.
3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.
3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.
3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.
&nbsp;
3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.
3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.
3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
4. Larangan
Selama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.
4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.
4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.
4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.
4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.
4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.
4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
&nbsp;
5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;
5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau
5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li>
<li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li>
<li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li>
<li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li>
</ol>
</li>
</ol>
6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
7. Peraturan Terkait
Syarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :
7.1. Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan
7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).
&nbsp;
Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Amnesti-Pajak&page=1

Kontribusi PBB dan BPHTB pada Pembangunan Infrastruktur Tingkat Lokal

Bagaimana kebijakan pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal?

Perjanjian Pajak Bilateral & Multilateral

Bagaimana negara-negara menjalin perjanjian pajak bilateral atau multilateral, dan apa tujuan utamanya?

Peran Negara Berkembang dalam Pajak Internasional

Bagaimana negara-negara berkembang berpartisipasi dalam perundingan dan perjanjian pajak internasional untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan?

Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Amnesti Pajak

Bagaimana pemerintah mengatasi potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela?

Pengukuran Keberhasilan Amnesti Pajak

Bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam mencapai tujuan penerimaan pajak dan ketaatan wajib pajak?

Cara mengetahui pemadanan NPWP-NIK sudah berhasil

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, bagaimana ya rekan cara saya mengetahui bahwa pemadanan NPWP-NIK saya sudah berhasil dilakukan atau belum ?

Untuk mengetahui apakah pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda sudah berhasil dilakukan atau belum, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:
<ol>
<li>Kunjungi Situs Resmi DJP Online : Buka situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, yaitu <a href="https://www.pajak.go.id/" target="_new">https://www.pajak.go.id/</a>.</li>
<li>Login ke Akun DJP Online : Jika Anda telah memiliki akun DJP Online, login ke akun tersebut. Jika belum, Anda mungkin perlu mendaftar terlebih dahulu.</li>
<li>Cek Informasi Akun : Setelah login, cari opsi atau bagian yang menyediakan informasi tentang NPWP dan NIK Anda. Biasanya, informasi ini dapat ditemukan di dalam profil atau dashboard akun Anda.</li>
<li>Hubungi Layanan Pajak : Jika tidak dapat menemukan informasi yang Anda butuhkan secara online, Anda dapat menghubungi layanan pajak melalui call center atau kantor pajak terdekat. Mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang status pemadanan NPWP-NIK Anda.</li>
<li>Cek Bukti Pemadanan : Jika Anda telah melakukan proses pemadanan secara fisik di kantor pajak atau melalui proses tertentu, pastikan Anda menyimpan bukti atau konfirmasi pemadanan yang diberikan oleh petugas pajak.</li>
<li>Cek Surat Pemberitahuan Pajak : Jika Anda telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau dokumen pajak lainnya, periksa apakah NPWP dan NIK Anda tertera dengan benar. Dokumen ini dapat memberikan indikasi bahwa pemadanan sudah berhasil dilakukan.</li>
</ol>

Outsourcing

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah perusahaan outsourcing di Indonesia yang merekrut jasa di Indonesia untuk bekerja di perusahaan luar negeri secara WFH dikenakan PPN?

Mekanisme Perpajakan Import Barang Pindahan

Selamat Malam Rekan,
Untuk mekanisme impor barang pindahan, pemerintah memberikan tiga fasilitas kemudahan yaitu:
<ol>
<li>Mendapat pembebasan bea masuk</li>
<li>Tidak dipungut PPN dan PPh</li>
<li>Diselesaikan dengan dokumen pemberitahuan impor barang khusus (PIBK). PIBK ini diajukan oleh pemilik barang ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang impor dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Pihak kepabeanan dapat saja memberlakukan bea masuk bagi barang pindahan. Jika hal ini terjadi, pihak kepabeanan akan memberikan penjelasan atas keputusan tersebut</li>
</ol>
Terima kasih

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, bagaimana mekanisme perpajakan atas impor barang pindahan ya rekan ?

Menentukan masa manfaat penyusutan sendiri

Apabila aset berwujud yang dimiliki tidak masuk ke dalam kelompok 1-4, maka wajib pajak memiliki 2 pilihan, yaitu:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Menggunakan masa manfaat yang mengacu pada kelompok 3, yaitu 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 72/202312.</li>
<li style="text-align: justify;">Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok 1, 2, atau 4, dengan mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya atas aset berwujud tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 72/202313.</li>
</ol>
Wajib Pajak tidak boleh menentukan sendiri masa manfaat yang berbeda dari masa manfaat kelompok 1-4, misalkan 5 tahun, tanpa mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dapat berakibat pada penolakan pengakuan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apabila aset berwujud yang saya miliki tidak masuk ke dalam kelompok 1-4, apakah boleh rekan, saya menentukan sendiri untuk masa manfaatnya yang berbeda dari masa manfaat kelompok 1-4, misalkan 5 tahun ?

Syarat mengajukan permohonan perubahan metode penyusutan

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanya, apa saja yang perlu disiapkan ya rekan untuk mengajukan permohonan pengubahan metode penyusutan ?

Selamat Malam Rekan,
Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan permohonan pengubahan metode penyusutan adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>Penjelasan terperinci mengenai aktiva.</li>
<li>Spesifikasi aktiva dari produsen.</li>
<li>Perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik.</li>
<li>Dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva.</li>
</ol>
Terima kasih

Amortisasi Harta Tidak Berwujud

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanya, berdasarkan PMK 72 tahun 2023, apakah diperbolehkan merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud ?

Berdasarkan PMK 72 tahun 2023, Wajib Pajak dapat merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harta tidak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun.</li>
<li>Wajib Pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan.</li>
<li>Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perubahan metode amortisasi kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun pajak.</li>
<li>Wajib Pajak harus menyertakan alasan dan perhitungan dampak perubahan metode amortisasi terhadap penghasilan kena pajak.</li>
<li>Wajib Pajak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.</li>
</ol>
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka Wajib Pajak tidak diperbolehkan merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud.

PPh 21 disetahunkan

Selamat Malam Rekan,
Mekanisme disetahunkan dalam perhitungan PPh 21 diterapkan karena diasumsikan bahwa pegawai tersebut akan terus bekerja pada perusahaan terkait selama setahun.
Terima kasih

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, mengapa dalam perhitungan pph 21, mekanisme nya harus disetahunkan dulu ya rekan ?

Tunjangan yang menjadi objek pajak 

Selamat Malam Rekan,
Tunjangan yang menjadi objek pajak PPh bagi karyawan dalam perhitungan PPh 21 meliputi tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan uang makan, THR, lembur, bonus, jasa produksi, dan tunjangan yang dibayar perusahaan atas premi asuransi dan iuran BPJS.
Terima kasih

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, tunjangan apa saja yang menjadi objek pajak pph bagi karyawan dalam perhitungan pph 21 ya rekan ?

Pajak Youtuber

Menjadi youtuber adalah profesi yang menarik dan menantang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Youtuber adalah pembuat konten video yang diunggah melalui kanal YouTube. Youtuber bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu youtuber independen yang membuat konten untuk diri sendiri, dan youtuber freelance yang membuat konten untuk pihak lain.
Dari aspek pajak penghasilan, terdapat dua skema yang berlaku untuk youtuber yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 23. Perlu diingat, youtuber yang termasuk sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat utama yaitu penghasilan di atas PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun.
PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan berdasarkan perhitungan sendiri. PPh pasal 25 ini berlaku untuk youtuber independen yang memiliki NPWP dan melaporkan penghasilannya secara rutin.
PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. PPh pasal 23 ini berlaku untuk youtuber freelance yang mendapatkan penghasilan dari pihak lain, seperti agensi atau perantara. PPh pasal 23 ini dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto yang diterima.
Cara menghitung pajak penghasilan youtuber bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan nomor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 (Kegiatan Pekerja Seni) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto1. NPPN adalah persentase penghasilan neto terhadap penghasilan bruto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk KLU 90002, NPPN adalah sebesar 50%.
Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut. Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penerimaan atau perolehan dalam bentuk uang atau uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
Contoh perhitungan pajak penghasilan youtuber independen: Misalkan Anda memiliki penghasilan bruto dari iklan AdSense sebesar Rp 100 juta per bulan. Maka penghasilan neto Anda adalah 50% dari Rp 100 juta, yaitu Rp 50 juta. Jika Anda belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP Anda adalah Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Maka penghasilan kena pajak (PKP) Anda adalah Rp 50 juta dikurangi Rp 4,5 juta, yaitu Rp 45,5 juta. Tarif PPh pasal 25 untuk PKP Anda adalah 5%, sehingga pajak yang harus Anda bayar setiap bulan adalah 5% dari Rp 45,5 juta, yaitu Rp 2,275 juta.

Mohon bantuan untuk perhitungan pajak sebagai youtuber..
&nbsp;
Terima kasih

Merubah Metode Penyusutan

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah diperbolehkan rekan untuk mengubah metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap, misalkan ditengah tengah ingin merubah dari awalnya menggunakan garis lurus lalu ingin merubahnya menjadi metode saldo menurun ?

Aturan mengenai perpajakan dan akuntansi diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Terkait dengan perubahan metode penyusutan aset tetap, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>
Persetujuan dari Otoritas Pajak
</li>
<li>
Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
</li>
<li>
Konsultasi dengan Profesional Pajak atau Akuntan:
</li>
</ol>
Penting untuk diingat bahwa perubahan metode penyusutan tidak boleh dilakukan sembarangan dan perlu mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengusaha atau perusahaan sebaiknya selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak dan akuntansi untuk menghindari potensi masalah hukum atau pajak di masa depan.
Disarankan untuk selalu merujuk pada panduan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga yang berwenang dan berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan yang dapat memberikan informasi yang paling akurat dan terkini.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak progresif kendaraan bermotor adalah tarif pajak yang didasarkan pada jumlah dan nilai kendaraan bermotor yang dimiliki oleh seseorang. Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi, jika Anda memiliki dua kendaraan bermotor yang berbeda nama pemilik, maka Anda tidak akan dikenakan pajak progresif untuk kendaraan yang baru Anda beli tersebut. Namun, Anda harus memastikan bahwa kendaraan yang Anda beli sudah dilakukan proses balik nama oleh penjualnya, agar Anda tidak terkena pajak progresif atas nama penjual. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di daerah Anda.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, saya memiliki 2 kendaraan bermotor, satu atas nama saya sendiri dan 1 lagi saya baru beli atas nama kakak saya, apakah atas motor yang baru saya beli tersebut tetap dikenakan pajak progresif rekan ?

Pajak Minerba

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, pengenaan pajak yang dikenakan atas minerba dipungut oleh siapa ya rekan ? Dan saat kapan dikenakan pajak minerba tersebut ?

Pajak yang dikenakan atas minerba adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara (PBB Minerba). PBB Minerba dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk, dalam hal terdapat lebih dari satu KPP dalam satu kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta. PBB Minerba dikenakan setiap tahun dengan tarif 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan. Objek pajak PBB Minerba meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, serta bangunan yang berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada area tersebut. Subjek pajak PBB Minerba adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dan/atau menguasai manfaat atas bumi dan bangunan di kawasan pertambangan.

Kapan harus melakukan re-ekspor

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, saat kapan suatu perusahaan harus melakukan re-ekspor ya rekan ? lalu apakah atas kegiatan re-ekspor tersebut juga akan dikenakan pajak rekan ?

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-3">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl } group final-completion">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full gap-3 gizmo:gap-0">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="ae0f2080-2abc-4cc6-a254-29a186fbc682">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
Re-ekspor adalah kegiatan ekspor barang impor yang telah diterima sebelumnya. Suatu perusahaan umumnya perlu melakukan re-ekspor dalam beberapa situasi, seperti:
<ol>
<li>
Pembatalan Pesanan&nbsp;
</li>
<li>
Pengembalian Barang
</li>
<li>
Penjualan Kembali
</li>
<li>
Re-distribusi Regional
</li>
</ol>
Tentang pajak, hal ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan regulasi setempat. Umumnya, pajak ekspor dan re-ekspor dapat berbeda. Beberapa negara mungkin memberikan insentif atau keringanan pajak untuk mendorong kegiatan ekspor, sementara yang lain mungkin memberlakukan pajak tertentu tergantung pada jenis barang atau layanan yang diekspor.<button class="flex ml-auto gizmo:ml-0 gap-1 items-center rounded-md p-1 text-xs gizmo:gap-1.5 gizmo:pl-0 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 hover:text-gray-950 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 border-t md:border-t-0 gizmo:border-t-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:pl-2 gizmo:pl-0 gizmo:md:pl-0 md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Impor Barang Pindahan

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, yang dimaksud dengan barang pindahan dalam konteks import barang pindahan itu seperti apa ya rekan ?

Re-impor atau re-importasi terjadi ketika barang yang sebelumnya diekspor dari suatu negara kembali diimpor ke negara tersebut. Ada beberapa situasi di mana suatu perusahaan mungkin perlu melakukan re-impor :
<ol>
<li>
Pemulangan Barang Ekspor
</li>
<li>
Pengembalian Barang yang Tidak Laku:
</li>
<li>
Perbaikan atau Pemrosesan Tambahan:
</li>
<li>
Pengembalian untuk Garansi atau Servis:
</li>
<li>
Penggunaan Sementara:
</li>
<li>
Perubahan Status Barang
</li>
</ol>
Proses re-impor melibatkan prosedur kepabeanan dan pemenuhan persyaratan yang mungkin berbeda dengan proses impor barang baru.&nbsp;

Pajak Galian C

Dalam konteks import barang pindahan, istilah "barang pindahan" mengacu pada barang-barang yang dibawa oleh seseorang atau perusahaan dari satu negara ke negara lain sebagai bagian dari proses pindahan tempat tinggal atau kegiatan bisnis. Barang pindahan ini dapat mencakup berbagai jenis barang, seperti perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, pakaian, dan barang-barang pribadi lainnya. Proses impor barang pindahan melibatkan penerapan aturan dan regulasi khusus karena barang-barang tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk kegunaan pribadi atau bisnis pindahan.

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-edfdp-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-edfdp-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-3">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl } group final-completion">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full gap-3 gizmo:gap-0">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="c77e156c-aa50-4934-a043-f8bf02fb22a9">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
Pajak Galian C adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau penggalian bahan tambang. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengertian dari Galian C sendiri adalah kegiatan penggalian atau pengambilan bahan tambang jenis tanah dan batuan, seperti pasir, batu, kerikil, dan bahan galian lainnya. Pajak Galian C dikenakan terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan tersebut, dan besarnya pajak biasanya ditetapkan berdasarkan volume atau jumlah bahan tambang yang diambil.
Pajak Galian C bertujuan untuk memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya terkena dampak kegiatan penggalian tersebut. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, lingkungan, atau proyek-proyek pembangunan lainnya di daerah tersebut.
Ketentuan mengenai tarif pajak, cara pembayaran, dan hal-hal lain terkait Pajak Galian C biasanya diatur dalam peraturan daerah (perda) yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tarif dan ketentuan pajak ini dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.
</div>
</div>
</div>
<div class="flex justify-between empty:hidden gizmo:mt-1 gizmo:justify-start gizmo:gap-3 lg:block gizmo:lg:flex">
<div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center gizmo:lg:justify-start mt-2 gizmo:mt-0 visible gap-1"><button class="flex ml-auto gizmo:ml-0 gap-1 items-center rounded-md p-1 text-xs gizmo:gap-1.5 gizmo:pl-0 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 hover:text-gray-950 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
<div class="flex gap-1">&nbsp;</div>
<div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 border-t md:border-t-0 gizmo:border-t-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:pl-2 gizmo:pl-0 gizmo:md:pl-0 md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, yang dimaksud dengan Pajak Galian C itu apa ya rekan ?

Kapan harus melakukan re-impor

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, saat kapan suatu perusahaan harus melakukan re-impor ya rekan ?

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-5">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl } group final-completion">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full gap-3 gizmo:gap-0">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="d3181205-6fec-4f4d-a800-1d56739309df">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
Suatu perusahaan biasanya melakukan re-impor dalam beberapa situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
<ol>
<li>
Barang Kembali
</li>
<li>
Pemrosesan Tambahan
</li>
<li>
Barang Ekspor Sementara
</li>
<li>
Pemenuhan Pesanan Kembali
</li>
<li>
Penggantian Barang
</li>
</ol>
Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk melakukan re-impor harus mempertimbangkan aspek hukum, peraturan perdagangan internasional, dan persyaratan impor di negara asal. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan konsultasi dengan ahli hukum perdagangan internasional atau menghubungi otoritas bea cukai setempat untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan regulasi dipatuhi.
</div>
</div>
</div>
<div class="flex justify-between empty:hidden gizmo:mt-1 gizmo:justify-start gizmo:gap-3 lg:block gizmo:lg:flex">
<div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center gizmo:lg:justify-start mt-2 gizmo:mt-0 visible gap-1"><button class="flex ml-auto gizmo:ml-0 gap-1 items-center rounded-md p-1 text-xs gizmo:gap-1.5 gizmo:pl-0 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 hover:text-gray-950 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
<div class="flex gap-1">&nbsp;</div>
<div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 border-t md:border-t-0 gizmo:border-t-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:pl-2 gizmo:pl-0 gizmo:md:pl-0 md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Re-ekspor

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, yang dimaksud dengan re-ekspor itu apa ya rekan ?

Re-ekspor adalah pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) ke luar daerah pabean. &nbsp;
Re-ekspor dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:
<ul>
<li>tidak sesuai dengan yang dipesan</li>
<li>salah kirim</li>
<li>rusak</li>
<li>tidak memenuhi persyaratan teknis</li>
<li>oleh karena suatu ketentuan pemerintah tidak diijinkan untuk diimpor atau</li>
<li>merupakan barang impor sementara</li>
</ul>
Re-ekspor dilakukan dengan persetujuan kepala kantor bea dan cukai dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor dan melampirkan bukti-bukti pendukung. Re-ekspor dapat memberikan manfaat bagi negara, seperti menghemat devisa, mengurangi beban gudang, dan meningkatkan kinerja ekspor

Penghasilan Diluar IKN

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tertentu di IKN diberikan fasilitas berupa PPh ditanggung pemerintah dan bersifat final. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tahun 2035. Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki NPWP terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.
Namun, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu, selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN. Oleh karena itu, jika Anda menjadi karyawan di IKN namun juga memiliki penghasilan di luar daerah IKN, Anda tetap harus membayar PPh atas penghasilan tersebut sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku. Anda juga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Halo kak, jika menjadi karyawan di IKN namun juga memiliki penghasilan diluar daerah IKN bagaimana ya pajak nya?
terima kasih

Insentif Pajak 

halo kak, bagaimana perlakuan terkait dengan insentif pajak yang akan diberikan bagi para investor di IKN?

Perlakuan terkait dengan insentif pajak yang akan diberikan bagi para investor di IKN adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investor IKN berdasarkan PP No.12/2023.</li>
<li>Insentif PPh yang diberikan di IKN meliputi sembilan jenis, antara lain pengurangan PPh badan, PPh atas kegiatan sektor keuangan, PPh atas pendirian atau pemindahan kantor pusat atau regional, PPh final nol persen untuk UMKM, dan lain-lain.</li>
<li>Insentif pajak diberikan untuk nilai penanaman modal paling sedikit Rp 10 miliar dan harus memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN.</li>
<li>Insentif pajak juga diberikan di daerah mitra IKN, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.</li>
<li>Insentif pajak di IKN mengedepankan lima prinsip, yaitu tidak menggerus penerimaan pajak yang sudah ada, mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong investasi baru, menstimulus pemerataan penduduk, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia</li>
</ul>

Penghasilan Dibawah PTKP

Orang pribadi wajib untuk mendaftar NPWP apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah dewasa (berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah) dan berpenghasilan di atas PTKP. Jika belum memenuhi kedua syarat tersebut maka belum diwajibkan memiliki NPWP. Namun, jika sudah memiliki NPWP, maka tetap harus melaporkan SPT Tahunan PPh, meskipun penghasilannya di bawah PTKP atau tidak ada sama sekali. Jika tidak ingin lagi melaporkan SPT, maka bisa mengajukan penetapan NPWP nonefektif (NE) melalui KPP terdaftar atau kanal contact center Kring Pajak

halo kak, jika menjadi karyawan swasta dengan penghasilan dibawah PTKP apakah wajib juga untuk memiliki NPWP?

Amnesti Pajak page 1

Langganan Info Terbaru