Wajib Pajak baik perorangan maupun badan memiliki kewajiban yaitu membayar pajak, seperti hal nya adalah PPh (Pajak Penghasilan) bagi Wajib Pajak yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan.

PTKP 2024 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya 

KLU atau Klasifikasi Lapangan Usaha adalah kode yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengklasifikasi wajib pajak berdasarkan jenis badan usaha. KLU pada dasarnya mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2009 Cetakan III. Namun terdapat beberapa perubahan pada KBLI III guna menyesuaikan keperluan administrasi perpajakan serta evaluasi pendapatan negara dari pajak. 

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Pengertian, Kategori, dan Kode Lengkap

Pada kali ini pajakku membuat episode pembelajaran pajak yang singkat dan padat agar membantu teman-teman semua dapat memahami dan mengetahui lika liku ilmu perpajakan di Indonesia, Pada Part 6 ini diusung tema tentang Cara Menghitung PPh 21 Pegawai tetap dan penerima pensiun yang menerima penghasilan bulanan.

Cara Hitung PPh 21 Pegawai dan Pensiunan yang Menerima Penghasilan Bulanan

Jakarta

Bandung

Bali

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat administrasi yang namanya Surat keterangan dipungut PPN atau yang sering disingkat dengan SKTD PPN. Mari, pelajari lebih lanjut terkait definisi SKTD PPN, Jenis BKP/JKP yang tidak dipungut PPN dan permohonan SKTD PPN di sini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)</h2>
SKTD atau surat keterangan tidak dipungut PPN merupakan surat keterangan yang diberikan kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan kegiatan impor atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas yang tidak akan dikenakan atas pungutan PPN,&nbsp;
Surat keterangan tidak dipungu PPN ini diberikan secara fisik atas impor dan atas alat angkutan tertentu serta penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atas alat angkutan tertentu. Ketetuan terkait jenis-jenis angkutan serta JKP tertentu yang mendapatkan surat keterangan tidak dipungut PPN diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10921/PP/69%20TAHUN%202015" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015</a> dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2015.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Impor dan Penyerahan Jenis Angkutan Tertentu&nbsp;</h2>
Sesuai dengan PMK Nomor 193/PMK.03/2015, alat angkutan tertentu yang mendapat SKTD PPN yakni sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Alat angkutan di air maupun di bawah air, alat angkutan yang berada di udara serta kereta api yang dilakukan proses imporr oleh Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan dana dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkapan ikan yang diimpor serta digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga, perusahaan penyelenggara kepelabuhan nasonal, perusahaan penangkapan ikan nasional, danau, dan penyeberangan nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan dana dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal tongkang dan alat keselamatan pelayaran yag diimpor serta digunakan oleh perussahaan pelayaran niaga, perusahaan penyelenggara kepelabuhan nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, danau dan penyeberangan nasional dan perusahaan penyelenggaraan jasa angkutan sungai</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pesawat udara yang diimpor dan digubakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan keselamatan manusia yang diperoleh dengan cara diimpor serta digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Suku cadang pesawat udara dan peralatan perbaikan serta pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perushaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan ketika dilakukannya pemberian jasa perawatan serta reparasi pesawat udara yang ditujukan kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kereta api yang diperoleh dengan cara diimpor dan yang digunakan oleh suatu badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Komponen ataupun bahan yang diimpor atau diserahkan melalui pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara perkeretaapian umum maupun badan usaha penyelenggara prsara perkeretaapian umum.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63b277b2b577d80e80f5874d/Apa-Itu-Bukti-Potong-PPh-23" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Bukti Potong PPh 23?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Jasa Kena Pajak yang Mendapat SKTD PPN&nbsp;</h2>
Mengacu pada PMK Nomor 193/PMK.03/2015, jenis JKP yang atas penyerahannya memperoleh surat keterangan tidak dipungut PPN antara lain:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, dan perusahaan penyeberangan nasional, yang di dalamnya dapat berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan dalam bentuk jasa pandu, jasa tambat, jasa tunda, jasa labuh dan jasa reparasi (docking) kapal</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa yang diterima oleh pihak perusahaan angkutan udara niaga nasional yang bisa diberikan dalam bentuk jasa persewaan pesawat udara maupun jasa perawatan dan juga reparasi pesawat udara.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Faktur Pajak Jika Menggunakan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN</h2>
Atas impor atau penyerahan terkait angkutan tertentu serta JKP terkait angkutan tertentu di atas, badan atau instansi pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, serta wajib pajak harus mempunyai surat keterangan tidak dipungut PPN.
Walaupun telah memiliki surat keterangan tidak dipungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan impor dan/atau penyerahan terkait jenis angkutan tertentu dan/atau jasa terkait angkutan tertentu, tetap harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi.
Perlu diketahui, terkait perbedaan antara faktur pajak terkait kegiatan penyerahan angkutan tertentu atau JKP terkait angkutan tertentu ini dengan faktur pajak yang secara umum adalah menggunakan kode faktur pajak 070. Sedangkan, penyerahan BKP/JKP pada dasarnya menggunakan faktur pajak 010.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Permohonan SKTD</h2>
Ketentuan umum dan tata cara permohonan SKTD berdasarkan pada PMK Nomor 193/PMK.03/2015 sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak yang melakukan kegiatan impor alat angkutan tertentu harus mempunyai SKTD setiap kali melakukan impor</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kementerian Pertahanan, TNI serta Polri Indonesia yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu wajib mempunyai SKTD untuk setiap kali penyerahannya&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak yang menerima penyerahan berupa alat angkutan tertentu dalam hal ini yani bagi wajib pajak tersebut dituntut agar mempunyai SKTD untuk setiap kali penyerahan yang dilakukan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak yang melakukan impor, menerima penyerahan alat angkutan maupun JKP yang berhubungan dengan angkutan tertentu, wajib mempunyai SKTD hingga tanggal 31 Desembr tahun yang bersangkutan.&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62ec80bea9ea8709cb18b7e8/Mengenal-Pajak-Pertambangan" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Pajak Pertambangan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tata Cara Permohonan SKTD&nbsp;</h2>
Agar dapat memperoleh SKTD, Wajib Pajak, Kementrian Pertahanan serta TNI dan Polri harus mengajukan permohonan surat keterangan tidak dipungut (SKTD) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pjak (DJP) atau KPP tempat wajib pajak, bedahara Kementrian Pertahanan, TNI serta Polri terdaftar dengan di dalamnya melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor tau diperoleh.&nbsp;
Sehubungan dengan permohonan tersebut, Kepala KPP atau dengan atas nama DJP bisa menerbitkan SKTD dengan jangka waktu paling lama 5 hari setelah permohonan SKTD dinyatakan diterima secara lengkap. Kepala KPP atas nama DJP dapat pula menolak permohonan SKTD. Terkait penolakan SKTD yang telah diajukan sebelumnya, pihak KPP melakukannya dengan menggunakan format surat dinas serta mencantumkan secara jelas tentang alasan penolakan tersebut.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Pengajuaan Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)</h2>
Pihak terkait seperti Wajib Pajak, Kementrian Pertahanan, TNI dan juga Polri agar dapat melaksanakan kegiatan impor wajib mengajukan SKTD dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Melakukan pengiriman surat permohonan dengan menggunakan format surat yang telah ditentukan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Selanjutnya, surat permohonan tersebut disampaikan yang di dalamnya juga disertai dengan lampiran berupa rician alat angkutan tertentu</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia ataupun badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis serta formal untuk melaksanakan pengadaan alat angkutan tertentu</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ataupun wakil wajib pajak dan kuasa sesui dengan ketentuan perpajakan yang berlaku</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Kemudian, surat permohonan SKTD disertai pula dengan dokumen-dokumen sebagai dasar pendukung yakni sebagai berikut: 
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Fotocopy NPWP</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Surat kuasa khusus untuk menunjuk seorang kuasa agar dapat mengajukan permohonan SKTD</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Surat pernyataan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak sedang dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh tersebut tidak akan dilakukan pemindahtanganan maupun diubah tujuannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang pada bidang perpajakan.&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ol>

SKTD atau surat keterangan tidak dipungut PPN merupakan surat keterangan yang diberikan kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan kegiatan impor atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas yang tidak akan dikenakan atas pungutan PPN

Mengenal Surat Keterangan Tidak Dipungut

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan akan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan jasa yang mendukung perpindahan barang tersebut, contohnya seperti jasa freight forwarding. Jasa ini merupakan jenis usaha dan bisnis yang bergerak di bidang logistik, yakni khususnya jasa pengirimaan. Lalu, apa saja manfaat yang diberikan oleh jasa ini? bagaimana aspek perpajakannya? Mari, kita simak lebih lanjut dalam pembahasan terkait jasa Freight Forwarding di bawah ini! 

Memahami Aspek Perpajakan atas Jasa Freight Forwarding 

<h2 style="text-align: justify;">Pemungut PPN </h2>
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengertian pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau Jasa Kena Pajak (JKP). Para Pemungut PPN ini dalam pelaksanaannya sesuai arahan dari Menteri keuangan, terbagi menjadi tiga yakni:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara</li>
<li>Pemegang kuasa/izin atau kontraktor</li>
<li>Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</li>
</ul>
Kewajiban PKP memungut PPN ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN. Apabila PKP tidak melakukan kewajiban tersebut, maka kepada PKP itu dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPN Dipungut Pemerintah</h2>
Pemerintah telah menerbitkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12476/PER_MENKEU/59/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022</a> tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penyetoran serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Mei 2022 dan secara resmi telah mengubah PMK 231/PMK.03/2019.
Dari berbagai perubahan yang tercantum dalam PMK 59/PMK.03/2022, salah satu perubahan yang menarik untuk dibahas adalah pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM, namun dengan berlakunya PMK 231/PMK/03/2019 yang kemudian diubah dengan PMK 59/PMK.03/2022, Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Siapa Saja Pemungut PPN?</h2>
Pemungut PPN berdasarkan pasal 1 angka 27 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009</a> yang diubah dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 </a>tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan Bendahara Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh PKP atas penyerahan JKP dan/atau BKP kepada Instansi Pemerintah atau Bendahara Pemerintah dan Badan tersebut
Instansi Pemerintah secara umum terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah (Pasal 16 ayat 1 PMK 59/PMK.03/2022).
PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah dihitung dengan mengalikan tarif dasar PPN yang berlaku dengan DPP atau besaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 ayat 1 PMK 59/PMK.03/2022). Dalam hal penyerahan BKP yang juga terutang PPnBM, maka jumlah PPnBM yang wajib dipungut Instansi Pemerintah dihitung dengan cara yang sama, yaitu mengalikan tarif PPnBM dengan DPP yang berlaku.
Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang yaitu pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah, sehingga Instansi Pemerintah membayar tagihan kepada PKP Rekanan Pemerintah tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM. Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan untuk seluruh pembayaran maupun sebagian.
Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP hanya terutang PPN, maka PPN yang dipungut secara matematis dihitung sebesar 11/111 bagian dari jumlah pembayaran (Tarif PPN 11%). Dalam hal penyerahan BKP tergolong mewah, sehingga terdapat PPnBM, maka perhitungan PPnBM menjadi:
Dalam hal tarif PPnBM sebesar 20%, maka PPN dipungut sebesar 11/131 dari jumlah pembayaran. PPnBM dipungut sebesar 20/131 bagian dari jumlah pembayaran.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6350d587b577d80e800d1d0d/Kenali-Pedoman-Penghitungan-Pengkreditan-Pajak-Masukan-" target="_blank" rel="noopener">Kenali Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Objek PPN Yang Dipungut Bendahara Pemerintah </h2>
Berikut merupakan objek PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan</li>
<li>Pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean</li>
<li>Untuk PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP rekanan merupakan pabrikan dari BKP yang tergolong mewah. PKP rekanan pemerintah merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP ke bendaharawan pemerintah atau kantor perbendaharawan dan kas negara.</li>
</ul>
Sistem&nbsp;PPN di Indonesia&nbsp;yaitu mengadopsi&nbsp;prinsip&nbsp;destinasi (destination principle), artinya negara yang berhak&nbsp;untuk&nbsp;memungut&nbsp;PPN adalah&nbsp;negara tempat terjadinya konsumsi atau pemanfaaan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Syarat PPN yang Tidak Dipungut Bendaharawan Pemerintah</h2>
Berikut merupakan syarat dari PPN yang tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah, yaitu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Apabila pembayaran yang jumlah maksimal Rp.1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Misalnya, harga jual Rp800.000, maka PPN terutang senilai Rp80.000, sehingga jumlah total pembayaran termasuk PPN adalah Rp880.000 atau tidak melebihi Rp1.000.000. Oleh karena itu, PPN terutang tersebut tidak akan dipungut bendaharawan pemerintah, melainkan oleh PKP rekanan. Kecuali, jika harga jual senilai Rp970.000, PPN terutangnya adalah Rp97.000 dan jumlah total pembayaran senilai Rp1.067.000 (lebih dari Rp1.000.000), maka PPN terutang dipungut oleh bendaharawan pemerintah</li>
<li>Pembayaran atas tagihan rekening telepon</li>
<li>Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina (Persero)</li>
<li>Pembayaran atas pembebasan tanah</li>
<li>Pembayaran atas BKP/JKP menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dibebaskan dari pengenaan PPN atau menerima fasilitas yang tidak dipungut PPN</li>
<li>Pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh maskapai/perusahaan penerbangan</li>
<li>Pembayaran lain yang dalam ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Mekanisme Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah&nbsp;</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP saat memberikan tagihan kepada bendahawaran pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran</li>
<li>Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02"</li>
<li>Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP/JKP, Faktur pajak wajib diterbitkan saat pembayaran diterima</li>
<li>Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM</li>
<li>Apabila penyerahan BKP tertutang PPnBM, maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak</li>
<li>Faktur pajak memiliki 3 rangkap (Lembar pertama ditujukan untuk bendahara, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan pemerintah, dan untuk lembar ketiga ditujukan ke KPP melalui bendahara pemerintah)</li>
<li>Rekanan mengisi SSP dengan menyertakan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan</li>
<li>Penandatanganan SSP dilakukan oleh bendahara pemerintah/ KPPN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah</li>
<li>Lembar faktur pajak yang dipungut oleh bendahawaran pemerintah wajib disertakan cap &ldquo;Disetor tanggal dan ditandatangani oleh bendahara pemerintah"</li>
<li>Jika pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah dibuat dalam rangkap 5 setelah PPN dan PPnBM disetor ke kantor pos atau Bank Persepsi, maka lembar-lembar tersebut diperuntukkan: (lembar pertama untuk PKP Rekanan, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ketiga untuk PKP rekanan dan dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi/Kantor pos/ pertinggal untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan lembar kelima digunakan sebagai arsip bagi bendahara</li>
<li>Jika pemungutan PPN oleh bendaharawan negara dibuat dalam 4 rangkap, maka lembaran-lembaran tersebut akan diperuntukan: lembar pertama untuk PKP rekanan pemerintah, lembar kedua untuk KPP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ketiga untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat sebagai arsip bagi KPPN (bendaharawan negara)</li>
<li>Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memberikan cap &ldquo;Telah Dibubuhkan&rdquo; pada SSP lembar pertama dan lembar kedua</li>
<li>Bendaharawan Negara yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap Faktur Pajak dan SSP</li>
<li>Jenis pajak PPN Dalam Negeri, menggunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910 untuk pengisian SSP.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63560aaab577d80e80225d0f/Apa-Itu-Pajak-Perusahaan?-" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Pajak Perusahaan?</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pelaporan PPN Dipungut Oleh Pemungut PPN</h2>
Sebagai pemungut PPN tidak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan serta menyetor saja, melainkan harus melakukan pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN/PPnBM. Dalam pelaporan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, maka formulir SPT yang digunakan adalah SPT 1107 PUT.
Apabila dalam 1 bulan tidak ada pungutan maka wajib tetap melaporkan SPT 1107 PUT tersebut dengan keterangan Nihil dan lampiran SPT tidak perlu disampaikan. Bendaharawan Pemerintah diwajibkan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, dimana paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
Sesuai dengan Pasal 2 PMK 242/2014, PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. &nbsp;Sedangkan, untuk denda telat Lapor dari SPT PPN ini sesuai dengan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, besarnya tarif terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN yaitu Rp.500.000.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Pelaporan SPT Masa PPN 1170 PUT</h2>
Pada transaksi pelaporan PPN dengan instansi pemerintah menggunakan SPT Masa PPN 1170 PUT. Berikut syarat-syarat pelaporan SPT Masa PPN 1170 PUT :
<ol style="text-align: justify;">
<li>Lampiran induk SPT yaitu formulir 1170 PUT (F.1.2.32.02)</li>
<li>Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah yaitu Formulir 1170 PUT (D.1.2.32.03)</li>
<li>Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh selain bendaharawan pemerintah yaitu Formulir 1170 PUT (D.1.2.32.04)</li>
</ol>
Proses penyampaian SPT Masa yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM bisa dilakukan dengan cara-cara berikut :
<ul>
<li style="text-align: justify;">Secara langsung melalui Pos dengan bukti pengiriman surat</li>
<li style="text-align: justify;">Dengan cara lain melalui, perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Laman DJP</li>
<li style="text-align: justify;">Laman penyalur SPT elektronik</li>
<li style="text-align: justify;">Saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu</li>
<li style="text-align: justify;">Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.</li>
</ul>
</li>
</ul>

Dalam proses perpajakan selain ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh, Instansi pemerintah juga wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang, dikarenakan Instansi Pemerintah merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN 

Mengenal Pemungutan PPN Instansi Pemerintah

Di Indonesia, kita mengenal dua jenis produk perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Walaupun istilah ini sudah lama ada di lingkup masyarakat kita, tetapi masih banyak orang yang belum paham mengenai perbedaan pinjaman syariah dan cara mengajukannya. Simak lebih dalam mengenai pinjaman tanpa bunga Syariah serta perlakuan pajaknya dalam ulasan di bawah ini!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Pinjaman Syariah</h2>
Seperti namanya, semua aktivitas dan transaksi keuangan dengan menggunakan sistem syariah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, mulai dari akad hingga akad pembayaran. Perbedaan mendasar antara kredit konvensional dan kredit syariah adalah metode fee sharing, pada perbankan konvensional, fee dibayarkan dengan sistem suku bunga, sedangkan pada kredit syariah, fee dibayarkan dengan sistem atau nisbah bagi hasil. 
Jumlah di awal kontrak tergantung pada kontrak. Ketika melakukan pengajuan pinjaman tanpa riba, masyarakat selaku calon nasabah wajib memastikan bahwa dana yang disalurkan hanya digunakan untuk tujuan yang benar dan tepat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Pinjaman Tanpa Bunga</h2>
Secara umum, pinjaman tanpa bunga merupakan suatu pinjaman yang tidak mengisiperhitungan pelunasan pinjaman&nbsp; atau bunga atas pelunasan pinjaman tersebut. Meskipun pinjaman biasanya memiliki tingkat bunga wajib, pinjaman tanpa bunga tidak jarang hari ini. Pinjaman tanpa bunga berbeda dan berasal dari lembaga keuangan yang berbeda. 
Bahkan, pinjaman tanpa bunga juga termasuk dalam produk pinjaman yang dikeluarkan oleh bank, yang merupakan lembaga keuangan yang mengambil keuntungan dari bunga. Saat ini, banyak produk pinjaman tanpa bunga yang diterbitkan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non bank. 
Pinjaman bebas bunga yang tersedia secara luas ini dapat digunakan, tetapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan pertimbangan yang cermat. Meski bebas bunga dipertanyakan, yang namanya pinjaman itu menjadi beban keuangan baik untuk keuangan pribadi maupun keluarga.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Macam-Macam Pinjaman Tanpa Bunga</h2>
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak produk pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun eksternal. Berikut adalah beberapa pinjaman tanpa bunga yang dapat Anda pertimbangkan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pinjaman Tanpa Bunga Sistem Syariah</li>
</ul>
Melakukan pinjaman secara syariah ialah salah satu cara dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga. Kami katakan tanpa bunga karena menurut prinsip syariah digunakan sistem kemitraan dalam pinjaman. Dalam sistem syariah sebenarnya ada pengaturan bagi hasil antara peminjam dan pemberi pinjaman. Akad yang dibuat menggunakan model akad seperti Mudharabah dan Musyarakah, Murabahah, Salam dan Istishna. 
Saat ini, mudah untuk menemukan produk pinjaman tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip syariah, karena semakin banyak bank yang memiliki unit usaha syariah. Dikarenakan prospek Syariah cukup positif, maka banyak unit Syariah bank akan dipisahkan dari perusahaan induknya dan membentuk bank Syariah.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pinjaman Online Syariah</li>
</ul>
Banyak orang berpikir bahwa pinjaman online membayar bunga tinggi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun ada perusahaan pinjaman online yang juga membebaskan peminjam dari bunga. Namun, pinjaman tanpa bunga ini tentunya memiliki syarat, salah satunya adalah peminjam harus melunasi pinjamannya sebelum 30 hari. 
Nominal pinjaman tanpa bunga itu relatif kecil sekitar Rp 3 juta. Produk pinjaman tanpa bunga yang bisa didapatkan dengan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo juga merupakan produk pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan oleh penyedia pinjaman online yang beroperasi sesuai prinsip syariah.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kartu Kredit Syariah</li>
</ul>
Kartu kredit dapat digolongkan sebagai pinjaman tanpa bunga, sebab jika seseorang melunasi tagihan pinjaman atau kartu kredit sebelum jatuh tempo, maka pihak penyedia layanan kartu kredit tidak membebankan bunga apapun.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6316cc2f7ba9355d9e56cb00/Apa-Itu-Pajak-Natura" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Pajak Natura?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Perpajakan Sistem Syariah Tanpa Bunga</h2>
Seperti dijelaskan di atas, tidak ada bunga yang dikenakan pada layanan pinjaman perusahaan keuangan syariah dan perbankan syariah. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan (EStG) menegaskan bahwa subjek PPh 23 adalah bunga, termasuk premi, diskon, dan premi terkait pelunasan utang yang dijamin. 
Namun, sejak 2009 pemerintah telah mengatur masalah ini melalui<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8031/PP/25%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP 25 Tahun 2009</a> tentang Pajak Usaha Berdasarkan Syariah, khususnya Pasal 2(3) yang menegaskan bahwa pemotongan atau pengurangan pajak dari transaksi berbasis Syariah akan terjadi hak tunjangan pihak ketiga, bonus, margin, dan hasil berbasis Syariah serupa lainnya.
Selain itu, pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yakni PMK No. 136/PMK.03/2011 tentang pajak penghasilan atas transaksi keuangan syariah dan PMK No. 137/PMK.03/2011 tentang pembebanan. 
Dalam perbankan syariah, pemerintah memutuskan untuk memperlakukan sistem syariah dan non-syariah secara sama untuk tujuan perpajakan, yaitu dengan menerapkan Undang-Undang PPh. Misalnya, dalam model kontrak seperti Mudharabah dan Musyarakah, Murabahah, Salam dan Istishna, penghasilan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pajak Tabungan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan Pinjaman Syariah</h2>
Perlu diketahui, riba harus dihindari khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu, pinjaman syariah bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa bunga. Ada beberapa jenis lembaga keuangan yang menawarkan produk pinjaman Syariah tanpa paksaan, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbankan Syariah</li>
</ul>
Bank syariah dan tradisional di Indonesia biasanya memiliki produk pinjaman syariah yang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menghindari riba. Sistem kemitraan yang digunakan berdasarkan bagi hasil memungkinkan bank dan nasabah menanggung risiko kebangkrutan secara bersama-sama. Jika nasabah mengalami masalah yang berujung pada kesulitan pembayaran, bank dan nasabah dapat mencari solusi terbaik bersama-sama. 
Aturan tentang produk perbankan dan keuangan yang ditawarkan Syariah tertuang dalam POJK No. 31/POJK.05/2014. Pembiayaan syariah ini meliputi pembiayaan jasa (termasuk pinjaman uang), pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan berbagai kegiatan keuangan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam lainnya yang disetujui OJK.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/641d1190b577d80e80d6ef6d/Mengenal-Perpajakan-JKK-JKm-dan-JHT" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Perpajakan JKK, JKm, dan JHT</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pinjaman Peer to Peer</li>
</ul>
Peer-to-peer lending atau P2P merupakan layanan pinjaman online yang kini semakin mudah ditemukan. Keberadaan perusahaan financial technology ini memungkinkan lender untuk bertemu dengan borrower. Pemberi pinjaman menerima kemudahan dalam bentuk pinjaman, sedangkan pemberi pinjaman menerima imbalan berupa sewa atas barang atau jasa yang dipinjam.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">KPR Syariah</li>
</ul>
Pinjaman gadai syariah juga bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Pegadaian syariah menggunakan akad rahn, dimana harta nasabah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kartu Kredit Syariah</li>
</ul>
Kartu kredit syariah disebut sebagai kartu syariah dalam aturan fatwa Dewan Syariah Nasional. Cara kerjanya seperti kartu kredit konvensional, hanya akad yang digunakan berdasarkan hukum Islam. Anda juga bisa menggunakan kartu kredit ini untuk berbagai keperluan selama tidak melanggar hukum Syariah.
Kartu kredit syariah tidak membebankan bunga atau penggunaan. Agar pengguna dapat menggunakan kartu dan menikmati keuntungannya, mereka harus membayar jumlah yang disetujui oleh bank syariah yang menerbitkan kartu tersebut.&nbsp;&nbsp;

Pinjaman tanpa bunga merupakan suatu pinjaman yang tidak mengisiperhitungan pelunasan pinjaman atau bunga atas pelunasan pinjaman tersebut. 

Apa Itu Pinjaman Tanpa Bunga Syariah?

Pajak telah menjadi instrumen menghimpun penerimaan negara sejak lama. Penerapan kebijakan-kebijakan perpajakan pun semakin beragam yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebijakan perpajakan turut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Wajib Pajak. Pengambilan keputusan ini umumnya berhubungan dengan tata cara untuk menekan atau memperkecil jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar Wajib Pajak.&nbsp;
Keputusan yang diambil Wajib Pajak terkait perpajakannya pun tak selalu berkaitan dengan model bisnis atau profesi yang digelutinya, namun juga dapat berdasarkan pada historisnya, seperti misalnya terdapat penerapan pajak yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan arsitektur, karena menerapkan strategi guna menghindari pajak, yaitu window tax atau pajak jendela yang pernah diterapkan di Inggris dimana jumlah pajak yang dikenakan berdasarkan pada jumlah jendela yang ada di rumah Wajib Pajak.
Selain window tax yang mana pada saat itu membuat banyak rumah-rumah di Inggris tidak berjendela atau menutup jendelanya dengan bata guna menghindari pengenaan pajak, ada pula pajak perapian (hearth tax). Pajak yang kini sudah tidak berlaku ini sempat juga membuat banyak Wajib Pajak memilih untuk menutup cerobong asap miliknya. Seperti apa informasi lebih lanjutnya? Yuk, simak di sini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Pajak Perapian</h2>
Pajak perapian (hearth tax) merupakan salah satu jenis pajak yang pernah diterapkan pada periode abad pertengahan dan modern awal di negara-negara tertentu, yang mana pajak ini dikenakan pada setiap perapian. 
Pajak perapian ini dipungut berdasarkan pada jumlah perapian yang dimiliki oleh setiap keluarga maupun semua orang yang tinggal di bawah satu atap, dan yang berada di sekitar perapian yang sama. Pajak perapian disebut juga sebagai salah satu jenis pajak progresif pertama.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/638d8c94b577d80e8048e1f6/Mengenal-Windfall-Tax-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Windfall Tax</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Sejarah Pajak Perapian</h2>
Kebijakan pajak perapian (hearth tax) pertama kali diterapkan pada masa Kekaisaran Bizantium sekitar abad ke-7, yang mana pajak perapian pada saat itu disebut sebagai kapnikon (pajak asap). Istilah pajak perapian secara eksplisit pertama kali disebutkan pada masa pemerintahan Nicephorus I (802-811), meskipun hal ini konteksnya menyiratkan bahwa pajak ini sudah tua (sudah diterapkan sejak lama) dan mapan.
Pajak perapian dikenakan pada setiap rumah tangga berdasarkan pada jumlah perapian yang dimilikinya (Conway, 2019). Selain itu, pajak perapian juga sempat diterapkan di abad ke-14 pada masa kepemimpinan Raja Philip the Fair (Philip IV) di Prancis dan pada masa kepemimpinan Raja Charles II di Inggris, serta sempat diterapkan pada abad ke-17 di Skotlandia dan Irlandia.&nbsp;
Penerapan kebijakan hearth tax di Inggris ditujukan dengan maksud sebagai pajak yang dikenakan atas kekayaan dengan menggunakan jumlah perapian maupun cerobong asap yang dimiliki disetiap rumah tangga sebagai bentuk proxy kekayaan rumah tangga.
Meskipun demikian, menurut Muscato, seseorang tidak harus benar-benar mempunyai cerobong asap atau perapian untuk dapat dikenakan pungutan pajak ini. Hal tersebut dikarenakan pajak perapian dikenakan kepada orang yang menempati rumah yang berisi perapian tersebut, hal ini berarti bahwa bisa saja pajak perapian akan menjadi beban pajak bagi penyewa rumah.
 Akan tetapi, dalam hal terdapat rumah yang tidak dihuni, maka yang menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak perapian adalah si pemilik rumah.&nbsp;Sementara itu pada tahun 1690, untuk penerapan pajak perapian di Skotlandia sebesar 14 shilling untuk setiap perapian, yang mana harus dibayarkan oleh pemilik tanah ataupun penyewa, yang mana pungutan ini untuk mengumpulkan uang bagi tentara. Kebijakan ini berlaku di Skotlandia dari tahun 1691 hingga 1695.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengecualian Pajak Perapian</h2>
Meskipun pengenaan pajak perapian ini sama-sama menyasar kepemilikan perapian sebagai objek pajaknya, setiap pemerintah yang menerapkannya ada juga memberikan pengecualian-pengecualian tertentu.&nbsp;
Misalnya pada masa Kekaisaran Bizantium, pengenaan pajak perapian ini dikecualikan terhadap rumah sakit, panti asuhan, dan juga lembaga biara dan keagamaan. Akan tetapi, pengenaan pajak ini terhadap fakir miskin tidak terdapat pengecualian. Akibatnya hal ini membuat banyak keluarga yang lebih memilih mendirikan biara agar dapat menghindari pajak sekaligus membuat jumlah biara pada saat itu meningkat secara drastis.
Sementara itu, di Inggris pengecualian atas pajak perapian ini diberikan kepada lembaga amal dan juga perapian untuk industri. Di samping itu, keluarga miskin yang dibebaskan atas kewajiban untuk membayar pajak lokal kepada paroki atau gereja pun juga turut mendapatkan pengecualian, sehingga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak perapian.
Selain itu, di Inggris juga berlaku pengecualian terhadap warga yang menghuni rumah, rumah petak, ataupun tanah dengan nilai dibawah 20 shilling (&pound;1) sewa per tahun; warga dengan aset bernilai kurang dari &pound;10, pengecualian terhadap oven pribadi, tungku, klin, dan rumah tiup; rumah sakit dan almshouse dengan pendapatan dibawah &pound;100 per tahunnya. 
Akan tetapi, sejak tahun 1664 bagi setiap orang yang rumahnya mempunyai lebih dari dua tungku, maka ia berkewajiban untuk membayar pajak meskipun dikecualikan, dan perubahan-perubahan ini dilakukan guna mengurangi ruang lingkup penghindaran pajak. Sementara itu, pengecualian yang diberikan di Skotlandia yaitu terhadap rumah sakit, orang miskin yang hidup di paroki.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63184f057ba9355d9e56cbbd/NPPN:-Syarat-Besaran-Hingga-Cara-Hitung" target="_blank" rel="noopener">NPPN: Syarat, Besaran, Hingga Cara Hitung</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menghitung Pajak Perapian</h2>
Secara garis besar, ada 2 cara yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pajak terutang terhadap jumlah yang dikenakan pajak perapian. Kedua cara tersebut antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dengan menghitung jumlah cerobong asap, yang mana sejumlah pemerintah mewajibkan agar perapian agar memiliki cerobong asap. Hal ini bertujuan agar dapat memungkinkan pemungut pajak untuk menghitung jumlah perapian yang ada dalam suatu rumah tanpa perlu memasuki rumah tersebut. Hal ini menyebabkan dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa pajak perapian juga disebut dengan pajak cerobong asap</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dengan memasuki setiap rumah-rumah warga agar dapat menentukan jumlah perapian yang ada di rumah tersebut. Cara kedua ini salah satunya berlaku di Inggris, dimana hal ini dilakukan sebab inspeksi visual cerobong asap dari bagian luar rumah Wajib Pajak dinilai tidak akurat dalam mencerminkan jumlah perapian yang masih berfungsi dalam setiap rumah tempat tinggal.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Penghapusan Pajak Perapian</h2>
Menurut Conway, pajak perapian ini tidaklah terlalu populer. Banyak ditemukan para pembayar pajak mengambil tindakan guna menghindari pembayaran pajak perapian dengan cara memblokir cerobong asap miliknya agar tidak dihitung sebagai perapian yang berfungsi. Namun, tindakan-tindakan inilah yang kerap kali menyebabkan terjadinya kebakaran
Ketidakpopuleran kebijakan pajak perapian inilah yang menyebabkan pemerintah lambat laun menghapuskan penerapan pajak ini. Seperti di Inggris, pajak perapian dihapuskan setelah terjadinya Revolusi Agung tahun 1688. Salah satu yang menjadi alasan dihapusnya pajak ini yaitu akibat dari cara penilaiannya yang mengharuskan penilai pajak untuk memasuki rumah-rumah Wajib Pajak. 
Alasan lain diberhentikannya pajak ini di Inggris yaitu akibat adanya pajak ini, banyak orang yang diam-diam membangun cerobong asap guna menghindari pengenaan pajak yang cukup tinggi, yang mana hal ini salah satunya menyebabkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa.

Pajak perapian (hearth tax) merupakan salah satu jenis pajak yang pernah diterapkan pada periode abad pertengahan dan modern awal di negara-negara tertentu, yang mana pajak ini dikenakan pada setiap perapian. Seperti apa informasi selengkapnya? simak di sini!

Mengenal Pajak Perapian

Tax Credit Per Country Limitation adalah suatu metode penentuan besaran kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang yakni tidak boleh melebihi perhitungan kembali kredit pajak berdasarkan UU PPh. Seperti apa penjelasan selengkapnya? simak informasinya di sini!

Apa Itu Tax Credit Per Country Limitation? 

Beragam jenis sumber daya mineral terdapat di Indonesia, di antaranya mineral bukan logam dan batuan. Atas pengambilan sumber daya mineral akan dikenakan pajak, termasuk juga atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan akan turut dipungut pajak. Pajak ini disebut dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan merupakan jenis pajak daerah. 

Mengenal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Kini, masyarakat perlu mengetahui bahwa cara mencairkan produk investasi tidak hanya dengan cara menjualnya saja. Saat ini telah tersedia produk pinjaman dengan menggunakan agunan berupa surat berharga sebagai jaminan pinjamannya atau yang dikenal juga dengan gadai efek. 
Salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu gadai efek. Gadai efek ini menggunakan surat berharga berupa saham dan obligasi sebagai agunannya. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai gadai efek, simak pembahasannya berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Gadai Efek</h2>
Dilihat dari prinsipnya, gadai efek sebenarnya sama seperti kredit gadai, yang membedakannya hanya jaminan yang digunakan. Kredit gadai pada umumnya akan menggunakan benda sebagai jaminan, berupa surat tanah, kendaraan, atau perhiasan sebagai jaminan, sedangkan gadai efek akan menggunakan surat berharga sebagai jaminan atas pinjamannya.
Gadai efek merupakan layanan keuangan berupa pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan yang berbentuk saham maupun obligasi tanpa warkat (scriptless) yang mana telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Dengan adanya layanan berupa gadai efek, masyarakat yang menggunakannya bisa mendapatkan pinjaman yang dapat dipakai untuk berbagai macam keperluannya, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Selain itu, pinjaman dengan menggunakan gadai efek ini dapat digunakan sebagai penambah portofolio atau reinvestasi penggunanya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kriteria Saham/Obligasi yang Dapat Dijadikan Agunan dalam Gadai Efek</h2>
Meskipun gadai efek terkesan mudah untuk dilakukan, perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua jenis surat berharga saham maupun obligasi dapat digunakan sebagai agunan dalam layanan gadai efek. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi jika menggunakan saham dan obligasi sebagai jaminan. Kriteria tersebut antara lain yaitu untuk surat berharga saham harus masuk dalam IDX 80 dengan rasio haircut Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) kurang dari 30%. 
Kemudian, kriteria untuk surat berharga obligasi yaitu obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi pemerintah, baik ORI (Obligasi Negara Ritel) maupun SUN (Surat Utang Negara), tanpa minimum jatuh tempo. Ketentuan kriteria ini penting untuk diterapkan guna menjamin agar nilai agunan tetap stabil hingga masa perjanjian jaminan telah selesai.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62da0d5aa9ea8709cb18b34f/Apa-Itu-Barang-Kiriman" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Barang Kiriman?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Plafon Pinjaman Gadai Efek</h2>
Sama seperti kredit gadai pada umumnya, besaran nilai pinjaman yang dapat diajukan oleh masyarakat akan bergantung pada nilai agunan yang digunakan. Agunan dalam hal ini yaitu gadai efek akan memberikan rasio pinjaman terhadap nilai agunan efek (saham atau obligasi) yang dijadikan jaminan atau loan to value (LTV) yaitu sebesar 90% untuk obligasi dan sebesar 65% untuk saham. Berikut merupakan contoh perhitungannya.
Untuk perhitungan nilai maksimal yang bisa diajukan nasabah jika menggunakan surat berharga berupa obligasi, perhitungannya lebih mudah dan sederhana daripada perhitungan jika menggunakan jaminan saham. 
Misalnya, jika ingin menggadaikan obligasi yang memiliki nilai portofolio senilai Rp1.000.000, jika dikalikan 90% maka artinya pinjaman yang bisa diajukan yaitu maksimal hingga senilai Rp900.000. Jadi jika nilai portofolio obligasi yang dimiliki sebesar Rp50.000.000, nilai maksimal yang dapat diajukan nasabah yaitu sebesar Rp45.000.000.
Sementara itu, untuk menghitung nilai pinjaman yang didapat jika menggunakan agunan efek berupa saham memerlukan perhitungan yang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perhitungan dengan agunan efek berupa obligasi. 
Hal ini sebab dalam perhitungan saham memerlukan pertimbangan harga penutupan saham serta nilai haircut. Misalnya jika diasumsikan, nilai rata-rata harga saham pada saat penutupan yaitu senilai Rp1.000 dan saham yang dimiliki sebanyak 1.000 lembar atau sama dengan 10 lot saham, serta nilai rasio haircut sebesar 30%, jadi perhitungannya yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Asumsi harga rata-rata saham pada saat penutupan sebesar Rp1.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nilai dari 1.000 lembar / 10 lot saham = Rp1.000 &times; 1.000 = Rp1.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Haircut = Rp1.000.000 &times; 30% = Rp300.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Taksiran dengan menggunakan haircut = Rp1.000.000 &ndash; Rp300.000 = Rp700.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nilai pinjaman maksimal yang diperoleh = Rp700.000 &times; 65% = Rp455.000.</li>
</ul>
Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, pinjaman maksimal yang dapat diajukan oleh nasabah yaitu hingga sebesar Rp455.000.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan Gadai Efek</h2>
Gadai efek memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan kredit gadai lainnya. Keunggulan tersebut antara lain yaitu gadai efek tidak akan berpindah kepemilikan. Efek akan tetap menjadi milik nasabah, hal ini sebab gadai efek menggunakan perikatan gadai, dimana hak melekat tetap akan dimiliki oleh nasabah, serta tujuannya untuk penggunaan serba guna.&nbsp;
Selain itu, gadai efek juga mempunyai jangka waktu atau tenor yang lebih fleksibel, yaitu hingga 90 hari, serta tenor tersebut dapat diperpanjang. Gadai efek juga memiliki sewa modal yang lebih kompetitif, serta biaya administrasi yang ringan jika menggunakan layanan gadai efek.
Selain itu, layanan gadai efek tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh individu, melainkan gadai efek juga dapat dimanfaatkan oleh korporasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mempunyai aset yang berupa surat berharga atau efek seperti saham maupun obligasi juga dapat melakukan gadai efek dalam rangka meningkatkan likuiditas keuangannya dalam jangka pendek.&nbsp;
Jika nasabah individu diberikan plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga senilai Rp5 miliar, maka untuk nasabah korporasi diberikan plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga senilai Rp20 miliar. Dimana, baik untuk nasabah individu maupun korporasi, keduanya akan diberikan tenor selama 90 hari, serta bisa diperpanjang jika nasabah telah mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian gadai.
Di samping keunggulan yang telah disebutkan tersebut, gadai efek juga turut memberikan pilihan menarik sebab nasabah dapat mencairkan saham maupun obligasinya tanpa menghilangkan status kepemilikan seperti pada saat menjualnya. 
Dengan adanya layanan gadai efek ini, kepemilikan efek dan hak corporate action pun masih akan tetap melekat pada nasabah pemiliknya sebab gadai efek tidak akan berpindah kepemilikan. Layanan gadai efek ini pun sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan dana likuid dalam jangka pendek tanpa perlu menjual investasi miliknya secara permanen.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/637c7ed2b577d80e80f5b40c/Apa-Itu-Stagflasi" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Stagflasi?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Risiko Gadai Efek</h2>
Di samping mengetahui keunggulan dari gadai efek, calon nasabah juga perlu memahami terkait dengan risiko dari layanan gadai efek. Seperti halnya layanan kredit gadai pada umumnya, terdapat juga risiko gagal bayar dalam gadai efek jika nasabah tidak memenuhi kewajiban berupa pelunasan tepat waktu atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan serta berdasarkan lelang yang telah tertera dalam akad kredit. 
Jika nasabah gagal bayar, maka jaminan berupa efek tersebut akan dijual dengan menggunakan mekanisme bursa pada umumnya, yaitu mekanisme lelang, yang mana selanjutnya hasil dari penjualan dengan mekanisme lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman.
Tidak hanya risiko gagal bayar tersebut, sebagai salah satu produk investasi, surat berharga pun memiliki risiko harga yang berfluktuasi, yang mana pada saat melakukan pelelangan terdapat risiko nilai efek mengalami penurunan, guna mencegah hal tersebut, maka nasabah perlu untuk menambah saldo ataupun menambah dana guna menambah nilai dari agunan efek.

Gadai efek merupakan layanan keuangan berupa pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan yang berbentuk saham maupun obligasi tanpa warkat (scriptless) yang mana telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Apa Itu Gadai Efek?

Peredaran bruto terhutang merupakan salah satu faktor dalam penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Cari tahu tentang penghasilan bruto wajib pajak badan, cara penghitungannya, dan aturan pengurangan penghasilan bruto pada SPT Tahunan Pajak Badan. 
Namun, definisi peredaran bruto setiap tahun pajak untuk tujuan penghitungan SPT tahunan badan bervariasi, karena perubahan Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu dipahami pentingnya peredaran total wajib pajak badan agar tidak salah dalam menghitung pajak badan. Informasi selengkapnya, mari simak ulasan dari Pajakku berikut ini.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Peredaran Bruto</h2>
Peredaran bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha sebelum dilakukan pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaaan. Pengertian Undang-Undang perpajakan dan peredaran bruto wajib pajak badan menurut Undang-Undang perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jumlah peredaran berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">UU No. 36 Tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018" target="_blank" rel="noopener">PP 23 Tahun 2018</a> Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diharapkan akan diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.</li>
</ul>
PP 23/2018 menargetkan wajib pajak badan tertentu yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp4,8 miliar. Tarif pajak PP 23/2018 merupakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% untuk UKM (usaha kecil dan menengah). 
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan kepada wajib pajak badan dengan penghasilan bruto di atas Rp4,8 miliar yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh dalam PP 23/2018 yang masa berlakunya terbatas. Berikut penjelasan mengenai pengertian penjualan kotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Berdasarkan UU 36/2008 Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan</li>
</ul>
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2008, Peredaran Bruto adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, termasuk perolehan, pemungutan, dan pemeliharaan penghasilan baik di dalam maupun di luar Indonesia sebelum dikurangi biaya perolehan. Penghasilan tersebut meliputi:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan yang dibebaskan dari pajak penghasilan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Berdasarkan PP 23/2018 Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan&nbsp;</li>
</ul>
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, omzet total merupakan&nbsp; penghasilan dari suatu usaha, tidak termasuk:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan lepas (terutama dalam bentuk resume atau perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang perseorangan dengan pengalaman khusus memberikan jasa yang serupa dengan pekerjaan lepas) untuk wajib pajak badan)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan bukan usaha atau penghasilan bukan usaha/pendapatan lain</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan dari kegiatan usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan yang diterima atau diterima di luar negeri</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan yang dikecualikan dari pajak penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan badan, gunakan peredaran bruto sesuai PP 23/2018.&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
Berikut rinciannya:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Apabila jumlah omzet untuk tahun pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya dihitung sebagai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Apabila peredaran bruto pada tahun pajak berjalan melebihi Rp4.800.000.000, maka penghitungan pajak penghasilan badan tahun berikutnya mengacu pada Pasal 17 dan 31E UU 36/2008.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6361e549b577d80e80672d59/Apa-Itu-Pembayaran-Pajak-Secara-Elektronik" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Pembayaran Pajak Secara Elektronik?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan</h2>
Di bawah ini adalah contoh bagaimana pajak perusahaan dihitung dengan menggunakan total pendapatan wajib pajak badan dari setiap dasar peraturan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008</li>
</ul>
PT Bangun Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata dan produksi tekstil. PT Bangun Jaya terdaftar sebagai wajib pajak badan per 25 November 2021. Total peredaran tiket perjalanan dan tekstil tahun 2022 adalah Rp 10.520.670.000. Dikarenakan pendapatannya melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, PT Bangun Jaya diharuskan membayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No. 36/2008. Rincian pendapatan PT Bangun Jaya tahun buku 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan dari penjualan tiket = Rp 5.110.250.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan pakaian = Rp 3.310.310.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan lainnya termasuk aksesoris = Rp 2.100.110.000.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Dengan demikian, perhitungan jumlah omzet usaha PT Bangun Jaya pada tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan dari penjualan tiket = Rp 5.110.250.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan pakaian = Rp 3.310.310.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan lainnya termasuk aksesoris = Rp 2.100.110.000 (+).</li>
</ul>
</li>
</ul>
Jumlah peredaran bruto : Rp 10.520.670.000&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018</li>
</ul>
PT Abadi Mandiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa catering dan menjual peralatan rumah tangga. PT Abadi Mandiri terdaftar sebagai wajib pajak badan pada 25 November 2021. Jumlah penghasilan tahun pajak 2022 dari usaha katering dan penjualan peralatan rumah tangga adalah Rp 4.550.000.000, karena penghasilannya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun, PT Abadi Mandiri untuk tahun pajak 2022 berdasarkan Hitung PP 23/2018. Rincian penghasilan PT Abadi Mandiri untuk tahun pajak 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan dari usaha jasa catering = Rp 2.500.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan peralatan rumah tangga = Rp 1.050.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan lainnya termasuk hiasan rumah = Rp 1.000.000.000.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Dengan demikian, perhitungan total omzet usaha PT Abadi Mandiri tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan dari usaha jasa catering = Rp 2.500.000.000&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan peralatan rumah tangga = Rp 1.050.000.000&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penjualan lainnya termasuk dekorasi rumah = Rp 1.000.000.000 (+).</li>
</ul>
</li>
</ul>
Total Peredaran Bruto yakni&nbsp; Rp 4.550.000.000
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63ae80a0b577d80e80e9d50e/Cara-Memperoleh-Kembali-SPPT-PBB-Yang-Hilang" target="_blank" rel="noopener">Cara Memperoleh Kembali SPPT PBB Yang Hilang</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Biaya Pengurang Penghasilan Bruto atau Peredaran Bruto</h2>
Di Indonesia, besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak (WP ) dalam negeri dan badan usaha tetap diklasifikasikan sesuai penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dalam menagih, memperoleh, serta memelihara penghasilan tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Biaya atau beban yang terkait langsung maupun&nbsp; tidak langsung dengan bisnis</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyusutan real estat serta&nbsp; peralatan, biaya perolehan hak dan aset lainnya dengan masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembayaran kepada dana pensiun yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Keuangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kerugian yang disebabkan, karena terdapat suatu penjualan maupun pengalihan harta</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kerugian harga</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengeluaran perusahaan research and development di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Biaya pendidikan, beasiswa dan pelatihan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ketika piutang tak tertagih diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi operasi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sumbangan untuk Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan Peraturan pemerintah&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembayaran kepada lembaga pendidikan yang aturannya diatur oleh peraturan pemerintah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Partisipasi dalam promosi olahraga yang aturannya diatur oleh peraturan pemerintah.</li>
</ul>
Apabila wajib pajak mengalami kerugian atas penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya tersebut, kerugian tersebut akan dikompensasi dengan penghasilan 5 tahun berturut-turut dari tahun pajak berikutnya.

Peredaran bruto terhutang merupakan salah satu faktor dalam penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Cari tahu tentang penghasilan bruto wajib pajak badan, cara penghitungannya, dan aturan pengurangan penghasilan bruto pada SPT Tahunan Pajak Badan. 

Belajar Pajak

Fokus

Langganan Info Terbaru