Belajar Pajak

Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, karena bersifat final maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan. Omset terkait penghasilan yang dikenakan PPh 4a2 tidak digabungkan de

Baca Selengkapnya...

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, mengatur jenis jasa lain yang dipotong PPh yang diamantkan oleh UU PPh pasal 23 ayat 2. Jasa lain yang dipotong PPh 23 yang dimaksud antara lain: Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa

Baca Selengkapnya...

PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, penghargaan dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21.  PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang dibayarkan oleh; badan

Baca Selengkapnya...

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan

Baca Selengkapnya...

PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: pemberi kerja

Baca Selengkapnya...